Tahun 2022

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 95,58% dan realisasi keuangan sebesar 73,38%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 97,27% dan realisasi keuangan sebesar 73,74%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,80%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 98,24% dan realisasi keuangan sebesar 97,98%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,36%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,55%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,97%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,88%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,66%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,82%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,96%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,47%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,71%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,28%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,70%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,47%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,74%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,00%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,78%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,90%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,40%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,46%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,79%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,92%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,18%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,37%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,87%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 75,21% dan realisasi keuangan sebesar 15,21%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,08% dan realisasi keuangan sebesar 80,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 87,68% dan realisasi keuangan sebesar 51,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,19% dan realisasi keuangan sebesar 84,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,53% dan realisasi keuangan sebesar 92,75%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 93,14% dan realisasi keuangan sebesar 94,45%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 93,16 % dan realisasi keuangan sebesar 81,69%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,22% dan realisasi keuangan sebesar 92,21%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 86,57%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 85,81% dan realisasi keuangan sebesar 80,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 96,28% dan realisasi keuangan sebesar 75,21%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,50% dan realisasi keuangan sebesar 87,10%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 88,10%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,33% dan realisasi keuangan sebesar 74,48%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 81,79% dan realisasi keuangan sebesar 73,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,82% dan realisasi keuangan sebesar 58,66%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,00% dan realisasi keuangan sebesar 77,37%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 95,39% dan realisasi keuangan sebesar 89,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 96,02% dan realisasi keuangan sebesar 88,32%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 88,65%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,86%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,69% dan realisasi keuangan sebesar 83,64%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,19% dan realisasi keuangan sebesar 77,93%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,08% dan realisasi keuangan sebesar 89,25%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,47% dan realisasi keuangan sebesar 72,86%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 79,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 93,95% dan realisasi keuangan sebesar 88,71%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,35% dan realisasi keuangan sebesar 92,97%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 95,91% dan realisasi keuangan sebesar 89,96%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 98,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,92%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,79% dan realisasi keuangan sebesar 92,46%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 90,89% dan realisasi keuangan sebesar 84,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 93,39% dan realisasi keuangan sebesar 76,78%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 86,00% dan realisasi keuangan sebesar 79,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 89,06% dan realisasi keuangan sebesar 86,68%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 91,31% dan realisasi keuangan sebesar 85,44%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,51% dan realisasi keuangan sebesar 92,40%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,22% dan realisasi keuangan sebesar 87,96%.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 tercatat memiliki realisasi pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 616.000.000 atau 74,04% dari target rencana pendapatan anggaran tahun 2022 yakni sebesar Rp 832.000.000. Sedangkan realisasi Belanja Daerah tercatat memiliki realisasi Belanja Operasi sebesar 97,70% atau Rp 609.709.620.380 dan Belanja Modal sebesar 98,47% atau Rp 4.677.328.174

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 27,18% dan realisasi keuangan sebesar 9,45%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,33% dan realisasi keuangan sebesar 66,29%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 78,77% dan realisasi keuangan sebesar 43,99%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,01% dan realisasi keuangan sebesar 62,44%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,16% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 86,08% dan realisasi keuangan sebesar 78,26%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 87,29% dan realisasi keuangan sebesar 70,31%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,45%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 61,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 83,65% dan realisasi keuangan sebesar 75,09%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 92,22% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

Tahun 2022

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,46% dan realisasi keuangan sebesar 75,24%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,60% dan realisasi keuangan sebesar 76,01%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,25% dan realisasi keuangan sebesar 65,76%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 67,84% dan realisasi keuangan sebesar 61,67%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,60% dan realisasi keuangan sebesar 48,84%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,39% dan realisasi keuangan sebesar 63,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 82,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 85,42% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,35% dan realisasi keuangan sebesar 81,70%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 52,22% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,98% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,38% dan realisasi keuangan sebesar 75,53%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,79% dan realisasi keuangan sebesar 71,17%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,80% dan realisasi keuangan sebesar 81,12%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 57,05%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 83,69% dan realisasi keuangan sebesar 69,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 72,10%.

Tahun 2022

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,15% dan realisasi keuangan sebesar 74,42%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 89,14% dan realisasi keuangan sebesar 81,18%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 90,98% dan realisasi keuangan sebesar 51,23%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 82,07%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 81,31% dan realisasi keuangan sebesar 78,58%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 69,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,26%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 77,32% dan realisasi keuangan sebesar 68,07%.

Tahun 2022

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,96% dan realisasi keuangan sebesar 71,34%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 88,78% dan realisasi keuangan sebesar 79,38%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 90,90% dan realisasi keuangan sebesar 86,16%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 84,03%.

Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditentukan dengan dikategorikan “Baik”.

Hal yang mendukung pencapaian kinerja Biro Umum didukung oleh beberapa faktor meliputi: 
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan capaian 100%
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menghasilkan capaian 100% atau lebih, hal ini dapat diartikan capaian masuk kedalam kategori baik.
3. Hasil dari membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada tahun 2023 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah tercapai.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat menghasilkan capaian 100%.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menghasilkan capaian 97,78% yang dapat dikategorikan Baik.
6. Analisis program/kegiatan yang sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 751 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 66,851,764,000. Pada skema ini terdapat 4 (empat) metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 961,456,000. Pada skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 701,686,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 61 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,728,176,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,123,114,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 40 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 778,988,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama  dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,702,906,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 45 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,900,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 299 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 56,410,755,000. Pada skema ini terdapat 4 metode pemilihan yaitu Pengadaan Langsung, E-purchasing, Dikecualikan, Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 19,080,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
1.    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2.    Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3.    Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4.    Fasilitasi Keprotokolan;
5.    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6.    Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
7.    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8.    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
10.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
11.    Fasilitasi Kerjasama Daerah;
12.    Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
13.    Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14.    Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
15.    Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
16.    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
17.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
18.    Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
19.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
20.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
21.    Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
22.    Fasilitasi Bantuan Hukum;
23.    Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
24.    Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
25.    Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26.    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
27.    Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
28.    Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 23 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,321,970,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,081,981,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Fasilitasi Bantuan Hukum, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,398,603,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 17 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 4,948,320,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 22 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,970,332,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 32 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,641,580,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 26 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,510,080,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 30 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 15,327,784,000. Pada skema ini terdapat 8 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 96 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 61 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 103 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 65 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Desember Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 126 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 62 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 35 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan November Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 144 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 91 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Oktober Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 116 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan September Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 119 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 14 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Agustus Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 120 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 81 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 27 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 12 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juli Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 131 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 84 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juni Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 33 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 22 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Mei Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 80 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 60 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 7 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 13 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan April Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 97 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 15 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Maret Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 51 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 50 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 86 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 41 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 38 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 7 rilis kegiatan.

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 85 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 45 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 rilis kegiatan.

Dalam dokumen pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 950.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan dari bulan januari sampai november sebesar Rp 79.166.000 per bulannya. Sedangkan rencana realisasi penerimaan di bulan desember sebesar Rp 79.174.000. Selain itu, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alokasi Belanja Daerah senilai Rp 665.672.541.000 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 659.812.541.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 5.860.000.000.

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp 197.979.219.000 untuk Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud dialokasikan pada satu program yakni Program Administrasi Umum. Program Administrasi Umum pada Biro Umum memiliki kegiatan meliputi:
a.    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 75.000.000
• Pelaksanaan Penatausahaan dan PenujianVerifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 307.209.000
• Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.000.000.000
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran senilai Rp 98.139.776.000

b.    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 202.500.000
• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 375.000.000

c.    Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
d.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.000.000
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 25.000.000
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 36.000.000
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 120.000.000
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran senilai Rp 425.000.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 500.718.000
• Penyediaan Komonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 402.437.000
• Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran senilai Rp 4.400.000.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.491.594.000

e.    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 5.560.000.000
• Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

f.    Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 15.950.000.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 831.213.000
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran senilai Rp 6.200.000.000
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran senilai Rp 30.000.000

g.    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 412.500.000
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 4.063.908.000 
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.250.000.000
• Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran senilai Rp 62.500.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.875.000.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250.000.000

h.    Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 26.865.770.000
• Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000
• Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 160.000.000
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 243.094.000

i.    Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.100.000.000
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.750.000.000
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.950.000.000

j.    Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.800.000.000
• Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 15.750.000.000
• Penyiapan Materi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

k.    Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

• Pengelolaan Hubungan Keprotokolan dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
• Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 80.000.000
• Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.345.000.000

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 441.081.484.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kesejahteraan Rakyat. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 400.259.000;
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 140.000.000.

Sedangkan Program Kesejahteraan Rakyat  memiliki kegiatan terdiri atas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar. 
a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 435.272.850.000;
• Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.930.875.000.

b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran senilai Rp 310.000.000;
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 415.000.000;
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan alokasi anggaran senilai Rp 320.000.000.

c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:

• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran senilai Rp 302.500.000;
• Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran senilai Rp 990.000.000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.347.206.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 56.076.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 455.000.000

Sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki kegiatan meliputi:
a. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.050.000.000
• Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
• Fasilitasi Penataan Wilayah dengan alokasi anggaran senilai Rp 195.790.000

b. Kegiatan Pelaksaan Otonomi Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan alokasi anggaran senilai Rp 640.000.000
• Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dengan alokasi anggaran senilai Rp 223.890.000
• Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah dengan alokasi anggaran senilai Rp 571.450.000
• Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan alokasi anggaran senilai Rp 250.000.000
• Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan alokasi anggaran senilai Rp 380.000.000

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Penataan Organiasi. Program Administrasi Umum pada Biro Organisasi memiliki meliputi:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran senilai Rp 142.000.000
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran senilai Rp 43.000.000

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 60.000.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 249.300.000

Sedangkan Program Penataan Organiasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi dengan alokasi anggaran senilai Rp 271.000.000
• Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran senilai Rp 200.150.000
• Penataan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 229.550.000

b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran senilai Rp 397.000.000
• Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran senilai Rp 391.000.000
• Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 412.000.000
• Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan alokasi anggaran senilai Rp 355.000.000

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.339.980.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum pada Biro Perekonomian memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan yang meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.000.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 259.980.000

Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi: 
a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dengan alokasi anggaran senilai Rp 480.000.000
• Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan alokasi anggaran senilai Rp 715.000.000

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.300.000.000
• Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000
• Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan dengan alokasi anggaran senilai Rp 150.000.000
• Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000
• Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 100.000.000
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 150.000.000

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 51.006.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 319.000.000

Sedangkan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi: 
a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan alokasi anggaran senilai Rp 637.500.000
• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan alokasi anggaran senilai Rp 390.000.000
• Penendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan alokasi anggaran senilai Rp 859.500.000 

b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 200.000.000
• Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 496.000.000
• Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 100.000.000

Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.135.939.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas: 
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 800.000.000
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 41.659.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 377.780.000

Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.405.200.000
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran senilai Rp 611.300.000
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan alokasi anggaran senilai Rp 900.000.000

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.785.707.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Program Administrasi Umum pada Biro Hukum memiliki kegiatan yang terdiri atas: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 350.000.000
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 31.707.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 220.000.000

Sedangkan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sendiri memiliki kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perudang-Undangan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan alokasi anggaran senilai Rp 602.000.000
• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan alokasi anggaran senilai Rp 110.000.000
• Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 437.000.000
• Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran senilai Rp 745.000.000

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dengan alokasi anggaran senilai Rp 965.000.000 
• Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dengan alokasi anggaran senilai Rp 325.000.000

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.950.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Administrasi Umum memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi: 

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.233.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 336.498.000

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 400.000.000
• Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.219.200.000
• Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 315.327.000

b. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
• Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 246.481.000
• Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 252.261.000

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran senilai Rp 290.000.000
• Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 450.000.000
• Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 180.000.000

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 86 permohonan pada tahun 2021. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama.

Dari 86 permohonan tersebut, 77 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik. Selain itu, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga menerima 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang yang sudah memiliki hasil putusan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya Pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2022.

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 86 permohonan dengan rata-rata 7 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Selain itu, terdapat 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang diterima selama tahun 2022.Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.677.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 311.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.366.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan desember sebesar Rp 187.316.000.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,54% dan realisasi keuangan sebesar 75,98%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 89,16% dan realisasi keuangan sebesar 77,62%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,97% dan realisasi keuangan sebesar 76,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,73%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,03% dan realisasi keuangan sebesar 95,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 74,81% dan realisasi keuangan sebesar 73,69%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 66,34% dan realisasi keuangan sebesar 66,34%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,63% dan realisasi keuangan sebesar 62,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daera
    Realisasi fisik sebesar 72,36% dan realisasi keuangan sebesar 65,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 86,61% dan realisasi keuangan sebesar 85,56%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 92,44% dan realisasi keuangan sebesar 51,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,05% dan realisasi keuangan sebesar 72,24%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 53,97% dan realisasi keuangan sebesar 53,36%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,56% dan realisasi keuangan sebesar 71,15%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,53%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,80% dan realisasi keuangan sebesar 51,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,12% dan realisasi keuangan sebesar 68,51%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,98% dan realisasi keuangan sebesar 67,39%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,53% dan realisasi keuangan sebesar 74,80%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 76,63% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 75,55% dan realisasi keuangan sebesar 61,90%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 84,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,01%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,12% dan realisasi keuangan sebesar 55,47%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 79,60% dan realisasi keuangan sebesar 75,33%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 80,37% dan realisasi keuangan sebesar 74,64%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 88,69% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,34% dan realisasi keuangan sebesar 64,06%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,68% dan realisasi keuangan sebesar 78,81%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,01% dan realisasi keuangan sebesar 56,71%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,68% dan realisasi keuangan sebesar 84,06%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 63,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,50%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,40% dan realisasi keuangan sebesar 61,34%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 83,30% dan realisasi keuangan sebesar 64,90%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 12,20% dan realisasi keuangan sebesar 8,17%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,41% dan realisasi keuangan sebesar 54,74%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 68,04% dan realisasi keuangan sebesar 42,23%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,91% dan realisasi keuangan sebesar 73,43%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 83,47% dan realisasi keuangan sebesar 71,36%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,40% dan realisasi keuangan sebesar 66,31%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,19% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,21% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 69,76% dan realisasi keuangan sebesar 68,93%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 55,39% dan realisasi keuangan sebesar 55,27%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 62,38% dan realisasi keuangan sebesar 59,72%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 62,36% dan realisasi keuangan sebesar 55,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 76,68% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 80,94% dan realisasi keuangan sebesar 48,50%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,35% dan realisasi keuangan sebesar 65,39%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,63% dan realisasi keuangan sebesar 17,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 70,25% dan realisasi keuangan sebesar 59,02%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 66,82% dan realisasi keuangan sebesar 59,60%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,49% dan realisasi keuangan sebesar 60,55%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,16% dan realisasi keuangan sebesar 66,54%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,83% dan realisasi keuangan sebesar 62,94%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 68,12% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 79,44% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,43% dan realisasi keuangan sebesar 47,48%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 71,02% dan realisasi keuangan sebesar 67,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 73,50% dan realisasi keuangan sebesar 68,56%
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,19% dan realisasi keuangan sebesar 69,81%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,71% dan realisasi keuangan sebesar 48,35%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,73% dan realisasi keuangan sebesar 71,61%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,19% dan realisasi keuangan sebesar 53,35%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 87,79% dan realisasi keuangan sebesar 80,85%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 53,53% dan realisasi keuangan sebesar 42,54%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 69,72% dan realisasi keuangan sebesar 56,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,98% dan realisasi keuangan sebesar 59,05%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 6,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,82% dan realisasi keuangan sebesar 49,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 61,80% dan realisasi keuangan sebesar 37,06%.
 

Rekap Data Hukuman Disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Modal Alat Studio Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum Tahun Anggaran 2021

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum di BIRO UMUM

Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 59,02% dan realisasi keuangan sebesar 58,57%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 12,68%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 61,09% dan realisasi keuangan sebesar 41,27%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,17% dan realisasi keuangan sebesar 51,54%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 62,14% dan realisasi keuangan sebesar 51,53%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,83% dan realisasi keuangan sebesar 58,21%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 60,51% dan realisasi keuangan sebesar 52,91%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 59,79% dan realisasi keuangan sebesar 46,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 68,78% dan realisasi keuangan sebesar 68,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 52,24% dan realisasi keuangan sebesar 42,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 63,47% dan realisasi keuangan sebesar 69,72%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 72,43% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,61% dan realisasi keuangan sebesar 83,78%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,93% dan realisasi keuangan sebesar 64,19%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 49,28% dan realisasi keuangan sebesar 49,28%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 53,22% dan realisasi keuangan sebesar 51,96%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,47% dan realisasi keuangan sebesar 68,69%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 78,09% dan realisasi keuangan sebesar 66,59%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,70% dan realisasi keuangan sebesar 59,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 79,02% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,68% dan realisasi keuangan sebesar 90,53%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 58,13% dan realisasi keuangan sebesar 43,27%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 62,71% dan realisasi keuangan sebesar 60,14%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 68,58% dan realisasi keuangan sebesar 64,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,86% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 56,47% dan realisasi keuangan sebesar 38,34%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,86% dan realisasi keuangan sebesar 62,11%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,94% dan realisasi keuangan sebesar 45,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,42% dan realisasi keuangan sebesar 75,57%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 52,69% dan realisasi keuangan sebesar 35,69%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 60,78% dan realisasi keuangan sebesar 49,95%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 66,58% dan realisasi keuangan sebesar 52,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,32% dan realisasi keuangan sebesar 47,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,03% dan realisasi keuangan sebesar 59,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 61,07% dan realisasi keuangan sebesar 63,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 64,39% dan realisasi keuangan sebesar 51,65%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 3,41%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 57,77% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 59,29% dan realisasi keuangan sebesar 32,55%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 3,97% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,50% dan realisasi keuangan sebesar 21,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 47,36% dan realisasi keuangan sebesar 19,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,64% dan realisasi keuangan sebesar 42,02%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 48,34% dan realisasi keuangan sebesar 31,56%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,55% dan realisasi keuangan sebesar 44,03%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,01% dan realisasi keuangan sebesar 46,84%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 11,88%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,56% dan realisasi keuangan sebesar 48,45%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,74% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 49,88% dan realisasi keuangan sebesar 43,71%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,44% dan realisasi keuangan sebesar 42,56%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,49% dan realisasi keuangan sebesar 49,82%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,72% dan realisasi keuangan sebesar 42,95%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 51,32% dan realisasi keuangan sebesar 39,49%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 59,30% dan realisasi keuangan sebesar 57,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 42,10% dan realisasi keuangan sebesar 37,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 51,01% dan realisasi keuangan sebesar 59,51%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 61,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,14%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,09% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 57,45% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 40,21% dan realisasi keuangan sebesar 40,12%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 42,93% dan realisasi keuangan sebesar 40,53%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,83% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 71,04% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,55% dan realisasi keuangan sebesar 42,78%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,05% dan realisasi keuangan sebesar 56,80%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,23% dan realisasi keuangan sebesar 29,25%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,28% dan realisasi keuangan sebesar 44,01%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 55,70% dan realisasi keuangan sebesar 43,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 55,63% dan realisasi keuangan sebesar 33,30%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,79% dan realisasi keuangan sebesar 54,53%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 34,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,41%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 52,81% dan realisasi keuangan sebesar 42,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 58,06% dan realisasi keuangan sebesar 36,88%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,36% dan realisasi keuangan sebesar 83,31%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,15%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 55,88% dan realisasi keuangan sebesar 50,74%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 54,89% dan realisasi keuangan sebesar 50,81%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 35,46 % dan realisasi keuangan sebesar 21,97 %.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 36,33% dan realisasi keuangan sebesar 17,04%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,55% dan realisasi keuangan sebesar 46,28%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 30,43% dan realisasi keuangan sebesar 33,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,71% dan realisasi keuangan sebesar 38,38%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,99% dan realisasi keuangan sebesar 28,41%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,51% dan realisasi keuangan sebesar 29,77%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 45,12% dan realisasi keuangan sebesar 38,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 42,70% dan realisasi keuangan sebesar 26,09%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,17% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 66,42% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,90% dan realisasi keuangan sebesar 39,36%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,13% dan realisasi keuangan sebesar 60,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,40% dan realisasi keuangan sebesar 63,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 44,90% dan realisasi keuangan sebesar 43,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 35,38% dan realisasi keuangan sebesar 35,30%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 30,95% dan realisasi keuangan sebesar 26,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,18% dan realisasi keuangan sebesar 26,30%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 49,42%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 37,63% dan realisasi keuangan sebesar 19,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,85% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,67% dan realisasi keuangan sebesar 26,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 48,32% dan realisasi keuangan sebesar 41,54%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 46,74% dan realisasi keuangan sebesar 44,86%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,97%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,08% dan realisasi keuangan sebesar 29,59%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,50% dan realisasi keuangan sebesar 42,32%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,44% dan realisasi keuangan sebesar 32,73%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,66% dan realisasi keuangan sebesar 39,73%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 7,19% dan realisasi keuangan sebesar 7,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,77% dan realisasi keuangan sebesar 22,64%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,58% dan realisasi keuangan sebesar 34,49%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 43,76% dan realisasi keuangan sebesar 28,81%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,54% dan realisasi keuangan sebesar 41,42%.
i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 42,55% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 41,84% dan realisasi keuangan sebesar 27,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 50,15% dan realisasi keuangan sebesar 49,70%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 50,62% dan realisasi keuangan sebesar 34,40%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 31,38% dan realisasi keuangan sebesar 23,22%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,88% dan realisasi keuangan sebesar 39,03%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 29,87% dan realisasi keuangan sebesar 28,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,22% dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,30% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,60% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,98% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,63% dan realisasi keuangan sebesar 56,03%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,37% dan realisasi keuangan sebesar 22,17%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 39,74% dan realisasi keuangan sebesar 34,81%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 35,35% dan realisasi keuangan sebesar 34,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,27% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,36% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 31,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,35%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 22,85% dan realisasi keuangan sebesar 8,59%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar - % dan realisasi keuangan sebesar - %.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 24,98% dan realisasi keuangan sebesar 14,98%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,81% dan realisasi keuangan sebesar 5,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 1.11% dan realisasi keuangan sebesar 0,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 48,18% dan realisasi keuangan sebesar 42,13%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 30,41% dan realisasi keuangan sebesar 30,38%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 38,21% dan realisasi keuangan sebesar 31,87%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,87% dan realisasi keuangan sebesar 29,08%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 4,23%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,43%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 19,10% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,05% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 53,74% dan realisasi keuangan sebesar 27,81%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 39,79% dan realisasi keuangan sebesar 25,96%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 32,02% dan realisasi keuangan sebesar 17,93%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,43% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 42,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 33,99% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 17,22% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,38% dan realisasi keuangan sebesar 41,92%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 61,45% dan realisasi keuangan sebesar 45,86%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,25% dan realisasi keuangan sebesar 26,64%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 62,61% dan realisasi keuangan sebesar 49,64%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 49,16% dan realisasi keuangan sebesar 16,49%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 54,29% dan realisasi keuangan sebesar 36,27%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,53% dan realisasi keuangan sebesar 21,65%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 33,45% dan realisasi keuangan sebesar 38,18%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 27,77% dan realisasi keuangan sebesar 18,54%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,89% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 24,45% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 32,90%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,47% dan realisasi keuangan sebesar 6,48%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 32,51% dan realisasi keuangan sebesar 18,28%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,17% dan realisasi keuangan sebesar 27,87%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 35,08% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,23% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 34,31% dan realisasi keuangan sebesar 20,51%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 20,48%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 40,97% dan realisasi keuangan sebesar 40,70%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 21,16%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 5,56% dan realisasi keuangan sebesar 1,05%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,80%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,29% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 28,54% dan realisasi keuangan sebesar 24,65%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 13,01%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,54% dan realisasi keuangan sebesar 10,09%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,93% dan realisasi keuangan sebesar 24,80%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,25% dan realisasi keuangan sebesar 8,47%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 25,34% dan realisasi keuangan sebesar 24,60%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja Biro Umum Tahun 2021, pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 98,74% dari target yang ditentukan dan termasuk dalam kategori ”Baik”. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang, diperlukan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program/kegiatan dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum. Selain itu, terdapat beberapa target kinerja yang telah ditetapkan yang melebihi target karena ada inovasi pembuatan sistem layanan Biro Umum yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun disisi lain, ditemukannya hambatan terkait kualitas sarana dan prasarana yang semakin berkurang dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, realisasi keuangan pada tahun 2021 mengalami deviasi sebesar -11,88 % dikarenakan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang PPKM level 3 dan 4 serta adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kunjungan lapangan hanya dilakukan secara daring. Namun, untuk capaian kinerja tercapai 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan semua sasaran, sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi sebesar 90,91%, lebih besar dari target yakni 90%. Sedangkan sasaran “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan   indikator kinerja Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian sesuai dengan target yakni sebesar 90% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi lebih rendah dari target yakni 80 %. Sehingga, apabila dilihat secara rata–rata capaian kinerja yang diperoleh sebesar 86,97% dan dapat dikategorikan “Baik”. Beberapa kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target dikarenakan tidak tercapainya beberapa kegiatan dengan adanya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak acara rakor dan kegiatan lain yang dialihkan/ditunda bahkan di tiadakan sehingga penggunaan Anggaran tahun 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi  anggaran sebesar Rp. 307.029.505 (11,88%) dari angaran yang disediakan.

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Pengolahan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan dan percepatan ekspor pengolahan sumber daya alam Jawa Tengah dengan seluruh instansi terkait, termasuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dan upaya mencari solusi atas permasalahan/hambatan yang dihadapi;
2. Adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja. Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi asistensi, sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha, tukar menukar data dan informasi persaingan usaha, koordinasi pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.  Melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas prinsip persaingan usaha yang sehat, prinsip kemitraan, dan etika bisnis yang sehat pada pemangku kebijakan dilingkungan Pemprov Jawa Tengah, para stakeholder dan seluruh masyarakat Jawa Tengah secara umum;
3. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah;
4. Lebih   mengintensifkan   kegiatan-kegiatan   untuk   mengidentifikasi   dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan seluruh pemangku kebijakan dibidang Ekonomi di seluruh Jawa Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki data, informasi, pemahaman, kesadaran dan sudut pandang yang sama terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi, sehingga dalam merumuskan kebijakan dibidang ekonomi maupun bidang lain yang terkait dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat;
5. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM agar dapat berperan maksimal   dalam   meningkatkan   pertumbuhan   ekonomi   Jawa   Tengah, termasuk pemanfaatan fasilitas pembiayaan/kredit untuk mendukung pengembangan UMKM;
6. Optimalisasi bisnis yang ada antara lain peningkatan pangsa pasar, diversifikasi bisnis, pengembangan SDM, optimalisasi aset idle, penguatan ITserta digital marketing;
7. Penguatan dukungan IT terhadap pengembangan produk berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan IT serta dukungan teknologi terhadap operasional usaha;
8. Perlunya mendorong optimalisasi kinerja ekonomi kreatif di Jawa Tengah dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan berkordinasi dengan dinas teknis untuk membantu fasilitasi akses permodalan pelaku ekonomi kreatif serta mengikutsertakan industri kreatif pada event-event pameran.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah, secara umum pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori “SANGAT BalK”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran PencapaianSasaran (PPS), yang berada pada nilai 115.6%. Capalan kinerja sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang tereallsasl dengan rata rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan  APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian  pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat  daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata­ rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”.

Pelaksanaan kinerja Biro (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 memang masih terbentur dengan adanya beberapa kendala. Dari kendala tersebut, kami telah melakukan evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja kedepannya, meliputi:

1. Menjalankan program kegiatan tahun 2022 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upacaya mencegah penyebaran Covid-19;
2. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sarna yang sinergis dengan instansi terkait dan mitra kerja dapat ditingkatkan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau user baik melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang;
4. Melaksanakan inovasi maupun terobosan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang inovatif;
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem perencanaan dengan memanfaatkan data kinerja yang ada agar perencanaan program kegiatan kedepan lebih efektif dan efisien;
6. Meningkatkan koordinasi internal Biro yang lebih efektif;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 49,54%, sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran. Biro ISDA sendiri memiliki tiga sasaran sesuai dengan Renstra SETDA 2018-2023 meliputi Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah, Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan SETDA.

Efisiensi anggaran sebesar sebesar 12.04% dan anggaran DBHCHT dari pagu teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT. Setelah dilakukan verifikasi validasi data yang yang diusulkan oleh Kab/Kota, didapat 62.898 penerima BLT. Untuk selanjutnya dilakukan proses cleansing bersama PT. POS, diperoleh hasil 61.677 penerima BLT. Realisasi penyaluran BLT sejumlah 60.712 penerima BLT (98,44% dari data hasil cleansing) dengan penyaluran sebesar 36.427.200.000 (49,76%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 41.277.067.394 atau sebesar 51.69 %. Adapun kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target, dikarenakan pemberlakuan  PMK  206/PMK.07/2020  tentang  Penggunaan,  Pemantauan  dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana ketentuan penggunaannya berubah  dengan  prioritas  pemulihan perekonomian  di Daerah  disamping bidang kesehatan,  sedangkan  pemulihan  perekonomian  di  Daerah  diprioritaskan  pada bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, sementara waktu pelaksanaannya begitu pendek (kurang dari 2 bulan) dan BLT yang tidak tersalurkan dari hasil cleansing sebanyak 965 penerima BLT dikarenakan antara lain KPM alamat tidak di temukan, KPM di luar kota, KPM Meninggal KK Tua dan KPM Pindah alamat. Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro ISDA SETDA Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum bahwa pada tahun anggaran 2021 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuruan Pencapaian Sasaran (PPS) yang mencapai pada nilai 100% baik untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maupun Program Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah. Sedangkan kinerja keuangan memiliki capaian sebesar 96.91% untuk Tahun Anggaran 2021. Sehingga, terdapat efisiensi keuangan sebesar 3,09% atau Rp. 11.968.031.027,-. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapai kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Adanya efesiensi pembelian perlengkapan Alat Tulis Kantor;
2. Efesiensi pembelian makan minum rakor karena pembatasan pertemuan/rapat di alihkan pada kegiatan rakor lewat Zoom meeting/daring;
3. Pembatasan perjalan dinas dalam dan luar daerah selama periode 2021 berdasarkan Surat Edaran Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Masih terdapat beberapa lembaga yang ternyata masih mendapatkan alokasi hibah ditahun 2021, padahal di tahun tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan yang sama;
5. Terdapat lembaga yang persyaratanya pencairannya tidak lengkap, termasuk terdapat 164 lembaga tidak didukung dengan proposal yang lengkap;
6. Evaluasi selisih standarisasi pada penerimaan Hibah;
7. Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan atau sebanyak 664 orang pengajar.

Dalam rangka mendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagia berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai;
2. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga pencapai target kinerja keuangan dapat terpenuhi;
3. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- sayarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori “Sangat Tinggi” disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya:

1. Membangun aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah;
2. Pengembangan website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (https://birohukum.jatengprov.go.id) dan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (https://jdih.jatengprov.go.id) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dan jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu/miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. OPD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
2. Bagian Hukum Kabupaten/Kota agar dapat melakukan koordinasi secara intensif, baik kepada DPRD Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, serta proses pemberian Nomor Register dapat berjalan baik dan tepat waktu;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan secara menyeluruh;
4. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Perlunya legalitas Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya secara adil dan merata.
6. Diperlukannya sinergitas OPD dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan SDM Biro Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dikatakan telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik”.  Hal itu dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” sebesar 130.35% apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 105,15% dari target akhir Tahun Renstra 2023. Adapun permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain:

• Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi;
• Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas;
• Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment;
• Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa  mendatang, diperlukan adanya strategi daiam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh, meliputi:

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih flesibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja;
2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan;
3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem atau Aplikasi yang telah ada;
5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat secara umum telah memperlihatkan pencapatan kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut sesuai dengan data capaian kinerja sasaran strategls yakni "Meningkatnya Efektifttas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa telah tercapai 103,41% dengan kategori "Sangat Baik" dari hasil realisasi sebesar 67,22% atas target sebesar 65% pada tahun 2021. Selain itu, apabila dibandingkan pada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap darnpak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya rnenunjukkan konsistensi hasil yang sarna yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan optimalisasi usaha dalam melaksanakan seluruh program serta evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala sehingga permasalahan yang timbul daiam usaha pencapaian target kinerja bisa diatasi dengan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan adanya strategi, adapun strategi yang akan dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

• Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di lingkup Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah;
• Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan integritas;
• Perlunya tindakan antisipasi terhadap adanya kebijakan refocusing terhadap anggaran sehingga tidak mengganggu target kinerja setelah ditetapkan;
• Pemenuhan sarana dan prasana pendukung kinerja proses pengadaan;
• Perlu kepatuhan dari setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan akuntabilitas. Laporan tersebut juga sebagai komitmen dan tekad dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil berupa output maupun outcomes. Disisi lain, laporan ini juga bisa digunakan data atau acuan dalam mengukur tingkat efektifitas dan efisien kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pada tahun 2021, capaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebesar 104,5%. Capaian tersebut sama dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020. Berdasarkan capaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikategorikan dalam pencapaian kinerja yang Sangat Baik.  Adapun hasil tersebut dicapai berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:

• Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase hasil rkomendasi kebijakan      Bidang Pemerintahan yang terealisasi realisasi capaiannya sebesar 117% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
• Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Derah" dengan indikator kinerja Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
• Sasaran "Meningkatkan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja          Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan          Kab/Kota capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
• Sasaran "Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
• Hasil capaian realisasi anggaran Sangat Baik (99,34%) dengan rincian Program Pemerintahan dan Kesra dicapai 99,34% atau Sangat Baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama akan lebih  mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak­pihak terkait untuk  perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Tahun 2021

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020, Realisasi Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 485.600.000 untuk realisasi 2021. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar dari realisasi 2020 yang memperoleh pendapatan sebesar Rp 440.106.000. Jika dibandingkan dengan rencana anggaran pendapatan 2021 sebesar 812.600.000, maka untuk realisasi 2021 mencapai 59,76%. Sedangkan untuk belanja Daerah, SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran Belanja Daerah di tahun 2021 sebesar Rp 644.715.876.000. Realisasi Belanja Daerah 2021 sebesar Rp 588.580.305.652 atau mencapai 91,29%. Belanja Daerah tersebut kedalam dua jenis belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja Operasi 2021 sebesar Rp 584.603.803.452 atau mencapai 91,25% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 640.691.373.000. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp 3.976.502.200 atau mencapai 98,81% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 4.024.503.000.

Tahun 2021

Tahun 2021

Tahun 2021

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 bahwa dalam pencapaian target memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 32 indikator, yang tercapai sebanyak 31 indikator dalam kategori “sangat baik” dan 1 indikator dalam kategori “baik”. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: pelaksanaan penyusunan kebijakan yang mampu dikoordinasikan secara sinergis dengan stakeholders terkait; pengendalian kinerja yang efektif mengawal target-target kinerja perangkat daerah; dan adanya kepuasan pengguna layanan umum Sekretariat Daerah. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2019 sebesar 100,84%, tahun 2020   sebesar   101,97%   dan tahun 2021   sebesar 107,47%. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun belum lebih tinggi dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2021 memiliki tingkat capaian lebih dari 60% sehingga terhadap target akhir tahun 2023, diprediksi seluruhnya akan tercapai.

Sekretariat   Daerah   Provinsi   Jawa   Tengah   melaksanakan   pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional. Kinerja Tujuan dan Sasaran yang tercapai 100% atau lebih adalah sebanyak 29 indikator (90,63%) dan sebanyak 3 indikator (9,37%) tidak tercapai 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan stakeholders terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam melakukan koordinasi, fasilitasi mengawal kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak Rp.644.790.076.000,- yang terealisasi sebesar Rp.588.580.305.652,- atau 91,28%  sehingga  terdapat  efisiensi  sebesar  Rp.56.209.770.348,-  atau 8,72%. Hal tersebut disebabkan adanya sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima.

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi regional maupun global melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Setda.
2. Biro-Biro meningkatkan sinergi dan koaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
3. Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2023 sebagai akhir RPJMD.
4. Biro-Biro   melaksanakan   agenda   dan    kebijakan   pembangunan   yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Biro-Biro meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan E-Controlling Kinerja sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
6. Biro-Biro   mengoptimalkan   pemanfaatan   E-Controlling APBD   sebagai instrumen pengendalian penggunaan anggaran agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
7. Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.

Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya. Industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Cukai hasil tembakau sendiri sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum. Rencana Anggaran Belanja Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 sebesarRp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikelola oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Untuk Hasil keluaran berupa terlaksananya sosialisasi regulasi bidang DBHCHT sesuai aturan yang berlaku dan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan cukai hasil tembakau.

Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.289.116.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.195.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,12% dan september sebesar 82,60%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,11% dan september sebesar 82,58%.

2.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.294.116.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%.

3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 525.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,02%, juni 56,74% dan september sebesar 80,90%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 14,54%, juni 59,55% dan september sebesar 80,89%.

4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.275.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,83% dan september sebesar 79,44%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,82,55% dan september sebesar 79,42%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 10,08%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0,71%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 15,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,24%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,58% dan realisasi keuangan sebesar 6,71%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,03% dan realisasi keuangan sebesar 3,25%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 16,53%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 1,77%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 5,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 15,85%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 10,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 12,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 13,06% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 19,89% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 24,34% dan realisasi keuangan sebesar 15,55%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,42% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,40% dan realisasi keuangan sebesar 11,76%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,86%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,37%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,91% dan realisasi keuangan sebesar 14,68%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,05% dan realisasi keuangan sebesar 0,02%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realisasi fisik sebesar 8,29% dan realisasi keuangan sebesar 18.01%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,48% dan realisasi keuangan sebesar 6,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,67 % dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,15% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,32% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,82% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,53%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 20,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,34%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 14,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,29%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,62% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,34% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisasi fisik sebesar 24,13% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 850.000.000. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp 70.833.000

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 7,07%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,83% dan realisasi keuangan sebesar 0,32%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,35% dan realisasi keuangan sebesar 3,40%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,57%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,27%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 1,36%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 8,17% dan realisasi keuangan sebesar 3,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,11% dan realisasi keuangan sebesar 2,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,11% dan realisasi keuangan sebesar 4,10%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,79% dan realisasi keuangan sebesar 9,37%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realsaisi fisik sebesar 3,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 4,70% dan realisasi keuangan sebesar 2,14%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisi fisik sebesar 0,32% dan realisasi keuangan sebesar 0,16%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 3,88% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisi fisik sebesar 5.09% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisi fisik sebesar 3,77% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,02% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realsaisi fisik sebesar 3,12% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,41% dan realisasi keuangan sebesar 11,64%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 8,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,89%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,46%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 6,31%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 9,22% dan realisasi keuangan sebesar 5,50%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 7,14% dan realisasi keuangan sebesar 4,35%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4.94% dan realisasi keuangan sebesar 5,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 1,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 5,65%.

Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 425.820.284.000 Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.349.674.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,34%, juni 50,04% dan september sebesar 78,82%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 5,83%, juni 48,54% dan september sebesar 78,10%.

2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 423.955.610.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 46,12% dan september sebesar 43,23%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 45,96% dan september sebesar 46,07%.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 765.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,11%, juni 35,32% dan september sebesar 59,85%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 31,52% dan september sebesar 57,82%.

4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,20%, juni 48,55% dan september sebesar 75,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,200%, juni 48,55% dan september sebesar 75,66%.

Rencana Kerja Operasional Biro Insrastruktur dan SDA (ISDA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 99.600.965.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 2 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.261.230.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,49% dan september sebesar 81,41%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,50% dan september sebesar 81,41%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 99.339.735.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.35%, juni 73,43% dan september sebesar 98,37%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.34%, juni 73.42% dan september sebesar 98,34%.

Rencana Kerja Operasional Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.597.206.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 271.076.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,31% dan september sebesar 76,72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,30% dan september sebesar 76,71%.

2. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 870.790.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,93% dan september sebesar 85.28%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,96% dan september sebesar 85,31%.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp1.223.890.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,62%, juni 51,34% dan september sebesar 78,11%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,63%, juni 51,34% dan september sebesar 78,14%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.231.450.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8,70%, juni 75,03% dan september sebesar 91,02%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 29,01%, juni 76,29% dan september sebesar 91,14%.

Rencana Kerja Operasional Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.900.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,42%, juni 47,10% dan september sebesar 75,24%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,69%, juni 47,26% dan september sebesar 75,32%.

3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 875.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%.

4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 675.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,41%, juni 43,73% dan september sebesar 70,08%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,70%, juni 38,75% dan september sebesar 64,23%.

Rencana Kerja Operasional Biro Perekonomian Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.089.980.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.214.980.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,93%, juni 42,06% dan september sebesar 71,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,02%, juni 27,09% dan september sebesar 63,02%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 780.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,87%, juni 47,39% dan september sebesar 79,48%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 4,03%, juni 55,54% dan september sebesar 81,22%.

3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.095.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,61%.

Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.303.006.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.250.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,11%, juni 62,91% dan september sebesar 83,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,88%, juni 57,66% dan september sebesar 78,05%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 78.006.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,77%, juni 46,71% dan september sebesar 73,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1.77%, juni 46,70% dan september sebesar 73,63%.

3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.925.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,52%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,53%.

4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,98% dan september sebesar 50,49%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,99% dan september sebesar 50,52%.

Rencana Kerja Operasional Biro Hukum Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.796.707.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,31%, juni 92.60.% dan september sebesar 96,95%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,33%, juni 92,60% dan september sebesar 96,95%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 181.707.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8.00%, juni 48.00% dan september sebesar 73.72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,24%, juni 43,82% dan september sebesar 71,78%.

3. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.1.400.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,05%, juni 50,44%, september sebesar 75,69%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,45%, juni 46,47% dan september sebesar 75,05%.

4. Fasilitas Bantuan Hukum

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 915.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,64% dan september sebesar 73,62%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,66 % dan september sebesar 73,66%.

Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Formasi Tahun 2021 sudah memasuki Tahap Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah. Untuk selanjutnya, bagi peserta yang lolos akan memasuki tahap berikutnya yakni pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Adapun jumlah peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 299 orang.

Untuk Peserta yang dnyatakan lolos ke tahapan pemberkasan wajib mengumpulkan semua dokumen sesuai yang telah diinfomasikan melalui Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022. Panitia Seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan peserta apabila mengajukan pengunduran diri, peserta yang dianggap mengundurkan diri disebabkan tidak mengirimkan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tertentu, terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000.

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000.

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000.

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000.

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan
11.  Fasilitasi Keprotokolan.

Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000.

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000.

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000.

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 273 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 9,898,989,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan, yaitu Dikecualikan, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 479 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 138,162,263,000. Pada skema ini terdapat lima metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6. Fasilitasi Keprotokolan;
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
10. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
11. Fasilitasi Bantuan Hukum;
12. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
15. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
16. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
17. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
18. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
19. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
20. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
21. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
23. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
24. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
25. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
26. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
27. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
28. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 48 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 17,458,544,000. Pada skema ini terdapat delapan kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 147 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 39,468,677,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,774,386,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 15 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 679,755,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 22 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 910,981,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 30 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 499,244,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 53 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 784,023,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,657,935,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 44 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,153,208,000. Pada skema ini terdapat satu pemilihan, yaitu dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,263,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 806,456,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 41 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 653,397,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 686,125,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 260,026,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 424,866,933,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 93,712,899,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,223,194,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 42 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,658,872,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 38 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,832,900,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 52 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 460,862,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 500,225,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 587,823,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 28 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 672,983,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 25 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,041,700,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD), Administrasi PD dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 61 permohonan dengan rata-rata 5 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021.

PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 61 permohonan pada tahun 2021.

Dari 61 permohonan tersebut, 52 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak karena informasi yang diminta bukan wewenang PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  4.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.850.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.350.000.000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  6.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 5.697.888.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 502.112.000

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 188.165.081.000  untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum berupa kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum dan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 49.736.393.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Administrasi Keuangan, kegiatan Administrasi Umum, dan kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp 138.428.688.000.

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp.  5.012.815.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Penataan Organisasi memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.101.040.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa Kegiatan Administrasi Umum dan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 911.775.000

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  391.154.100.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 390.739.100.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 415.000.000.

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp.  4.898.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan Perekonomian memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.640.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 258.000.000'

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.320.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Evaluasi Admnistrasi Pembangunan memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.650.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 670.000.000

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.240.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.995.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 245.000.000

Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.400.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan berupa kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.415.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 985.000.000.