No | Judul | Keterangan | File Foto | File Dokumen |
1 | Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | |||
2 | 2023-Laporan Keuangan-Aset Tahun 2022 | Tahun 2022 |
![]() |
|
3 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
4 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
5 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
6 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
7 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
8 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
9 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
10 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
11 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Desember | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
12 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
13 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
14 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
15 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
16 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
17 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
18 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
19 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
20 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan November | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
21 | 2023-Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 tercatat memiliki realisasi pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 616.000.000 atau 74,04% dari target rencana pendapatan anggaran tahun 2022 yakni sebesar Rp 832.000.000. Sedangkan realisasi Belanja Daerah tercatat memiliki realisasi Belanja Operasi sebesar 97,70% atau Rp 609.709.620.380 dan Belanja Modal sebesar 98,47% atau Rp 4.677.328.174 |
![]() |
|
22 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
23 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
24 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
25 | 2023-Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 | Tahun 2022 |
![]() |
|
26 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
27 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
28 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
29 | 2023-Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2022 | Tahun 2022 |
![]() |
|
30 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
31 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
32 | 2023-Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2022 | Tahun 2022 |
![]() |
|
33 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Oktober | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
34 | 2023-Catatan Atas Laporan KeuanganTahun 2022 | Tahun 2022 |
![]() |
|
35 | 2023-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditentukan dengan dikategorikan “Baik”. Hal yang mendukung pencapaian kinerja Biro Umum didukung oleh beberapa faktor meliputi: |
![]() |
|
36 | SETDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 751 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 66,851,764,000. Pada skema ini terdapat 4 (empat) metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
37 | Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 961,456,000. Pada skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
38 | Biro APBJ-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
39 | Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 701,686,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
40 | Biro ISDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 61 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,728,176,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
41 | Biro Kesra-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,123,114,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
42 | Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 40 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 778,988,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
43 | Biro Pemotdaks-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,702,906,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
44 | Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 45 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,900,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
45 | Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 299 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 56,410,755,000. Pada skema ini terdapat 4 metode pemilihan yaitu Pengadaan Langsung, E-purchasing, Dikecualikan, Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
46 | Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 19,080,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
47 | SETDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi |
![]() |
|
48 | Biro APBJ-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
49 | Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 23 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,321,970,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
50 | Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,081,981,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Fasilitasi Bantuan Hukum, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
51 | Biro ISDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,398,603,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
52 | Biro Kesra-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 17 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 4,948,320,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
53 | Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 22 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,970,332,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
54 | Biro Pemotdaks-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 32 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,641,580,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD |
![]() |
|
55 | Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 26 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,510,080,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
56 | Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 30 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 15,327,784,000. Pada skema ini terdapat 8 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
57 | 2023-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Februari | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 96 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 61 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 rilis kegiatan. |
![]() |
|
58 | 2023-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Januari | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 103 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 65 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 rilis kegiatan. |
![]() |
|
59 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Desember | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Desember Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 126 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 62 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 35 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan. |
![]() |
|
60 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode November | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan November Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 144 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 91 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 rilis kegiatan. |
![]() |
|
61 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Oktober | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Oktober Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 116 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan. |
![]() |
|
62 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode September | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan September Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 119 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 14 rilis kegiatan. |
![]() |
|
63 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Agustus | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Agustus Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 120 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 81 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 27 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 12 rilis kegiatan. |
![]() |
|
64 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Juli | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juli Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 131 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 84 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan. |
![]() |
|
65 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Juni | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juni Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 33 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 22 rilis kegiatan. |
![]() |
|
66 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Mei | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Mei Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 80 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 60 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 7 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 13 rilis kegiatan. |
![]() |
|
67 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode April | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan April Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 97 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 15 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 rilis kegiatan. |
![]() |
|
68 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Maret | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Maret Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 51 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 50 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan. |
![]() |
|
69 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Februari | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 86 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 41 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 38 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 7 rilis kegiatan. |
![]() |
|
70 | 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Januari | Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 85 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 45 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 rilis kegiatan. |
![]() |
|
71 | 2023-Sumber Anggaran SKPD SETDA Provinsi Jawa Tengah | Dalam dokumen pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 950.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan dari bulan januari sampai november sebesar Rp 79.166.000 per bulannya. Sedangkan rencana realisasi penerimaan di bulan desember sebesar Rp 79.174.000. Selain itu, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alokasi Belanja Daerah senilai Rp 665.672.541.000 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 659.812.541.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 5.860.000.000. |
![]() |
|
72 | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp 197.979.219.000 untuk Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud dialokasikan pada satu program yakni Program Administrasi Umum. Program Administrasi Umum pada Biro Umum memiliki kegiatan meliputi:
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
|
![]() |
|
73 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 441.081.484.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kesejahteraan Rakyat. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan terdiri atas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
74 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.347.206.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki kegiatan meliputi:
b. Kegiatan Pelaksaan Otonomi Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
75 | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Penataan Organiasi. Program Administrasi Umum pada Biro Organisasi memiliki meliputi:
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Penataan Organiasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
76 | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.339.980.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum pada Biro Perekonomian memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan yang meliputi:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
77 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
78 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.135.939.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
79 | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.785.707.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Program Administrasi Umum pada Biro Hukum memiliki kegiatan yang terdiri atas: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sedangkan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sendiri memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
80 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.950.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Administrasi Umum memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
![]() |
|
81 | Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 86 permohonan pada tahun 2021. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 86 permohonan tersebut, 77 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik. Selain itu, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga menerima 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang yang sudah memiliki hasil putusan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. |
![]() |
|
82 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya Pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2022. Pada tahun 2022, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 86 permohonan dengan rata-rata 7 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Selain itu, terdapat 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang diterima selama tahun 2022.Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.
|
![]() |
|
83 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPPA) | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.677.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 311.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.366.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan desember sebesar Rp 187.316.000. |
![]() |
|
84 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
85 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
86 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
87 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
88 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
89 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
90 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
91 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
|
![]() |
|
92 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan September | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
93 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
94 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
95 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
96 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
97 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
98 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
99 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
100 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
101 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Agustus | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
102 | Rekap Data Hukuman Disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Rekap Data Hukuman Disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
|
|
103 | SPK Pekerjaan Peralatan Gedung (Komputer dan Alat Studio) Tahun 2021 pada BIRO UMUM | Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Modal Alat Studio Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum Tahun Anggaran 2021 |
|
|
104 | SPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada BIRO UMUM Tahun 2021 | Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum di BIRO UMUM |
|
|
105 | Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
|
|
106 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
107 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
108 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
109 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
110 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
111 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
112 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
113 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
114 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juli | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
115 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
116 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
117 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
118 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
119 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
120 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
121 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
122 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
123 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Juni | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
124 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
125 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
126 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
127 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
128 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
129 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
130 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
131 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
132 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Mei | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut: |
![]() |
|
133 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 50,62% dan realisasi keuangan sebesar 34,40%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 31,38% dan realisasi keuangan sebesar 23,22%. c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 39,88% dan realisasi keuangan sebesar 39,03%. d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 29,87% dan realisasi keuangan sebesar 28,34%. |
![]() |
|
134 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 39,22% dan realisasi keuangan sebesar 10,30%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 20,30% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%. c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 30,60% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%. d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 20,98% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%. |
![]() |
|
135 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 71,63% dan realisasi keuangan sebesar 56,03%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 33,37% dan realisasi keuangan sebesar 22,17%. c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan Realisasi fisik sebesar 39,74% dan realisasi keuangan sebesar 34,81%. d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Realisasi fisik sebesar 35,35% dan realisasi keuangan sebesar 34,59%. |
![]() |
|
136 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 71,27% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 25,36% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%. c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan Realisasi fisik sebesar 31,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,35%. d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Realisasi fisik sebesar 22,85% dan realisasi keuangan sebesar 8,59%. |
![]() |
|
137 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar - % dan realisasi keuangan sebesar - %. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Realisasi fisik sebesar 24,98% dan realisasi keuangan sebesar 14,98%. |
![]() |
|
138 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 24,81% dan realisasi keuangan sebesar 5,05%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Realisasi fisik sebesar 1.11% dan realisasi keuangan sebesar 0,49%. |
![]() |
|
139 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 48,18% dan realisasi keuangan sebesar 42,13%. b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Realisasi fisik sebesar 30,41% dan realisasi keuangan sebesar 30,38%. c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 38,21% dan realisasi keuangan sebesar 31,87%. d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%. |
![]() |
|
140 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 21,87% dan realisasi keuangan sebesar 29,08%. b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 4,23%. c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 13,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,43%. d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 19,10% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%. |
![]() |
|
141 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 30,05% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 53,74% dan realisasi keuangan sebesar 27,81%. c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan Realisasi fisik sebesar 39,79% dan realisasi keuangan sebesar 25,96%. d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Realisasi fisik sebesar 32,02% dan realisasi keuangan sebesar 17,93%. |
![]() |
|
142 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 27,43% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 42,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%. c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan Realisasi fisik sebesar 33,99% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%. d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Realisasi fisik sebesar 17,22% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%. |
![]() |
|
143 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 43,38% dan realisasi keuangan sebesar 41,92%. b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Realisasi fisik sebesar 61,45% dan realisasi keuangan sebesar 45,86%. c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Realisasi fisik sebesar 39,25% dan realisasi keuangan sebesar 26,64%. d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Realisasi fisik sebesar 62,61% dan realisasi keuangan sebesar 49,64%. |
![]() |
|
144 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%. b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Realisasi fisik sebesar 49,16% dan realisasi keuangan sebesar 16,49%. c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Realisasi fisik sebesar 30,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%. d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Realisasi fisik sebesar 54,29% dan realisasi keuangan sebesar 36,27%. |
![]() |
|
145 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%. b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%. c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%. d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%. |
![]() |
|
146 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%. b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%. c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%. d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%. |
![]() |
|
147 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 25,53% dan realisasi keuangan sebesar 21,65%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Realisasi fisik sebesar 33,45% dan realisasi keuangan sebesar 38,18%. c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Realisasi fisik sebesar 27,77% dan realisasi keuangan sebesar 18,54%. |
![]() |
|
148 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 17,89% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Realisasi fisik sebesar 24,45% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%. c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%. |
![]() |
|
149 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan April | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 32,90%. b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 6,47% dan realisasi keuangan sebesar 6,48%. c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%. d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 32,51% dan realisasi keuangan sebesar 18,28%. e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%. f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 33,17% dan realisasi keuangan sebesar 27,87%. g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 35,08% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%. h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi fisik sebesar 33,23% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%. i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Realisasi fisik sebesar 34,31% dan realisasi keuangan sebesar 20,51%. j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 20,48%. k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Realisasi fisik sebesar 40,97% dan realisasi keuangan sebesar 40,70%. |
![]() |
|
150 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Maret | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 21,16%. b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 5,56% dan realisasi keuangan sebesar 1,05%. c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,80%. d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 24,29% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%. e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 28,54% dan realisasi keuangan sebesar 24,65%. f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 13,01%. g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 27,54% dan realisasi keuangan sebesar 10,09%. h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi fisik sebesar 24,93% dan realisasi keuangan sebesar 24,80%. i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Realisasi fisik sebesar 25,25% dan realisasi keuangan sebesar 8,47%. j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,26%. k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Realisasi fisik sebesar 25,34% dan realisasi keuangan sebesar 24,60%. |
![]() |
|
151 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja Biro Umum Tahun 2021, pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 98,74% dari target yang ditentukan dan termasuk dalam kategori ”Baik”. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang, diperlukan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program/kegiatan dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum. Selain itu, terdapat beberapa target kinerja yang telah ditetapkan yang melebihi target karena ada inovasi pembuatan sistem layanan Biro Umum yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun disisi lain, ditemukannya hambatan terkait kualitas sarana dan prasarana yang semakin berkurang dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
![]() |
|
152 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian | Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, realisasi keuangan pada tahun 2021 mengalami deviasi sebesar -11,88 % dikarenakan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang PPKM level 3 dan 4 serta adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kunjungan lapangan hanya dilakukan secara daring. Namun, untuk capaian kinerja tercapai 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan semua sasaran, sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi sebesar 90,91%, lebih besar dari target yakni 90%. Sedangkan sasaran “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian sesuai dengan target yakni sebesar 90% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi lebih rendah dari target yakni 80 %. Sehingga, apabila dilihat secara rata–rata capaian kinerja yang diperoleh sebesar 86,97% dan dapat dikategorikan “Baik”. Beberapa kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target dikarenakan tidak tercapainya beberapa kegiatan dengan adanya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak acara rakor dan kegiatan lain yang dialihkan/ditunda bahkan di tiadakan sehingga penggunaan Anggaran tahun 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 307.029.505 (11,88%) dari angaran yang disediakan. Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya sebagai berikut:
|
![]() |
|
153 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) | Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah, secara umum pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori “SANGAT BalK”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran PencapaianSasaran (PPS), yang berada pada nilai 115.6%. Capalan kinerja sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang tereallsasl dengan rata rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”. Pelaksanaan kinerja Biro (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 memang masih terbentur dengan adanya beberapa kendala. Dari kendala tersebut, kami telah melakukan evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja kedepannya, meliputi:
|
![]() |
|
154 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA) | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 49,54%, sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran. Biro ISDA sendiri memiliki tiga sasaran sesuai dengan Renstra SETDA 2018-2023 meliputi Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah, Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan SETDA. Efisiensi anggaran sebesar sebesar 12.04% dan anggaran DBHCHT dari pagu teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT. Setelah dilakukan verifikasi validasi data yang yang diusulkan oleh Kab/Kota, didapat 62.898 penerima BLT. Untuk selanjutnya dilakukan proses cleansing bersama PT. POS, diperoleh hasil 61.677 penerima BLT. Realisasi penyaluran BLT sejumlah 60.712 penerima BLT (98,44% dari data hasil cleansing) dengan penyaluran sebesar 36.427.200.000 (49,76%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 41.277.067.394 atau sebesar 51.69 %. Adapun kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target, dikarenakan pemberlakuan PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana ketentuan penggunaannya berubah dengan prioritas pemulihan perekonomian di Daerah disamping bidang kesehatan, sedangkan pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, sementara waktu pelaksanaannya begitu pendek (kurang dari 2 bulan) dan BLT yang tidak tersalurkan dari hasil cleansing sebanyak 965 penerima BLT dikarenakan antara lain KPM alamat tidak di temukan, KPM di luar kota, KPM Meninggal KK Tua dan KPM Pindah alamat. Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro ISDA SETDA Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik |
![]() |
|
155 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum bahwa pada tahun anggaran 2021 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuruan Pencapaian Sasaran (PPS) yang mencapai pada nilai 100% baik untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maupun Program Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah. Sedangkan kinerja keuangan memiliki capaian sebesar 96.91% untuk Tahun Anggaran 2021. Sehingga, terdapat efisiensi keuangan sebesar 3,09% atau Rp. 11.968.031.027,-. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapai kinerja keuangan sebagai berikut:
Dalam rangka mendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagia berikut:
|
![]() |
|
156 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori “Sangat Tinggi” disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya:
Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%). Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
|
![]() |
|
157 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dikatakan telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik”. Hal itu dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” sebesar 130.35% apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 105,15% dari target akhir Tahun Renstra 2023. Adapun permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain:
Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang, diperlukan adanya strategi daiam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh, meliputi:
|
![]() |
|
158 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaaan Barang dan Jasa (APBJ) | Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat secara umum telah memperlihatkan pencapatan kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut sesuai dengan data capaian kinerja sasaran strategls yakni "Meningkatnya Efektifttas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa telah tercapai 103,41% dengan kategori "Sangat Baik" dari hasil realisasi sebesar 67,22% atas target sebesar 65% pada tahun 2021. Selain itu, apabila dibandingkan pada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap darnpak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya rnenunjukkan konsistensi hasil yang sarna yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan optimalisasi usaha dalam melaksanakan seluruh program serta evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala sehingga permasalahan yang timbul daiam usaha pencapaian target kinerja bisa diatasi dengan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan adanya strategi, adapun strategi yang akan dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
|
![]() |
|
159 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan akuntabilitas. Laporan tersebut juga sebagai komitmen dan tekad dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil berupa output maupun outcomes. Disisi lain, laporan ini juga bisa digunakan data atau acuan dalam mengukur tingkat efektifitas dan efisien kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Pada tahun 2021, capaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebesar 104,5%. Capaian tersebut sama dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020. Berdasarkan capaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikategorikan dalam pencapaian kinerja yang Sangat Baik. Adapun hasil tersebut dicapai berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:
Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihakpihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik. |
![]() |
|
160 | Progres Kegiatan dan Anggran per Triwulan Tahun Anggaran (TA) 2022 |
![]() |
|
|
161 | 2022-Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 |
![]() |
|
|
162 | 2022-Laporan Keuangan-Aset Tahun 2021 | Tahun 2021 |
![]() |
|
163 | 2022-Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 | Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020, Realisasi Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 485.600.000 untuk realisasi 2021. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar dari realisasi 2020 yang memperoleh pendapatan sebesar Rp 440.106.000. Jika dibandingkan dengan rencana anggaran pendapatan 2021 sebesar 812.600.000, maka untuk realisasi 2021 mencapai 59,76%. Sedangkan untuk belanja Daerah, SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran Belanja Daerah di tahun 2021 sebesar Rp 644.715.876.000. Realisasi Belanja Daerah 2021 sebesar Rp 588.580.305.652 atau mencapai 91,29%. Belanja Daerah tersebut kedalam dua jenis belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja Operasi 2021 sebesar Rp 584.603.803.452 atau mencapai 91,25% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 640.691.373.000. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp 3.976.502.200 atau mencapai 98,81% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 4.024.503.000. |
![]() |
|
164 | 2022-Catatan Atas Laporan KeuanganTahun 2021 | Tahun 2021 |
![]() |
|
165 | 2022-Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2021 | Tahun 2021 |
![]() |
|
166 | 2022-Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2021 | Tahun 2021 |
![]() |
|
167 | 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SETDA | Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 bahwa dalam pencapaian target memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 32 indikator, yang tercapai sebanyak 31 indikator dalam kategori “sangat baik” dan 1 indikator dalam kategori “baik”. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: pelaksanaan penyusunan kebijakan yang mampu dikoordinasikan secara sinergis dengan stakeholders terkait; pengendalian kinerja yang efektif mengawal target-target kinerja perangkat daerah; dan adanya kepuasan pengguna layanan umum Sekretariat Daerah. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2019 sebesar 100,84%, tahun 2020 sebesar 101,97% dan tahun 2021 sebesar 107,47%. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun belum lebih tinggi dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2021 memiliki tingkat capaian lebih dari 60% sehingga terhadap target akhir tahun 2023, diprediksi seluruhnya akan tercapai. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional. Kinerja Tujuan dan Sasaran yang tercapai 100% atau lebih adalah sebanyak 29 indikator (90,63%) dan sebanyak 3 indikator (9,37%) tidak tercapai 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan stakeholders terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam melakukan koordinasi, fasilitasi mengawal kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak Rp.644.790.076.000,- yang terealisasi sebesar Rp.588.580.305.652,- atau 91,28% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.56.209.770.348,- atau 8,72%. Hal tersebut disebabkan adanya sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima. Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
|
![]() |
|
168 | 2022-Kerangka Acuan Kerja (KAK)-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum) | Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya. Industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Cukai hasil tembakau sendiri sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum. Rencana Anggaran Belanja Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 sebesarRp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikelola oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Untuk Hasil keluaran berupa terlaksananya sosialisasi regulasi bidang DBHCHT sesuai aturan yang berlaku dan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan cukai hasil tembakau. |
![]() |
|
169 | Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.289.116.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.195.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,12% dan september sebesar 82,60%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,11% dan september sebesar 82,58%. 2.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.294.116.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%. 3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 525.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,02%, juni 56,74% dan september sebesar 80,90%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 14,54%, juni 59,55% dan september sebesar 80,89%. 4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.275.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,83% dan september sebesar 79,44%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,82,55% dan september sebesar 79,42%. |
![]() |
|
170 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 10,08%. b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0,71%. c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 15,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,24%. e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 16,58% dan realisasi keuangan sebesar 6,71%. g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 18,03% dan realisasi keuangan sebesar 3,25% h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 16,53%. i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 1,77%. j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 5,26%. k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 15,85%. |
![]() |
|
171 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 10,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,63% b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Realisasi fisik sebesar 12,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%. c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Realisasi fisik sebesar 13,06% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%. |
![]() |
|
172 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 19,89% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%. b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Realisasi fisik sebesar 24,34% dan realisasi keuangan sebesar 15,55%. c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Realisasi fisik sebesar 16,42% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%. d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Realisasi fisik sebesar 43,40% dan realisasi keuangan sebesar 11,76%. |
![]() |
|
173 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 11,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,86%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,37%. |
![]() |
|
174 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%. b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%. c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%. d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%. |
![]() |
|
175 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 13,91% dan realisasi keuangan sebesar 14,68%. b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Realisasi fisik sebesar 0,05% dan realisasi keuangan sebesar 0,02%. c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 8,29% dan realisasi keuangan sebesar 18.01%. d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 13,48% dan realisasi keuangan sebesar 6,63%. |
![]() |
|
176 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 21,67 % dan realisasi keuangan sebesar 10,30%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 11,15% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%. c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 18,32% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%. d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 9,82% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%. |
![]() |
|
177 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 4,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,53%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 17,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%. c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan Realisasi fisik sebesar 20,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,34%. d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Realisasi fisik sebesar 14,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,29%. |
![]() |
|
178 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Februari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 13,62% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 12,34% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%. c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan Realisasi fisik sebesar 24,13% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%. d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%. |
![]() |
|
179 | 2022-Sumber Anggaran-Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 850.000.000. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp 70.833.000 |
![]() |
|
180 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 7,07%. b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 7,83% dan realisasi keuangan sebesar 0,32%. e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 8,35% dan realisasi keuangan sebesar 3,40%. g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,57% h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,27%. i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0%. j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 1,36%. k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Realisasi fisik sebesar 8,17% dan realisasi keuangan sebesar 3,94%. |
![]() |
|
181 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 7,11% dan realisasi keuangan sebesar 2,46%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 4,11% dan realisasi keuangan sebesar 4,10%. c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi fisik sebesar 8,79% dan realisasi keuangan sebesar 9,37%. d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realsaisi fisik sebesar 3,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%. |
![]() |
|
182 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisi fisik sebesar 4,70% dan realisasi keuangan sebesar 2,14%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Realisi fisik sebesar 0,32% dan realisasi keuangan sebesar 0,16%. |
![]() |
|
183 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisi fisik sebesar 3,88% dan realisasi keuangan sebesar 0%. c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan Realisi fisik sebesar 5.09% dan realisasi keuangan sebesar 0%. d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Realisi fisik sebesar 3,77% dan realisasi keuangan sebesar 0%. |
![]() |
|
184 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 7,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%. b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Realisasi fisik sebesar 0,02% dan realisasi keuangan sebesar 0%. c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Realsaisi fisik sebesar 3,12% dan realisasi keuangan sebesar 0%. d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 0%. |
![]() |
|
185 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 12,41% dan realisasi keuangan sebesar 11,64%. b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Realisasi fisik sebesar 8,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,89%. c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%. d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Realisasi fisik sebesar 9,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,46%. |
![]() |
|
186 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%. b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%. c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%. d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%. |
![]() |
|
187 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%. b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 6,31%. c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan Realisasi fisik sebesar 9,22% dan realisasi keuangan sebesar 5,50%. d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Realisasi fisik sebesar 7,14% dan realisasi keuangan sebesar 4,35%. |
![]() |
|
188 | 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Januari | Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi fisik sebesar 4.94% dan realisasi keuangan sebesar 5,98%. b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Realisasi fisik sebesar 1,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%. c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 5,65%. |
![]() |
|
189 | Biro Kesejahteraan Rakyat-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 425.820.284.000 Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.349.674.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,34%, juni 50,04% dan september sebesar 78,82%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 5,83%, juni 48,54% dan september sebesar 78,10%. 2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 423.955.610.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 46,12% dan september sebesar 43,23%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 45,96% dan september sebesar 46,07%. 3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 765.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,11%, juni 35,32% dan september sebesar 59,85%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 31,52% dan september sebesar 57,82%. 4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,20%, juni 48,55% dan september sebesar 75,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,200%, juni 48,55% dan september sebesar 75,66%. |
![]() |
|
190 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Insrastruktur dan SDA (ISDA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 99.600.965.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 2 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.261.230.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,49% dan september sebesar 81,41%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,50% dan september sebesar 81,41%. 2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 99.339.735.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.35%, juni 73,43% dan september sebesar 98,37%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.34%, juni 73.42% dan september sebesar 98,34%. |
![]() |
|
191 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.597.206.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 271.076.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,31% dan september sebesar 76,72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,30% dan september sebesar 76,71%. 2. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 870.790.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,93% dan september sebesar 85.28%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,96% dan september sebesar 85,31%. 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp1.223.890.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,62%, juni 51,34% dan september sebesar 78,11%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,63%, juni 51,34% dan september sebesar 78,14%. 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.231.450.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8,70%, juni 75,03% dan september sebesar 91,02%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 29,01%, juni 76,29% dan september sebesar 91,14%. |
![]() |
|
192 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.900.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,42%, juni 47,10% dan september sebesar 75,24%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,69%, juni 47,26% dan september sebesar 75,32%. 3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 875.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. 4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 675.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,41%, juni 43,73% dan september sebesar 70,08%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,70%, juni 38,75% dan september sebesar 64,23%. |
![]() |
|
193 | Biro Perekonomian-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Perekonomian Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.089.980.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.214.980.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,93%, juni 42,06% dan september sebesar 71,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,02%, juni 27,09% dan september sebesar 63,02%. 2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 780.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,87%, juni 47,39% dan september sebesar 79,48%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 4,03%, juni 55,54% dan september sebesar 81,22%. 3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.095.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,61%. |
![]() |
|
194 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.303.006.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi: 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.250.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,11%, juni 62,91% dan september sebesar 83,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,88%, juni 57,66% dan september sebesar 78,05%. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 78.006.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,77%, juni 46,71% dan september sebesar 73,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1.77%, juni 46,70% dan september sebesar 73,63%. 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.925.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,52%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,53%. 4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,98% dan september sebesar 50,49%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,99% dan september sebesar 50,52%. |
![]() |
|
195 | Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja Operasional Biro Hukum Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.796.707.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi: 1. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,31%, juni 92.60.% dan september sebesar 96,95%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,33%, juni 92,60% dan september sebesar 96,95%. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 181.707.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8.00%, juni 48.00% dan september sebesar 73.72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,24%, juni 43,82% dan september sebesar 71,78%. 3. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.1.400.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,05%, juni 50,44%, september sebesar 75,69%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,45%, juni 46,47% dan september sebesar 75,05%. 4. Fasilitas Bantuan Hukum Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 915.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,64% dan september sebesar 73,62%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,66 % dan september sebesar 73,66%. |
![]() |
|
196 | 2022-Penerimaan Pegawai-Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022 | Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Formasi Tahun 2021 sudah memasuki Tahap Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah. Untuk selanjutnya, bagi peserta yang lolos akan memasuki tahap berikutnya yakni pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Adapun jumlah peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 299 orang. Untuk Peserta yang dnyatakan lolos ke tahapan pemberkasan wajib mengumpulkan semua dokumen sesuai yang telah diinfomasikan melalui Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022. Panitia Seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan peserta apabila mengajukan pengunduran diri, peserta yang dianggap mengundurkan diri disebabkan tidak mengirimkan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tertentu, terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK. |
![]() |
|
197 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. |
![]() |
|
198 | Biro Instrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. |
![]() |
|
199 | Biro Organisasi-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. |
![]() |
|
200 | Biro Hukum-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. |
![]() |
|
201 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. |
![]() |
|
202 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. |
![]() |
|
203 | Biro Perekonomian-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 | Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. |
![]() |
|
204 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000. |
![]() |
|
205 | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:
Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000. |
![]() |
|
206 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000. |
![]() |
|
207 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000. |
![]() |
|
208 | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000. |
![]() |
|
209 | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000. |
![]() |
|
210 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000. |
![]() |
|
211 | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000. |
![]() |
|
212 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.
|
![]() |
|
213 | SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia Dalam Swakelola | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 273 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 9,898,989,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan, yaitu Dikecualikan, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
214 | SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 479 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 138,162,263,000. Pada skema ini terdapat lima metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
215 | SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Swakelola | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
|
![]() |
|
216 | Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 48 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 17,458,544,000. Pada skema ini terdapat delapan kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
217 | Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 147 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 39,468,677,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
218 | Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,774,386,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
219 | Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 15 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 679,755,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
220 | Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 22 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 910,981,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
221 | Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 30 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 499,244,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
222 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 53 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 784,023,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
223 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,657,935,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
224 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 44 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,153,208,000. Pada skema ini terdapat satu pemilihan, yaitu dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
225 | Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,263,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
226 | Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 806,456,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
227 | Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 41 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 653,397,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
228 | Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 686,125,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
229 | Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 260,026,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
230 | Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 424,866,933,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
231 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 93,712,899,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
232 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,223,194,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
233 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 42 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,658,872,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
234 | Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 38 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,832,900,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
235 | Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 52 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 460,862,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
236 | Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 500,225,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
237 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
238 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
239 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
240 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 587,823,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
241 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 28 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 672,983,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
242 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 25 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,041,700,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD), Administrasi PD dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD. |
![]() |
|
243 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 | Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2021. Pada tahun 2021, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 61 permohonan dengan rata-rata 5 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima. |
![]() |
|
244 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
245 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
246 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
247 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
248 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
249 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
250 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
251 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
252 | Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 | Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 61 permohonan pada tahun 2021. Dari 61 permohonan tersebut, 52 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak karena informasi yang diminta bukan wewenang PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah. |
![]() |
|
253 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
|
|
254 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
255 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
256 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
257 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
258 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
259 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
260 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
261 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
262 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
|
|
263 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
264 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
265 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
266 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
267 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
268 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
269 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
270 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
271 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
|
|
272 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
273 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
274 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
275 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
276 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
277 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
278 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
279 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
280 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
|
|
281 | Dukungan Anggaran PPID |
|
||
282 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
283 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
284 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
285 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
286 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
287 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
288 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
289 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
290 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
291 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
292 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
293 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
294 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
295 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
296 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
297 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
298 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
299 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
300 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
301 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
302 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
303 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
304 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
305 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
306 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
307 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
308 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
309 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
310 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
311 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
312 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
313 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
314 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
315 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
316 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
|
|
317 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Hukum Tahun Anggaran 2021 |
|
|
318 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Triwulan II TA 2021 |
|
|
319 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
320 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021 |
|
|
321 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
322 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021 |
|
|
323 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Tahun 2018-Per 31 Desember 2018 |
|
|
324 | Profil Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Per 1 September 2021 |
|
|
325 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
|
|
326 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
327 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
328 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
329 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
330 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
331 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
332 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
|
|
333 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 |
|
|
334 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April Tahun Anggaran 2021 |
|
|
335 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
336 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 | Surat Pemberitahuan Nomor 800/0173 perihal Penyebarluasan Pengumuman Pelaksanaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
|
|
337 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 | Penerimaan PPPK GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
|
|
338 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 | Penerimaan PPPK NON GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
|
|
339 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 | Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
|
|
340 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Tahun 2020 |
|
|
341 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2020 |
|
|
342 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
343 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun 2020 |
|
|
344 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Tahun 2020 |
|
|
345 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Tahun 2020 |
|
|
346 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
347 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
348 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
349 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
350 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
351 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
352 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
353 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
354 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 |
|
|
355 | KAK (Kerangka Acuan Kerja) Biro Pemotda Tahun 2021 | Kegiatan Paket Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) TA 2021 |
|
|
356 | Program kegiatan penanggulangan covid-19 | Informasi terkait alokasi anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan penanggulangan covid-19 TA 2021 |
|
|
357 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2020 |
|
|
358 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun 2020 |
|
|
359 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Tahun 2020 |
|
|
360 | Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah | Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah |
|
|
361 | Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah | Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah |
|
|
362 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun 2020 |
|
|
363 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020 |
|
|
364 | Laporan Keuangan-Aset | Tahun 2020 |
|
|
365 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
366 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
367 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
368 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
369 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
370 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
371 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
372 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
373 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
374 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama |
|
|
375 | Laporan Operasional (LO) | Tahun 2020 |
|
|
376 | Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon atau Alamat yang dapat dihubungi | Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama |
|
|
377 | Nama Program dan Kegiatan | Tahun 2021-Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama |
|
|
378 | Sumber Anggaran | Tahun Anggaran 2021 |
|
|
379 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Tahun 2020-Per 31 Desember 2020 |
|
|
380 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
381 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
382 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
383 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
384 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
385 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
386 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
387 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
388 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 |
|
|
389 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.850.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.350.000.000. |
|
|
390 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 6.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 5.697.888.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 502.112.000 |
|
|
391 | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 188.165.081.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum berupa kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum dan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 49.736.393.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Administrasi Keuangan, kegiatan Administrasi Umum, dan kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp 138.428.688.000. |
|
|
392 | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.012.815.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Penataan Organisasi memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.101.040.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa Kegiatan Administrasi Umum dan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 911.775.000 |
|
|
393 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 391.154.100.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 390.739.100.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 415.000.000. |
|
|
394 | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.898.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan Perekonomian memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.640.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 258.000.000' |
|
|
395 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.320.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Evaluasi Admnistrasi Pembangunan memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.650.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 670.000.000 |
|
|
396 | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.240.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.995.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 245.000.000 |
|
|
397 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.400.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan berupa kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.415.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 985.000.000. |
|
|
398 | Catatan Atas Laporan Keuangan | Tahun 2020 |
|
|
399 | Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas | Tahun 2020 |
|
|
400 | Laporan Keuangan-Neraca | Tahun 2020 |
|
|
401 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Organisasi |
|
|
402 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) |
|
|
403 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Umum |
|
|
404 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun Anggaran 2021 |
|
|
405 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) |
|
|
406 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) |
|
|
407 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2021 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi Kegiatan Gubernur Bulan Januari |
|
|
408 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro APBJ |
![]() |
|
409 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Bangda |
![]() |
|
410 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola-- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA) |
![]() |
|
411 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) |
![]() |
|
412 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Organisasi |
![]() |
|
413 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) |
![]() |
|
414 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Perekonomian |
![]() |
|
415 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Umum |
![]() |
|
416 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia Dalam Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
![]() |
|
417 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
![]() |
|
418 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Umum |
![]() |
|
419 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) |
![]() |
|
420 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Organisasi |
![]() |
|
421 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Hukum |
![]() |
|
422 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) |
![]() |
|
423 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro APBJ |
![]() |
|
424 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Perekonomian |
![]() |
|
425 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Bangda |
![]() |
|
426 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Penyedia- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA) |
![]() |
|
427 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
428 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
429 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
430 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
431 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 |
|
|
432 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 |
|
|
433 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2019 |
|
|
434 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 |
|
|
435 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 |
|
|
436 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 |
|
|
437 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
438 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
439 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
440 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
441 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
442 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 |
|
|
443 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Bangda |
![]() |
|
444 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2019 |
|
|
445 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 |
|
|
446 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
447 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Perekonomian |
![]() |
|
448 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
449 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA) |
![]() |
|
450 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
451 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
452 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro APBJ |
![]() |
|
453 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) |
![]() |
|
454 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
455 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
456 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
457 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
458 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Hukum |
![]() |
|
459 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
460 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
461 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Organisasi |
![]() |
|
462 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
463 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
464 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
465 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
466 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
467 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) |
![]() |
|
468 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
469 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
470 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
471 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2019 |
|
|
472 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 |
|
|
473 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola- Detail Biro Umum |
![]() |
|
474 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 | Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
![]() |
|
475 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 |
|
|
476 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
477 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
478 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
479 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
480 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 |
|
|
481 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
482 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2019 |
|
|
483 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 |
|
|
484 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2019 |
|
|
485 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 |
|
|
486 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
487 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 |
|
|
488 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
489 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
490 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
491 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
492 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
493 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
494 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 |
|
|
495 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2019 |
|
|
496 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 |
|
|
497 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
498 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
499 | aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
500 | aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
501 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
502 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
503 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
504 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 |
|
|
505 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 |
|
|
506 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 |
|
|
507 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2019 |
|
|
508 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
509 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
|
|
510 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 |
|
|
511 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 | Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi |
![]() |
|
512 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
513 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 | Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi |
|
|
514 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi |
|
|
515 | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 | Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi |
|
|
516 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
517 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) |
|
|
518 | Register Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 | Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2020 |
![]() |
|
519 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
520 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Perekonomian |
|
|
521 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Hukum |
|
|
522 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) |
|
|
523 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 |
|
|
524 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 | Penerimaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah |
|
|
525 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
526 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
527 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
528 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
529 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
530 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
531 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
532 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
533 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
534 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
535 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
536 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
537 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
538 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 |
|
|
539 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan November 2019 |
|
|
540 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan November 2019 |
|
|
541 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Desember 2019 |
|
|
542 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan Desember 2019 |
|
|
543 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan Desember 2019 |
|
|
544 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan November 2020 |
|
|
545 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020 |
|
|
546 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Januari 2020 |
|
|
547 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan Januari 2020 |
|
|
548 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Januari 2020 |
|
|
549 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 | Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020 |
|
|
550 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
551 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 | Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2020 |
|
|
552 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
553 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah |
|
|
554 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan Terpadu |
|
|
555 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian - Rekapitulasi |
|
|
556 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
557 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan |
|
|
558 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi |
|
|
559 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan |
|
|
560 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan |
|
|
561 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata |
|
|
562 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM |
|
|
563 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan |
|
|
564 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi |
|
|
565 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perindustrian, Perdagangan |
|
|
566 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan |
|
|
567 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM |
|
|
568 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Penanaman modal dan Pariwiasta |
|
|
569 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM |
|
|
570 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan |
|
|
571 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata |
|
|
572 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan |
|
|
573 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa Produksi |
|
|
574 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan |
|
|
575 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
576 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
577 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Rekapitulasi |
|
|
578 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |
|
|
579 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah |
|
|
580 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
581 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah |
|
|
582 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah |
|
|
583 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah |
|
|
584 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor |
|
|
585 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran |
|
|
586 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |
|
|
587 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah |
|
|
588 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaa/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |
|
|
589 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum |
|
|
590 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum |
|
|
591 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas |
|
|
592 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas./ Oprasional |
|
|
593 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas/ Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah |
|
|
594 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pembuatan Naskah dan himpunan Sambutan / Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah |
|
|
595 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan |
|
|
596 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
597 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah |
|
|
598 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Liputan Pemimpin Daerah |
|
|
599 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Keprotokolan |
|
|
600 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
601 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |
|
|
602 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Umum-Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah |
|
|
603 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|
|
604 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian,Perkebunan dam Peternakan |
|
|
605 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi PD Bidang PU dan Penataan Ruang |
|
|
606 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|
|
607 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan |
|
|
608 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Keluatan dan Perikanan |
|
|
609 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
|
610 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|
|
611 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan |
|
|
612 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang |
|
|
613 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|
|
614 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan |
|
|
615 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebiijakan Bidang Kelautan Perikanan |
|
|
616 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral |
|
|
617 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang |
|
|
618 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|
|
619 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan |
|
|
620 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|
|
621 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan |
|
|
622 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan |
|
|
623 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
|
624 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
625 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
626 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
627 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rekapitulasi |
|
|
628 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota |
|
|
629 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah |
|
|
630 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan |
|
|
631 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik |
|
|
632 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan |
|
|
633 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas |
|
|
634 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi |
|
|
635 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota |
|
|
636 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
637 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
638 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
639 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal |
|
|
640 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
|
641 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Biro Organisasi-Rekapitulasi |