Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000.

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan
11.  Fasilitasi Keprotokolan.

Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000.

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000.

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000.

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.