Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sekretariat Daerah sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:

• Biro Administrasi Pembangunan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 30,11% dan realisasi keuangan sebesar 26,19%.
b. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 29,07% dan realisasi keuangan sebesar 24,96%.

• Biro Kesejahteraan Rakyat 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 23,33% dan realisasi keuangan sebesar 11,94%.
b. Program Kesejahteraan Rakyat
Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,30%.

• Biro Organisasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 15,23% dan realisasi keuangan sebesar 15,72%.
b. Program Penataan Organisasi
Realisasi fisik sebesar 24,21% dan realisasi keuangan sebesar 20,57%.

• Biro Umum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 25,44% dan realisasi keuangan sebesar 17,44%.

• Biro Perekonomian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 22% dan realisasi keuangan sebesar 19,91%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 21,52% dan realisasi keuangan sebesar 22,62%.

• Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 29,42% dan realisasi keuangan sebesar 13,68%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 24,38% dan realisasi keuangan sebesar 16,01%.

• Biro Hukum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 53,02% dan realisasi keuangan sebesar 31,22%.
b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Realisasi fisik sebesar 28,44% dan realisasi keuangan sebesar 21,18%.

• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 37,45% dan realisasi keuangan sebesar 18,39%.
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 34,38% dan realisasi keuangan sebesar 18,62%.

• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 45,64% dan realisasi keuangan sebesar 44,59%.
b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 22,24% dan realisasi keuangan sebesar 17,52%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 28,52% dan realisasi keuangan sebesar 19,94%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 27,98% dan realisasi keuangan sebesar 19,72%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 43,06% dan realisasi keuangan sebesar 43,04%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 19,24% dan realisasi keuangan sebesar 14,04%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 0,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,33%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Realisasi fisik sebesar 24,47% dan realisasi keuangan sebesar 15,84%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi fisik sebesar 17,94% dan realisasi keuangan sebesar 9,67%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 25,22% dan realisasi keuangan sebesar 16,21%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 25,06% dan realisasi keuangan sebesar 13,85%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 
Realisasi fisik sebesar 18,76% dan realisasi keuangan sebesar 12,13%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 
Realisasi fisik sebesar 24,77% dan realisasi keuangan sebesar 20,36%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 22% dan realisasi keuangan sebesar 19,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian    
Realisasi fisik sebesar 23,09% dan realisasi keuangan sebesar 19,55%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 
Realisasi fisik sebesar 20,16% dan realisasi keuangan sebesar 25,27%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 37,45% dan realisasi keuangan sebesar 18,39%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan    
Realisasi fisik sebesar 34,61% dan realisasi keuangan sebesar 15,50%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Realisasi fisik sebesar 26,40% dan realisasi keuangan sebesar 17,86%.
d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 
Realisasi fisik sebesar 45,29% dan realisasi keuangan sebesar 22,27%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 23,33% dan realisasi keuangan sebesar 11,94%.
b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual    
Realisasi fisik sebesar 0,57% dan realisasi keuangan sebesar 0,33%.
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 16,82% dan realisasi keuangan sebesar 12,86%.
d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 27,44% dan realisasi keuangan sebesar 16,58%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan MaretTahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 11,09% dan realisasi keuangan sebesar 7,78%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 18,91% dan realisasi keuangan sebesar 22,77%.
c. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
Realisasi fisik sebesar 29,35% dan realisasi keuangan sebesar 22,80%.
d. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 21,81% dan realisasi keuangan sebesar 19,53%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 19,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,58%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 39,30% dan realisasi keuangan sebesar 23,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam   
Realisasi fisik sebesar 24,38% dan realisasi keuangan sebesar 16,01%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 66,77% dan realisasi keuangan sebesar 34,75%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 25,72% dan realisasi keuangan sebesar 24,20%.
c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan  
Realisasi fisik sebesar 28,79% dan realisasi keuangan sebesar 24,37%.
d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 27,91% dan realisasi keuangan sebesar 16,38%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 45,64% dan realisasi keuangan sebesar 44,59%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 25,09% dan realisasi keuangan sebesar 18,08%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 15,39% dan realisasi keuangan sebesar 13,32%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 23,35% dan realisasi keuangan sebesar 21,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 39,43% dan realisasi keuangan sebesar 30,51%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 26,06% dan realisasi keuangan sebesar 24,31%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 32,82% dan realisasi keuangan sebesar 27,26%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 21,75% dan realisasi keuangan sebesar 20,46%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sekretariat Daerah sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:

• Biro Administrasi Pembangunan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 20,27% dan realisasi keuangan sebesar 15,03%.
b. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 19,55% dan realisasi keuangan sebesar 14,44%.

• Biro Kesejahteraan Rakyat 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 16,92% dan realisasi keuangan sebesar 3,76%.
b. Program Kesejahteraan Rakyat
Realisasi fisik sebesar 0,16% dan realisasi keuangan sebesar 0,04%.

• Biro Organisasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 11,79% dan realisasi keuangan sebesar 7,34%.
b. Program Penataan Organisasi
Realisasi fisik sebesar 13,63% dan realisasi keuangan sebesar 6,94%.

• Biro Umum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 14,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,55%.

• Biro Perekonomian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 17,26% dan realisasi keuangan sebesar 13,96%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 16,60% dan realisasi keuangan sebesar 16,97%.

• Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 17% dan realisasi keuangan sebesar 7,05%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 18,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,55%.

• Biro Hukum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 37,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,42%.
b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Realisasi fisik sebesar 19,32% dan realisasi keuangan sebesar 11,27%.

• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 16,88% dan realisasi keuangan sebesar 12,53%.
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 15,91% dan realisasi keuangan sebesar 12,55%.

• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 22,57% dan realisasi keuangan sebesar 22,57%.
b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 7,72% dan realisasi keuangan sebesar 7,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sekretariat Daerah sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:

• Biro Administrasi Pembangunan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 9,01% dan realisasi keuangan sebesar 8,39%.
b. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 4,27%.

• Biro Kesejahteraan Rakyat 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 7,71% dan realisasi keuangan sebesar 0,53%.
b. Program Kesejahteraan Rakyat
Realisasi fisik sebesar 0,06% dan realisasi keuangan sebesar 0,1%.

• Biro Organisasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 1,39% dan realisasi keuangan sebesar 1,72%.
b. Program Penataan Organisasi
Realisasi fisik sebesar 5,37% dan realisasi keuangan sebesar 1,68%.

• Biro Umum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,92% dan realisasi keuangan sebesar 4,37%.

• Biro Perekonomian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 5,21% dan realisasi keuangan sebesar 8,60%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 7,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,93%.

• Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,18% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 6,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,08%.

• Biro Hukum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 2,77% dan realisasi keuangan sebesar 1,76%.
b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Realisasi fisik sebesar 8,72% dan realisasi keuangan sebesar 5%.

• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,61% dan realisasi keuangan sebesar 6,52%.
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 5,89% dan realisasi keuangan sebesar 4,37%.

• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 11,46% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.
b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,02% dan realisasi keuangan sebesar 3,03%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 14,33% dan realisasi keuangan sebesar 11,40%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 20,09% dan realisasi keuangan sebesar 3,51%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 34,06% dan realisasi keuangan sebesar 34,06%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 10,54% dan realisasi keuangan sebesar 6,59%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 7,15%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi fisik sebesar 10,18% dan realisasi keuangan sebesar 4,40%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 10,76%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 16,52% dan realisasi keuangan sebesar 4,60%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 
Realisasi fisik sebesar 11,76% dan realisasi keuangan sebesar 5,53%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 
Realisasi fisik sebesar 16,51% dan realisasi keuangan sebesar 11,79%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 17,26% dan realisasi keuangan sebesar 13,96%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian    
Realisasi fisik sebesar 16,32% dan realisasi keuangan sebesar 13,95%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 
Realisasi fisik sebesar 16,84% dan realisasi keuangan sebesar 19,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,88% dan realisasi keuangan sebesar 12,53%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan    
Realisasi fisik sebesar 12,78% dan realisasi keuangan sebesar 10,53%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Realisasi fisik sebesar 16,27% dan realisasi keuangan sebesar 10,61%.
d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 
Realisasi fisik sebesar 18,02% dan realisasi keuangan sebesar 16,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,57% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 13,77% dan realisasi keuangan sebesar 12,34%.
c. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
Realisasi fisik sebesar 10,80% dan realisasi keuangan sebesar 5,55%.
d. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 14,95% dan realisasi keuangan sebesar 7,58%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,92% dan realisasi keuangan sebesar 3,76%.
b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual    
Realisasi fisik sebesar 0,11% dan realisasi keuangan sebesar 0,01%.
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 10,77% dan realisasi keuangan sebesar 7,09%.
d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 17,70% dan realisasi keuangan sebesar 7,53%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 4,48% dan realisasi keuangan sebesar 2,66%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 28,82% dan realisasi keuangan sebesar 11,32%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam   
Realisasi fisik sebesar 18,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,55%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 48,57% dan realisasi keuangan sebesar 1,03%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 16,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,15%.
c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan  
Realisasi fisik sebesar 19,40% dan realisasi keuangan sebesar 13,54%.
d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 19,19% dan realisasi keuangan sebesar 7,85%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 22,57% dan realisasi keuangan sebesar 22,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 8,74% dan realisasi keuangan sebesar 8,72%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 6.46% dan realisasi keuangan sebesar 6.46%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 6,57% dan realisasi keuangan sebesar 6,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 26,57% dan realisasi keuangan sebesar 15,38%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 17,53% dan realisasi keuangan sebesar 14,88%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 22,98% dan realisasi keuangan sebesar 15,34%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 12,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 5,21% dan realisasi keuangan sebesar 8,60%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian    
Realisasi fisik sebesar 5,12% dan realisasi keuangan sebesar 6,08%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 
Realisasi fisik sebesar 9,61% dan realisasi keuangan sebesar 13,25%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 11,46% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 3,01% dan realisasi keuangan sebesar 3,03%.
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 2,66% dan realisasi keuangan sebesar 2,66%.
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 3,51% dan realisasi keuangan sebesar 3,51%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,61% dan realisasi keuangan sebesar 6,52%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan    
Realisasi fisik sebesar 5,96% dan realisasi keuangan sebesar 4,60%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Realisasi fisik sebesar 6,21% dan realisasi keuangan sebesar 4,65%.
d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 
Realisasi fisik sebesar 5,38% dan realisasi keuangan sebesar 3,77%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 7,71% dan realisasi keuangan sebesar 0,53%.
b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual    
Realisasi fisik sebesar 0,03% dan realisasi keuangan sebesar 0,01%.
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 3,07% dan realisasi keuangan sebesar 0,86%.
d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 9,64% dan realisasi keuangan sebesar 0,93%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 12,19% dan realisasi keuangan sebesar 5,73%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam   
Realisasi fisik sebesar 6,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,08%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   
Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.
c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan  
Realisasi fisik sebesar 9,32% dan realisasi keuangan sebesar 4,78%.
d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 7,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,03% dan realisasi keuangan sebesar 7,12%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 9% dan realisasi keuangan sebesar 8,95%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 11,80% dan realisasi keuangan sebesar 3,60%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,53% dan realisasi keuangan sebesar 5,58%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 1,57% dan realisasi keuangan sebesar 0,56%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 1,22% dan realisasi keuangan sebesar 2,75%.
c. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
Realisasi fisik sebesar 4,34% dan realisasi keuangan sebesar 0,73%.
d. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 5,86% dan realisasi keuangan sebesar 2,13%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 7,16% dan realisasi keuangan sebesar 5,69%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 1% dan realisasi keuangan sebesar 1%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 4,40% dan realisasi keuangan sebesar 0,56%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Realisasi fisik sebesar 8,21% dan realisasi keuangan sebesar 3,57%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi fisik sebesar 3,18% dan realisasi keuangan sebesar 0,44%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,18% dan realisasi keuangan sebesar 5,38%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 
Realisasi fisik sebesar 8,37% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 
Realisasi fisik sebesar 5,34% dan realisasi keuangan sebesar 1,02%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 
Realisasi fisik sebesar 8,26% dan realisasi keuangan sebesar 2,11%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,55%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,47%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,40%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,54%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,10%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 925,26%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,42%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,80%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,21%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,41%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,56%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,31%.
i.  Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,12%.
j.  Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,56%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,69%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,60%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,72%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,87%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,22%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,92%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,72%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,27%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,71%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,45%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,48%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,72%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,06%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,73%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,97%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,42%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,79%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,95%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,80%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 92,98% dan realisasi keuangan sebesar 90,37%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,09% dan realisasi keuangan sebesar 51,62%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 52,10%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 92,53% dan realisasi keuangan sebesar 77,64%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,92% dan realisasi keuangan sebesar 42,77%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 92,17% dan realisasi keuangan sebesar 84,62%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,59% dan realisasi keuangan sebesar 61,07%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,52% dan realisasi keuangan sebesar 81,34%.
i.  Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,44% dan realisasi keuangan sebesar 80,68%.
j.  Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
    Realisasi fisik sebesar 90,97% dan realisasi keuangan sebesar 87,31%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 92,07% dan realisasi keuangan sebesar 82,68%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,07% dan realisasi keuangan sebesar 96,37%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 95,81% dan realisasi keuangan sebesar 91,35%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 86,21% dan realisasi keuangan sebesar 65,81%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 94,80% dan realisasi keuangan sebesar 91,29%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 92,75% dan realisasi keuangan sebesar 87,79%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 80,54% dan realisasi keuangan sebesar 75,08%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 93,79% dan realisasi keuangan sebesar 84,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,28% dan realisasi keuangan sebesar 86,27%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 91,20% dan realisasi keuangan sebesar 87,87%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 97,29% dan realisasi keuangan sebesar 83,60%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 97,37% dan realisasi keuangan sebesar 70,48%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,89% dan realisasi keuangan sebesar 83,97%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 68,70% dan realisasi keuangan sebesar 83,40%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 98,49% dan realisasi keuangan sebesar 83,91%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 93,69% dan realisasi keuangan sebesar 79,19%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 95,81% dan realisasi keuangan sebesar 82,78%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 73,05% dan realisasi keuangan sebesar 64,88%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 94,83% dan realisasi keuangan sebesar 84,54%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 95,92% dan realisasi keuangan sebesar 84,54%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar 94,11%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,63% dan realisasi keuangan sebesar 75,18%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 95,23% dan realisasi keuangan sebesar 85,82%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 65,14%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,65% dan realisasi keuangan sebesar 87,73%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan
    Realisasi fisik sebesar 92,16% dan realisasi keuangan sebesar 83,73%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 91,01% dan realisasi keuangan sebesar 83,18%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 95,37% dan realisasi keuangan sebesar 92,78%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 94,23% dan realisasi keuangan sebesar 94,79%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,42% dan realisasi keuangan sebesar 85,04%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,74% dan realisasi keuangan sebesar 85,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 85,98% dan realisasi keuangan sebesar 83,25%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,72% dan realisasi keuangan sebesar 43,83%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 45,92%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,17% dan realisasi keuangan sebesar 68,73%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,92% dan realisasi keuangan sebesar 22,77%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,09% dan realisasi keuangan sebesar 75,93%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 85,15% dan realisasi keuangan sebesar 53,18%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,27% dan realisasi keuangan sebesar 75,52%.
i.  Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,77% dan realisasi keuangan sebesar 74,36%.
j.  Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
    Realisasi fisik sebesar 82,87% dan realisasi keuangan sebesar 79,23%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 91,16% dan realisasi keuangan sebesar 67,36%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 88,28% dan realisasi keuangan sebesar 88,22%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 90,14% dan realisasi keuangan sebesar 81,38%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 66,83% dan realisasi keuangan sebesar 5,44%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,35% dan realisasi keuangan sebesar 84,16%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 80,19% dan realisasi keuangan sebesar 77,46%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 72,05% dan realisasi keuangan sebesar 71,40%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 79,63% dan realisasi keuangan sebesar 78,90%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 88,37% dan realisasi keuangan sebesar 61,42%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 86,68% dan realisasi keuangan sebesar 84,12%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,23% dan realisasi keuangan sebesar 76,42%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 94,38% dan realisasi keuangan sebesar 63,12%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,05% dan realisasi keuangan sebesar 74,31%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,41% dan realisasi keuangan sebesar 68,51%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 89,45% dan realisasi keuangan sebesar 81,32%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 79,00% dan realisasi keuangan sebesar 70,61%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,15% dan realisasi keuangan sebesar 80,62%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 66,51% dan realisasi keuangan sebesar 64,76%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 85,41% dan realisasi keuangan sebesar 75,99%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 87,33% dan realisasi keuangan sebesar 73,00%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 95,22% dan realisasi keuangan sebesar 93,35%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 87,56% dan realisasi keuangan sebesar 65,34%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 90,65% dan realisasi keuangan sebesar 76,76%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 52,91%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,00% dan realisasi keuangan sebesar 76,46%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan
    Realisasi fisik sebesar 83,99% dan realisasi keuangan sebesar 72,73%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 86,13% dan realisasi keuangan sebesar 73,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,51% dan realisasi keuangan sebesar 80,20%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,87% dan realisasi keuangan sebesar 68,60%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 68,17% dan realisasi keuangan sebesar 67,82%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,93% dan realisasi keuangan sebesar 70,33%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 78,96% dan realisasi keuangan sebesar 75,65%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 67,59% dan realisasi keuangan sebesar 40,88%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 33,58%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,63% dan realisasi keuangan sebesar 62,62%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,92% dan realisasi keuangan sebesar 22,77%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,41% dan realisasi keuangan sebesar 67,64%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,51% dan realisasi keuangan sebesar 46,71%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,01% dan realisasi keuangan sebesar 69,69%.
i.  Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,17% dan realisasi keuangan sebesar 62,92%.
j.  Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
    Realisasi fisik sebesar 73,64% dan realisasi keuangan sebesar 65,09%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 85,95% dan realisasi keuangan sebesar 63,87%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 79,84% dan realisasi keuangan sebesar 72,33%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 80,92% dan realisasi keuangan sebesar 76,62%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 51,52% dan realisasi keuangan sebesar 45,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,04% dan realisasi keuangan sebesar 75,48%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 71,78% dan realisasi keuangan sebesar 73,40%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 65,24% dan realisasi keuangan sebesar 65,24%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 72,36% dan realisasi keuangan sebesar 64,82%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,84% dan realisasi keuangan sebesar 59,36%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 81,65% dan realisasi keuangan sebesar 79,72%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,74% dan realisasi keuangan sebesar 69,96%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,46% dan realisasi keuangan sebesar 61,19%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,59% dan realisasi keuangan sebesar 72,65%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 54,95% dan realisasi keuangan sebesar 64,22%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 78,24% dan realisasi keuangan sebesar 62,25%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 67,64% dan realisasi keuangan sebesar 59,51%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,38% dan realisasi keuangan sebesar 72,30%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 66,48% dan realisasi keuangan sebesar 64,27%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 74,20% dan realisasi keuangan sebesar 65,02%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 76,36% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,02% dan realisasi keuangan sebesar 91,21%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,63% dan realisasi keuangan sebesar 51,00%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 83,38% dan realisasi keuangan sebesar 76,26%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 50,38%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,70% dan realisasi keuangan sebesar 67,63%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 76,33% dan realisasi keuangan sebesar 63,98%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 70,54% dan realisasi keuangan sebesar 58,60%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 83,95% dan realisasi keuangan sebesar 78,30%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,47% dan realisasi keuangan sebesar 65,49%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 62,36% dan realisasi keuangan sebesar 62,11%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,61% dan realisasi keuangan sebesar 66,84%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,94% dan realisasi keuangan sebesar 60,09%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,51% dan realisasi keuangan sebesar 15,37%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 54% dan realisasi keuangan sebesar 50,37%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 68,92% dan realisasi keuangan sebesar 65,54%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,48% dan realisasi keuangan sebesar 71,46%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 68,42% dan realisasi keuangan sebesar 62,93%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,89% dan realisasi keuangan sebesar 61,18%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,64% dan realisasi keuangan sebesar 64,82%.
i.  Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,64% dan realisasi keuangan sebesar 52,72%.
j.  Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
    Realisasi fisik sebesar 63,99% dan realisasi keuangan sebesar 55,27%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 74,87% dan realisasi keuangan sebesar 71,44%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,60% dan realisasi keuangan sebesar 65,15%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 71,77% dan realisasi keuangan sebesar 71,58%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 74,03% dan realisasi keuangan sebesar 32,33%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 78,79% dan realisasi keuangan sebesar 78,12%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 67,24% dan realisasi keuangan sebesar 64,75%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 44,17% dan realisasi keuangan sebesar 44,15%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 63,82% dan realisasi keuangan sebesar 58,44%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,39% dan realisasi keuangan sebesar 70,38%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 70,59% dan realisasi keuangan sebesar 60,13%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 64,29% dan realisasi keuangan sebesar 68,65%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 32,14% dan realisasi keuangan sebesar 58,36%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 52,36% dan realisasi keuangan sebesar 60,37%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,65% dan realisasi keuangan sebesar 75,36%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 62,20% dan realisasi keuangan sebesar 54,61%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 52,60% dan realisasi keuangan sebesar 50,93%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 44,78% dan realisasi keuangan sebesar 58,62%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 44,78% dan realisasi keuangan sebesar 63,82%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 54,10% dan realisasi keuangan sebesar 53,76%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 61,72% dan realisasi keuangan sebesar 45,73%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,02% dan realisasi keuangan sebesar 84,27%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,24% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 75,36% dan realisasi keuangan sebesar 68,29%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,74%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,40% dan realisasi keuangan sebesar 52,42%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 66,74% dan realisasi keuangan sebesar 58,65%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 64,85% dan realisasi keuangan sebesar 58,49%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,76% dan realisasi keuangan sebesar 81,36%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,95% dan realisasi keuangan sebesar 69,47%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,39% dan realisasi keuangan sebesar 65,11%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,97% dan realisasi keuangan sebesar 76,13%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 64,92% dan realisasi keuangan sebesar 53,69%
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 27,45% dan realisasi keuangan sebesar 15,09%
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 41,67%
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,41% dan realisasi keuangan sebesar 52,06%
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 44,01% dan realisasi keuangan sebesar 43,72%
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 59,48% dan realisasi keuangan sebesar 54,85%
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 61,47% dan realisasi keuangan sebesar 51,27%
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Realisasi fisik sebesar 58,27% dan realisasi keuangan sebesar 56,58%
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,31% dan realisasi keuangan sebesar 42,94%
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 54,47% dan realisasi keuangan sebesar 47,77%
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    Realisasi fisik sebesar 59,87% dan realisasi keuangan sebesar 59,14%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,73% dan realisasi keuangan sebesar 47,55%
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 63,55% dan realisasi keuangan sebesar 60,39%
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 60,89% dan realisasi keuangan sebesar 23,43%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,54% dan realisasi keuangan sebesar 66,24%
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 60,01% dan realisasi keuangan sebesar 56,61%
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 36,25% dan realisasi keuangan sebesar 35,85%
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 55,88% dan realisasi keuangan sebesar 46,91%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,39% dan realisasi keuangan sebesar 58,13%
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 70,59% dan realisasi keuangan sebesar 57,08%
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 64,29% dan realisasi keuangan sebesar 60,15%
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 62,14% dan realisasi keuangan sebesar 51,62%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 52,36% dan realisasi keuangan sebesar 57,69%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,65% dan realisasi keuangan sebesar 63,82%
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 62,20% dan realisasi keuangan sebesar 47,23%
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 52,60% dan realisasi keuangan sebesar 42,69%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 58,13% dan realisasi keuangan sebesar 49,72%
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 44,78% dan realisasi keuangan sebesar 43,20%
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 54,10% dan realisasi keuangan sebesar 42,96%
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 61,72% dan realisasi keuangan sebesar 40,92 %

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,02% dan realisasi keuangan sebesar 60,79%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,94% dan realisasi keuangan sebesar 46,41%
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 69,56% dan realisasi keuangan sebesar 54,00%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 65,19%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,13% dan realisasi keuangan sebesar 45,05%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
   Realisasi fisik sebesar 55,97% dan realisasi keuangan sebesar 46,22%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
   Realisasi fisik sebesar 59,65% dan realisasi keuangan sebesar 54,87%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 74,76% dan realisasi keuangan sebesar 71,92% 
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 68,06% dan realisasi keuangan sebesar 65,96%
c.    Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 68,78% dan realisasi keuangan sebesar 55,82%
d.    Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 68,30% dan realisasi keuangan sebesar 65,21%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 64,68% dan realisasi keuangan sebesar 57,53%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 57,32% dan realisasi keuangan sebesar 55,44%
c.    Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 59,31% dan realisasi keuangan sebesar 44,32%
d.    Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 65,07% dan realisasi keuangan sebesar 53,34%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 64,11% dan realisasi keuangan sebesar 60,79%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 48,54% dan realisasi keuangan sebesar 41,70%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
       Realisasi fisik sebesar 58,34% dan realisasi keuangan sebesar 48,98%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 43,69% dan realisasi keuangan sebesar 47,26 %
b.    Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
       Realisasi fisik sebesar 55,23% dan realisasi keuangan sebesar 47,82%
c.    Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
       Realisasi fisik sebesar 52,76% dan realisasi keuangan sebesar 51,00 %
d.    Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
       Realisasi fisik sebesar 44,52% dan realisasi keuangan sebesar 42,85%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 56,84% dan realisasi keuangan sebesar 56,46%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 50,26% dan realisasi keuangan sebesar 47,18%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
       Realisasi fisik sebesar 33,03% dan realisasi keuangan sebesar 32,63%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 46,27% dan realisasi keuangan sebesar  37,71%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 47,67% dan realisasi keuangan sebesar 40,49%
b.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
       Realisasi fisik sebesar 52,92% dan realisasi keuangan sebesar 50,43%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
       Realisasi fisik sebesar 54,07% dan realisasi keuangan sebesar 21,78%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 61,24 % dan realisasi keuangan sebesar 61,23%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 49,86% dan realisasi keuangan sebesar 39,08%
c.    Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
       Realisasi fisik sebesar 48,46% dan realisasi keuangan sebesar 38,76%
d.    Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
       Realisasi fisik sebesar 43,73% dan realisasi keuangan sebesar 40,11%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 50,01% dan realisasi keuangan sebesar 46,80%
b.    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 24,99% dan realisasi keuangan sebesar 11,50%
c.    Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 35,62%
d.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 49,97% dan realisasi keuangan sebesar 42,30%
e.    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
       Realisasi fisik sebesar 34,05% dan realisasi keuangan sebesar 33,12%
f.     Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
       Realisasi fisik sebesar 51,38% dan realisasi keuangan sebesar 46,94%
g.    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 43,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,23%
h.    Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       Realisasi fisik sebesar 50,00% dan realisasi keuangan sebesar 49,79%
i.     Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 49,98% dan realisasi keuangan sebesar 35,70%
j.     Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
       Realisasi fisik sebesar 44,73% dan realisasi keuangan sebesar 37,33%
k.    Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
       Realisasi fisik sebesar 49,79% dan realisasi keuangan sebesar 49,48%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 51,51% dan realisasi keuangan sebesar 39,53%
b.    Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
       Realisasi fisik sebesar 44,72% dan realisasi keuangan sebesar 43,12%
c.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
       Realisasi fisik sebesar 43,49% dan realisasi keuangan sebesar 37,83%
d.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
       Realisasi fisik sebesar 49,74% dan realisasi keuangan sebesar 31,96%

 Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 44,05% dan realisasi keuangan sebesar 44,19%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 39,57% dan realisasi keuangan sebesar 54,02%
c.    Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
       Realisasi fisik sebesar 51,38% dan realisasi keuangan sebesar 40,09%
d.    Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
       Realisasi fisik sebesar 44,60% dan realisasi keuangan sebesar 34,72%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 34,51% dan realisasi keuangan sebesar 42,82%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 31,37% dan realisasi keuangan sebesar 42,58%
c.    Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
       Realisasi fisik sebesar 41,08% dan realisasi keuangan sebesar 31,06%
d.    Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
       Realisasi fisik sebesar 38,03% dan realisasi keuangan sebesar 26,04%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 38,62% dan realisasi keuangan sebesar 33,76%
b.    Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
       Realisasi fisik sebesar 41,89% dan realisasi keuangan sebesar 40,46%
c.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
       Realisasi fisik sebesar 34,44% dan realisasi keuangan sebesar 28,49%
d.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
       Realisasi fisik sebesar 41,84% dan realisasi keuangan sebesar 42,55%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 42,99% dan realisasi keuangan sebesar 35,90%
b.    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 22,54% dan realisasi keuangan sebesar 9,35%
c.    Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 35% dan realisasi keuangan sebesar 34,94%
d.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 41,99% dan realisasi keuangan sebesar 35,34%
e.    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
       Realisasi fisik sebesar 30,26% dan realisasi keuangan sebesar 28,85%
f.     Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
       Realisasi fisik sebesar 43,32% dan realisasi keuangan sebesar 38,52%
g.    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 43,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,23%
h.    Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       Realisasi fisik sebesar 41,48% dan realisasi keuangan sebesar 41,43%
i.     Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 41,65% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%
j.     Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
       Realisasi fisik sebesar 35,29% dan realisasi keuangan sebesar 32,69%
k.    Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
       Realisasi fisik sebesar 40,21% dan realisasi keuangan sebesar 39,28%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 39,64 % dan realisasi keuangan sebesar 54,85%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 41,59% dan realisasi keuangan sebesar 35,11%
c.    Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
       Realisasi fisik sebesar 38,31% dan realisasi keuangan sebesar 31,58%
d.    Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
       Realisasi fisik sebesar 39,76% dan realisasi keuangan sebesar 36,56%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 37,68% dan realisasi keuangan sebesar 34,60%
b.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
       Realisasi fisik sebesar 44,07% dan realisasi keuangan sebesar 39,24%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
       Realisasi fisik sebesar 39,57% dan realisasi keuangan sebesar 18,34%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 45,42% dan realisasi keuangan sebesar 45,42%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 43,36% dan realisasi keuangan sebesar 41,55%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
       Realisasi fisik sebesar 26,44% dan realisasi keuangan sebesar 26,44%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 34,02% dan realisasi keuangan sebesar  30,49%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 35,94% dan realisasi keuangan sebesar 34,48 %
b.    Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
       Realisasi fisik sebesar 44,22% dan realisasi keuangan sebesar 37,69%
c.    Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
       Realisasi fisik sebesar 45,88% dan realisasi keuangan sebesar 41,33 %
d.    Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
       Realisasi fisik sebesar 28,36% dan realisasi keuangan sebesar 28,37%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 49,11% dan realisasi keuangan sebesar 32,86%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 40,61% dan realisasi keuangan sebesar 29,31%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
       Realisasi fisik sebesar 47,11% dan realisasi keuangan sebesar 34,76 %

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 56,68% dan realisasi keuangan sebesar 53,29%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 52,70% dan realisasi keuangan sebesar 50,97%
c.    Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 50,25% dan realisasi keuangan sebesar 36,40%
d.    Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
       Realisasi fisik sebesar 54,95% dan realisasi keuangan sebesar 47,19%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 28,40% dan realisasi keuangan sebesar 25,19 %
b.    Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 31,16% dan realisasi keuangan sebesar 24,37%
c.    Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 39,16% dan realisasi keuangan sebesar 33,07 %
d.    Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 22,60% dan realisasi keuangan sebesar 30,16%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 35,98% dan realisasi keuangan sebesar 29,40%
b.    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 20,08% dan realisasi keuangan sebesar 9,35%
c.    Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 29% dan realisasi keuangan sebesar 28,89%
d.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,01% dan realisasi keuangan sebesar 20,18%
e.    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 18,87% dan realisasi keuangan sebesar 0,44%
f.    Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 35,15% dan realisasi keuangan sebesar 30,51%
g.    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi fisik sebesar 34,37% dan realisasi keuangan sebesar 28,57%
h.    Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,22% dan realisasi keuangan sebesar 33,16%
i.    Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,32% dan realisasi keuangan sebesar 19,07%
j.    Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 24,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,92%
k.    Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
Realisasi fisik sebesar 31,74% dan realisasi keuangan sebesar 30,54%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 31,08% dan realisasi keuangan sebesar 27,66%
b.    Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 31,97% dan realisasi keuangan sebesar 33,08%
c.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 26,07% dan realisasi keuangan sebesar 23,27%
d.    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 16,89%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 29,11% dan realisasi keuangan sebesar 27,46%
b.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 34,10% dan realisasi keuangan sebesar 31,48%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 32,65% dan realisasi keuangan sebesar 13,88%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 23,58% dan realisasi keuangan sebesar 38,05%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 26,56% dan realisasi keuangan sebesar 29,97%
c.    Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 30,45% dan realisasi keuangan sebesar 22,77%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 31,61% dan realisasi keuangan sebesar 31,61%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,09% dan realisasi keuangan sebesar 24,11%
c.    Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 32,96% dan realisasi keuangan sebesar 29,21%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 39,64 dan realisasi keuangan sebesar 39,64%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,20% dan realisasi keuangan sebesar 25,03%
c.    Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 28,83% dan realisasi keuangan sebesar 23,91%
d.    Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 33,84% dan realisasi keuangan sebesar 30,93%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 37,15% dan realisasi keuangan sebesar 37,15%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 34,46% dan realisasi keuangan sebesar 32,45%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 24,52% dan realisasi keuangan sebesar 17,77%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 23,75% dan realisasi keuangan sebesar  23,43%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 49,83% dan realisasi keuangan sebesar 45,94%
b.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 42,75% dan realisasi keuangan sebesar 41,43%
c.    Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 42,85% dan realisasi keuangan sebesar 28,80%
d.    Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 44,11% dan realisasi keuangan sebesar 40,81%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 36,08% dan realisasi keuangan sebesar 36,07%
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 30,63% dan realisasi keuangan sebesar 28,95%
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 19,09% dan realisasi keuangan sebesar 16,32%
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 19,39 dan realisasi keuangan sebesar 19,01%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 42,12% dan realisasi keuangan sebesar 30,88%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 32,92%
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 32,81% dan realisasi keuangan sebesar 25,34%
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 29,30% dan realisasi keuangan sebesar 26,62%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 39,64% dan realisasi keuangan sebesar 39,64%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,90% dan realisasi keuangan sebesar 20,68%
c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 22,17% dan realisasi keuangan sebesar 18,23%
d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 19,61% dan realisasi keuangan sebesar 15,49%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 26,18% dan realisasi keuangan sebesar 16,06%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 29,80% dan realisasi keuangan sebesar 22,28%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,47% dan realisasi keuangan sebesar 17,66%
b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 0,17% dan realisasi keuangan sebesar 1,28%
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 19,65% dan realisasi keuangan sebesar 20,77%
d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 22,53% dan realisasi keuangan sebesar 12,87%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 23,09% dan realisasi keuangan sebesar 33,18%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 18,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,95%
c. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 25,70% dan realisasi keuangan sebesar 13,22%
d. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 22,70% dan realisasi keuangan sebesar 9,93%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 20,39% dan realisasi keuangan sebesar 18,81%
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 21,48% dan realisasi keuangan sebesar 13,63%
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 25,87% dan realisasi keuangan sebesar 21,89%
d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 17,95 dan realisasi keuangan sebesar 23,14%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 23,76% dan realisasi keuangan sebesar 22,77%
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 26,82% dan realisasi keuangan sebesar 22,54%
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 27,51% dan realisasi keuangan sebesar 10,75%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 21,07% dan realisasi keuangan sebesar 18,78%
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 17,63% dan realisasi keuangan sebesar 7,99%
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 23,89%
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 23,98% dan realisasi keuangan sebesar 16,63%
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 1,79% dan realisasi keuangan sebesar 0,25%
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,44% dan realisasi keuangan sebesar 19,98%
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi fisik sebesar 26,10% dan realisasi keuangan sebesar 16,13%
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,89% dan realisasi keuangan sebesar 24,77%
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 24,99% dan realisasi keuangan sebesar 13,07%
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 15,24% dan realisasi keuangan sebesar 14,87%
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
Realisasi fisik sebesar 23,53% dan realisasi keuangan sebesar 23,00%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 14,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,54%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 15,18% dan realisasi keuangan sebesar 7,01%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 17% dan realisasi keuangan sebesar 17%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 15,54% dan realisasi keuangan sebesar 9,40%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,47% dan realisasi keuangan sebesar 8,33%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,81% dan realisasi keuangan sebesar 10,90%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,52% dan realisasi keuangan sebesar 16,52%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 2,88%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 10,06% dan realisasi keuangan sebesar 6,91%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 14,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,07%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 19,27% dan realisasi keuangan sebesar 16,87%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 14,67% dan realisasi keuangan sebesar 12,99%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 12,44% dan realisasi keuangan sebesar 6,67%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,70% dan realisasi keuangan sebesar 9,70%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 10,79% dan realisasi keuangan sebesar 11,04%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 6,77% dan realisasi keuangan sebesar 4,15%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 8,98% dan realisasi keuangan sebesar 8,98%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 12,48% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 7,99% dan realisasi keuangan sebesar 8,73%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 14,22% dan realisasi keuangan sebesar 15,12%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,87% dan realisasi keuangan sebesar 9,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 18,58% dan realisasi keuangan sebesar 7,61%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 10,94% dan realisasi keuangan sebesar 9,29%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 6,97% dan realisasi keuangan sebesar 4,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 10,80% dan realisasi keuangan sebesar 7,32%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 13,23% dan realisasi keuangan sebesar 6,13%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 0,11% dan realisasi keuangan sebesar 0,05%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 13,67% dan realisasi keuangan sebesar 12,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 12,90% dan realisasi keuangan sebesar 7,30%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 18,76% dan realisasi keuangan sebesar 7,79%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,07% dan realisasi keuangan sebesar 9,76%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 18,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,52%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 39,64% dan realisasi keuangan sebesar 39,64%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 16,60% dan realisasi keuangan sebesar 9,61%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 13,97% dan realisasi keuangan sebesar 9,73%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 11,93% dan realisasi keuangan sebesar 9,66%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 27,17% dan realisasi keuangan sebesar 16,09%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 22,30% dan realisasi keuangan sebesar 21,52%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 21,58% dan realisasi keuangan sebesar 15,78%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 20,25% dan realisasi keuangan sebesar 17,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 7,02% dan realisasi keuangan sebesar 6,24%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 3,97% dan realisasi keuangan sebesar 0,99%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,07% dan realisasi keuangan sebesar 1,29%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,19% dan realisasi keuangan sebesar 3,91%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 2,48%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,26%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,29%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 5,12% dan realisasi keuangan sebesar 1,43%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 5,92% dan realisasi keuangan sebesar 3,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,33% dan realisasi keuangan sebesar 6,41%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 2,77% dan realisasi keuangan sebesar 3,46%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 3,10% dan realisasi keuangan sebesar 1,85%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 4,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,79%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,37% dan realisasi keuangan sebesar 3,37%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,70%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,10% dan realisasi keuangan sebesar 3,09%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 4,97% dan realisasi keuangan sebesar 4,99%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 3,58% dan realisasi keuangan sebesar 3,61%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,02% dan realisasi keuangan sebesar 7,00%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 4,13% dan realisasi keuangan sebesar 4,83%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 3,53% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 3,49% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 2,47% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 4,38% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 0,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 5,28% dan realisasi keuangan sebesar 0,33%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 6,68% dan realisasi keuangan sebesar 0,54%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,61% dan realisasi keuangan sebesar 0,90%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 6,95% dan realisasi keuangan sebesar 3,31%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 10,11% dan realisasi keuangan sebesar 5,51%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,30% dan realisasi keuangan sebesar 2,35%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 5,77% dan realisasi keuangan sebesar 2,57%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 6,48% dan realisasi keuangan sebesar 3,22%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 10,64% dan realisasi keuangan sebesar 8,11%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 8,21% dan realisasi keuangan sebesar 7,80%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 10,87% dan realisasi keuangan sebesar 4,95%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,20% dan realisasi keuangan sebesar 7,18%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 95,58% dan realisasi keuangan sebesar 73,38%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 97,27% dan realisasi keuangan sebesar 73,74%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,80%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 98,24% dan realisasi keuangan sebesar 97,98%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,36%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,55%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,97%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,88%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,66%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,82%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,96%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,47%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,71%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,28%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,70%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,47%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,74%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,00%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,78%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,90%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,40%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,46%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,79%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,92%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,18%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,37%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,87%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 75,21% dan realisasi keuangan sebesar 15,21%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,08% dan realisasi keuangan sebesar 80,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 87,68% dan realisasi keuangan sebesar 51,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,19% dan realisasi keuangan sebesar 84,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,53% dan realisasi keuangan sebesar 92,75%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 93,14% dan realisasi keuangan sebesar 94,45%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 93,16 % dan realisasi keuangan sebesar 81,69%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,22% dan realisasi keuangan sebesar 92,21%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 86,57%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 85,81% dan realisasi keuangan sebesar 80,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 96,28% dan realisasi keuangan sebesar 75,21%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,50% dan realisasi keuangan sebesar 87,10%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 88,10%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,33% dan realisasi keuangan sebesar 74,48%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 81,79% dan realisasi keuangan sebesar 73,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,82% dan realisasi keuangan sebesar 58,66%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,00% dan realisasi keuangan sebesar 77,37%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 95,39% dan realisasi keuangan sebesar 89,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 96,02% dan realisasi keuangan sebesar 88,32%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 88,65%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,86%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,69% dan realisasi keuangan sebesar 83,64%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,19% dan realisasi keuangan sebesar 77,93%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,08% dan realisasi keuangan sebesar 89,25%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,47% dan realisasi keuangan sebesar 72,86%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 79,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 93,95% dan realisasi keuangan sebesar 88,71%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,35% dan realisasi keuangan sebesar 92,97%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 95,91% dan realisasi keuangan sebesar 89,96%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 98,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,92%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,79% dan realisasi keuangan sebesar 92,46%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 90,89% dan realisasi keuangan sebesar 84,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 93,39% dan realisasi keuangan sebesar 76,78%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 86,00% dan realisasi keuangan sebesar 79,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 89,06% dan realisasi keuangan sebesar 86,68%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 91,31% dan realisasi keuangan sebesar 85,44%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,51% dan realisasi keuangan sebesar 92,40%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,22% dan realisasi keuangan sebesar 87,96%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 27,18% dan realisasi keuangan sebesar 9,45%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,33% dan realisasi keuangan sebesar 66,29%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 78,77% dan realisasi keuangan sebesar 43,99%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,01% dan realisasi keuangan sebesar 62,44%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,16% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 86,08% dan realisasi keuangan sebesar 78,26%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 87,29% dan realisasi keuangan sebesar 70,31%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,45%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 61,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 83,65% dan realisasi keuangan sebesar 75,09%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 92,22% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,46% dan realisasi keuangan sebesar 75,24%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,60% dan realisasi keuangan sebesar 76,01%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,25% dan realisasi keuangan sebesar 65,76%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 67,84% dan realisasi keuangan sebesar 61,67%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,60% dan realisasi keuangan sebesar 48,84%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,39% dan realisasi keuangan sebesar 63,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 82,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 85,42% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,35% dan realisasi keuangan sebesar 81,70%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 52,22% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,98% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,38% dan realisasi keuangan sebesar 75,53%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,79% dan realisasi keuangan sebesar 71,17%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,80% dan realisasi keuangan sebesar 81,12%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 57,05%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 83,69% dan realisasi keuangan sebesar 69,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 72,10%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,15% dan realisasi keuangan sebesar 74,42%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 89,14% dan realisasi keuangan sebesar 81,18%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 90,98% dan realisasi keuangan sebesar 51,23%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 82,07%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 81,31% dan realisasi keuangan sebesar 78,58%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 69,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,26%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 77,32% dan realisasi keuangan sebesar 68,07%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,96% dan realisasi keuangan sebesar 71,34%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 88,78% dan realisasi keuangan sebesar 79,38%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 90,90% dan realisasi keuangan sebesar 86,16%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 84,03%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,54% dan realisasi keuangan sebesar 75,98%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 89,16% dan realisasi keuangan sebesar 77,62%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,97% dan realisasi keuangan sebesar 76,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,73%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,03% dan realisasi keuangan sebesar 95,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 74,81% dan realisasi keuangan sebesar 73,69%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 66,34% dan realisasi keuangan sebesar 66,34%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,63% dan realisasi keuangan sebesar 62,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daera
    Realisasi fisik sebesar 72,36% dan realisasi keuangan sebesar 65,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 86,61% dan realisasi keuangan sebesar 85,56%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 92,44% dan realisasi keuangan sebesar 51,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,05% dan realisasi keuangan sebesar 72,24%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 53,97% dan realisasi keuangan sebesar 53,36%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,56% dan realisasi keuangan sebesar 71,15%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,53%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,80% dan realisasi keuangan sebesar 51,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,12% dan realisasi keuangan sebesar 68,51%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,98% dan realisasi keuangan sebesar 67,39%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,53% dan realisasi keuangan sebesar 74,80%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 76,63% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 75,55% dan realisasi keuangan sebesar 61,90%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 84,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,01%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,12% dan realisasi keuangan sebesar 55,47%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 79,60% dan realisasi keuangan sebesar 75,33%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 80,37% dan realisasi keuangan sebesar 74,64%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 88,69% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,34% dan realisasi keuangan sebesar 64,06%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,68% dan realisasi keuangan sebesar 78,81%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,01% dan realisasi keuangan sebesar 56,71%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,68% dan realisasi keuangan sebesar 84,06%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 63,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,50%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,40% dan realisasi keuangan sebesar 61,34%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 83,30% dan realisasi keuangan sebesar 64,90%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 12,20% dan realisasi keuangan sebesar 8,17%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,41% dan realisasi keuangan sebesar 54,74%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 68,04% dan realisasi keuangan sebesar 42,23%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,91% dan realisasi keuangan sebesar 73,43%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 83,47% dan realisasi keuangan sebesar 71,36%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,40% dan realisasi keuangan sebesar 66,31%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,19% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,21% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 69,76% dan realisasi keuangan sebesar 68,93%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 55,39% dan realisasi keuangan sebesar 55,27%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 62,38% dan realisasi keuangan sebesar 59,72%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 62,36% dan realisasi keuangan sebesar 55,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 76,68% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 80,94% dan realisasi keuangan sebesar 48,50%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,35% dan realisasi keuangan sebesar 65,39%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,63% dan realisasi keuangan sebesar 17,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 70,25% dan realisasi keuangan sebesar 59,02%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 66,82% dan realisasi keuangan sebesar 59,60%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,49% dan realisasi keuangan sebesar 60,55%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,16% dan realisasi keuangan sebesar 66,54%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,83% dan realisasi keuangan sebesar 62,94%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 68,12% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 79,44% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,43% dan realisasi keuangan sebesar 47,48%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 71,02% dan realisasi keuangan sebesar 67,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 73,50% dan realisasi keuangan sebesar 68,56%
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,19% dan realisasi keuangan sebesar 69,81%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,71% dan realisasi keuangan sebesar 48,35%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,73% dan realisasi keuangan sebesar 71,61%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,19% dan realisasi keuangan sebesar 53,35%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 87,79% dan realisasi keuangan sebesar 80,85%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 53,53% dan realisasi keuangan sebesar 42,54%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 69,72% dan realisasi keuangan sebesar 56,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,98% dan realisasi keuangan sebesar 59,05%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 6,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,82% dan realisasi keuangan sebesar 49,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 61,80% dan realisasi keuangan sebesar 37,06%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 59,02% dan realisasi keuangan sebesar 58,57%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 12,68%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 61,09% dan realisasi keuangan sebesar 41,27%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,17% dan realisasi keuangan sebesar 51,54%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 62,14% dan realisasi keuangan sebesar 51,53%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,83% dan realisasi keuangan sebesar 58,21%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 60,51% dan realisasi keuangan sebesar 52,91%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 59,79% dan realisasi keuangan sebesar 46,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 68,78% dan realisasi keuangan sebesar 68,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 52,24% dan realisasi keuangan sebesar 42,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 63,47% dan realisasi keuangan sebesar 69,72%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 72,43% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,61% dan realisasi keuangan sebesar 83,78%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,93% dan realisasi keuangan sebesar 64,19%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 49,28% dan realisasi keuangan sebesar 49,28%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 53,22% dan realisasi keuangan sebesar 51,96%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,47% dan realisasi keuangan sebesar 68,69%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 78,09% dan realisasi keuangan sebesar 66,59%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,70% dan realisasi keuangan sebesar 59,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 79,02% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,68% dan realisasi keuangan sebesar 90,53%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 58,13% dan realisasi keuangan sebesar 43,27%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 62,71% dan realisasi keuangan sebesar 60,14%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 68,58% dan realisasi keuangan sebesar 64,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,86% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 56,47% dan realisasi keuangan sebesar 38,34%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,86% dan realisasi keuangan sebesar 62,11%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,94% dan realisasi keuangan sebesar 45,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,42% dan realisasi keuangan sebesar 75,57%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 52,69% dan realisasi keuangan sebesar 35,69%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 60,78% dan realisasi keuangan sebesar 49,95%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 66,58% dan realisasi keuangan sebesar 52,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,32% dan realisasi keuangan sebesar 47,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,03% dan realisasi keuangan sebesar 59,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 61,07% dan realisasi keuangan sebesar 63,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 64,39% dan realisasi keuangan sebesar 51,65%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 3,41%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 57,77% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 59,29% dan realisasi keuangan sebesar 32,55%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 3,97% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,50% dan realisasi keuangan sebesar 21,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 47,36% dan realisasi keuangan sebesar 19,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,64% dan realisasi keuangan sebesar 42,02%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 48,34% dan realisasi keuangan sebesar 31,56%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,55% dan realisasi keuangan sebesar 44,03%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,01% dan realisasi keuangan sebesar 46,84%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 11,88%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,56% dan realisasi keuangan sebesar 48,45%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,74% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 49,88% dan realisasi keuangan sebesar 43,71%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,44% dan realisasi keuangan sebesar 42,56%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,49% dan realisasi keuangan sebesar 49,82%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,72% dan realisasi keuangan sebesar 42,95%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 51,32% dan realisasi keuangan sebesar 39,49%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 59,30% dan realisasi keuangan sebesar 57,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 42,10% dan realisasi keuangan sebesar 37,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 51,01% dan realisasi keuangan sebesar 59,51%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 61,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,14%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,09% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 57,45% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 40,21% dan realisasi keuangan sebesar 40,12%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 42,93% dan realisasi keuangan sebesar 40,53%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,83% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 71,04% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,55% dan realisasi keuangan sebesar 42,78%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,05% dan realisasi keuangan sebesar 56,80%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,23% dan realisasi keuangan sebesar 29,25%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,28% dan realisasi keuangan sebesar 44,01%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 55,70% dan realisasi keuangan sebesar 43,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 55,63% dan realisasi keuangan sebesar 33,30%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,79% dan realisasi keuangan sebesar 54,53%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 34,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,41%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 52,81% dan realisasi keuangan sebesar 42,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 58,06% dan realisasi keuangan sebesar 36,88%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,36% dan realisasi keuangan sebesar 83,31%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,15%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 55,88% dan realisasi keuangan sebesar 50,74%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 54,89% dan realisasi keuangan sebesar 50,81%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 35,46 % dan realisasi keuangan sebesar 21,97 %.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 36,33% dan realisasi keuangan sebesar 17,04%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,55% dan realisasi keuangan sebesar 46,28%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 30,43% dan realisasi keuangan sebesar 33,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,71% dan realisasi keuangan sebesar 38,38%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,99% dan realisasi keuangan sebesar 28,41%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,51% dan realisasi keuangan sebesar 29,77%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 45,12% dan realisasi keuangan sebesar 38,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 42,70% dan realisasi keuangan sebesar 26,09%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,17% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 66,42% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,90% dan realisasi keuangan sebesar 39,36%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,13% dan realisasi keuangan sebesar 60,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,40% dan realisasi keuangan sebesar 63,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 44,90% dan realisasi keuangan sebesar 43,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 35,38% dan realisasi keuangan sebesar 35,30%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 30,95% dan realisasi keuangan sebesar 26,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,18% dan realisasi keuangan sebesar 26,30%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 49,42%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 37,63% dan realisasi keuangan sebesar 19,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,85% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,67% dan realisasi keuangan sebesar 26,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 48,32% dan realisasi keuangan sebesar 41,54%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 46,74% dan realisasi keuangan sebesar 44,86%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,97%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,08% dan realisasi keuangan sebesar 29,59%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,50% dan realisasi keuangan sebesar 42,32%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,44% dan realisasi keuangan sebesar 32,73%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,66% dan realisasi keuangan sebesar 39,73%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 7,19% dan realisasi keuangan sebesar 7,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,77% dan realisasi keuangan sebesar 22,64%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,58% dan realisasi keuangan sebesar 34,49%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 43,76% dan realisasi keuangan sebesar 28,81%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,54% dan realisasi keuangan sebesar 41,42%.
i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 42,55% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 41,84% dan realisasi keuangan sebesar 27,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 50,15% dan realisasi keuangan sebesar 49,70%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 50,62% dan realisasi keuangan sebesar 34,40%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 31,38% dan realisasi keuangan sebesar 23,22%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,88% dan realisasi keuangan sebesar 39,03%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 29,87% dan realisasi keuangan sebesar 28,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,22% dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,30% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,60% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,98% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,63% dan realisasi keuangan sebesar 56,03%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,37% dan realisasi keuangan sebesar 22,17%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 39,74% dan realisasi keuangan sebesar 34,81%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 35,35% dan realisasi keuangan sebesar 34,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,27% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,36% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 31,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,35%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 22,85% dan realisasi keuangan sebesar 8,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar - % dan realisasi keuangan sebesar - %.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 24,98% dan realisasi keuangan sebesar 14,98%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,81% dan realisasi keuangan sebesar 5,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 1.11% dan realisasi keuangan sebesar 0,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 48,18% dan realisasi keuangan sebesar 42,13%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 30,41% dan realisasi keuangan sebesar 30,38%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 38,21% dan realisasi keuangan sebesar 31,87%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,87% dan realisasi keuangan sebesar 29,08%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 4,23%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,43%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 19,10% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,05% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 53,74% dan realisasi keuangan sebesar 27,81%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 39,79% dan realisasi keuangan sebesar 25,96%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 32,02% dan realisasi keuangan sebesar 17,93%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,43% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 42,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 33,99% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 17,22% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,38% dan realisasi keuangan sebesar 41,92%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 61,45% dan realisasi keuangan sebesar 45,86%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,25% dan realisasi keuangan sebesar 26,64%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 62,61% dan realisasi keuangan sebesar 49,64%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 49,16% dan realisasi keuangan sebesar 16,49%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 54,29% dan realisasi keuangan sebesar 36,27%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,53% dan realisasi keuangan sebesar 21,65%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 33,45% dan realisasi keuangan sebesar 38,18%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 27,77% dan realisasi keuangan sebesar 18,54%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,89% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 24,45% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 32,90%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,47% dan realisasi keuangan sebesar 6,48%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 32,51% dan realisasi keuangan sebesar 18,28%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,17% dan realisasi keuangan sebesar 27,87%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 35,08% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,23% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 34,31% dan realisasi keuangan sebesar 20,51%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 20,48%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 40,97% dan realisasi keuangan sebesar 40,70%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 21,16%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 5,56% dan realisasi keuangan sebesar 1,05%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,80%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,29% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 28,54% dan realisasi keuangan sebesar 24,65%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 13,01%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,54% dan realisasi keuangan sebesar 10,09%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,93% dan realisasi keuangan sebesar 24,80%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,25% dan realisasi keuangan sebesar 8,47%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 25,34% dan realisasi keuangan sebesar 24,60%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 10,08%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0,71%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 15,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,24%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,58% dan realisasi keuangan sebesar 6,71%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,03% dan realisasi keuangan sebesar 3,25%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 16,53%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 1,77%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 5,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 15,85%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 10,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 12,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 13,06% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 19,89% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 24,34% dan realisasi keuangan sebesar 15,55%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,42% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,40% dan realisasi keuangan sebesar 11,76%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,86%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,37%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,91% dan realisasi keuangan sebesar 14,68%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,05% dan realisasi keuangan sebesar 0,02%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realisasi fisik sebesar 8,29% dan realisasi keuangan sebesar 18.01%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,48% dan realisasi keuangan sebesar 6,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,67 % dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,15% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,32% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,82% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,53%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 20,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,34%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 14,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,29%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,62% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,34% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisasi fisik sebesar 24,13% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 7,07%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,83% dan realisasi keuangan sebesar 0,32%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,35% dan realisasi keuangan sebesar 3,40%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,57%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,27%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 1,36%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 8,17% dan realisasi keuangan sebesar 3,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,11% dan realisasi keuangan sebesar 2,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,11% dan realisasi keuangan sebesar 4,10%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,79% dan realisasi keuangan sebesar 9,37%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realsaisi fisik sebesar 3,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 4,70% dan realisasi keuangan sebesar 2,14%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisi fisik sebesar 0,32% dan realisasi keuangan sebesar 0,16%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 3,88% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisi fisik sebesar 5.09% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisi fisik sebesar 3,77% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,02% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realsaisi fisik sebesar 3,12% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,41% dan realisasi keuangan sebesar 11,64%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 8,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,89%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,46%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 6,31%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 9,22% dan realisasi keuangan sebesar 5,50%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 7,14% dan realisasi keuangan sebesar 4,35%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4.94% dan realisasi keuangan sebesar 5,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 1,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 5,65%.