Hotline Center / PPID : (024) 8311023
Media Sosial  :

PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SALAM TRANSPARANSI

INFORMASI BERKALA

No Judul Keterangan File Foto File Dokumen
1 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 35,46 % dan realisasi keuangan sebesar 21,97 %.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 36,33% dan realisasi keuangan sebesar 17,04%.

 Unduh
2 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,55% dan realisasi keuangan sebesar 46,28%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 30,43% dan realisasi keuangan sebesar 33,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,71% dan realisasi keuangan sebesar 38,38%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,99% dan realisasi keuangan sebesar 28,41%.

 Unduh
3 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,51% dan realisasi keuangan sebesar 29,77%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 45,12% dan realisasi keuangan sebesar 38,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 42,70% dan realisasi keuangan sebesar 26,09%.

 Unduh
4 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,17% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 66,42% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,90% dan realisasi keuangan sebesar 39,36%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,13% dan realisasi keuangan sebesar 60,49%.

 Unduh
5 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,40% dan realisasi keuangan sebesar 63,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 44,90% dan realisasi keuangan sebesar 43,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 35,38% dan realisasi keuangan sebesar 35,30%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 30,95% dan realisasi keuangan sebesar 26,94%.

 Unduh
6 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,18% dan realisasi keuangan sebesar 26,30%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 49,42%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 37,63% dan realisasi keuangan sebesar 19,63%.

 Unduh
7 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,85% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,67% dan realisasi keuangan sebesar 26,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 48,32% dan realisasi keuangan sebesar 41,54%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 46,74% dan realisasi keuangan sebesar 44,86%.

 Unduh
8 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,97%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,08% dan realisasi keuangan sebesar 29,59%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,50% dan realisasi keuangan sebesar 42,32%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,44% dan realisasi keuangan sebesar 32,73%.
 

 Unduh
9 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,66% dan realisasi keuangan sebesar 39,73%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 7,19% dan realisasi keuangan sebesar 7,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,77% dan realisasi keuangan sebesar 22,64%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,58% dan realisasi keuangan sebesar 34,49%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 43,76% dan realisasi keuangan sebesar 28,81%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,54% dan realisasi keuangan sebesar 41,42%.
i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 42,55% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 41,84% dan realisasi keuangan sebesar 27,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 50,15% dan realisasi keuangan sebesar 49,70%.

 Unduh
10 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 50,62% dan realisasi keuangan sebesar 34,40%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 31,38% dan realisasi keuangan sebesar 23,22%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,88% dan realisasi keuangan sebesar 39,03%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 29,87% dan realisasi keuangan sebesar 28,34%.

 Unduh
11 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,22% dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,30% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,60% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,98% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

 Unduh
12 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,63% dan realisasi keuangan sebesar 56,03%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,37% dan realisasi keuangan sebesar 22,17%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 39,74% dan realisasi keuangan sebesar 34,81%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 35,35% dan realisasi keuangan sebesar 34,59%.

 Unduh
13 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,27% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,36% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 31,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,35%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 22,85% dan realisasi keuangan sebesar 8,59%.

 Unduh
14 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar - % dan realisasi keuangan sebesar - %.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 24,98% dan realisasi keuangan sebesar 14,98%.

 Unduh
15 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,81% dan realisasi keuangan sebesar 5,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 1.11% dan realisasi keuangan sebesar 0,49%.

 Unduh
16 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 48,18% dan realisasi keuangan sebesar 42,13%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 30,41% dan realisasi keuangan sebesar 30,38%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 38,21% dan realisasi keuangan sebesar 31,87%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

 Unduh
17 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,87% dan realisasi keuangan sebesar 29,08%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 4,23%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,43%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 19,10% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

 Unduh
18 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,05% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 53,74% dan realisasi keuangan sebesar 27,81%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 39,79% dan realisasi keuangan sebesar 25,96%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 32,02% dan realisasi keuangan sebesar 17,93%.

 Unduh
19 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,43% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 42,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 33,99% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 17,22% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

 Unduh
20 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,38% dan realisasi keuangan sebesar 41,92%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 61,45% dan realisasi keuangan sebesar 45,86%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,25% dan realisasi keuangan sebesar 26,64%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 62,61% dan realisasi keuangan sebesar 49,64%.

 Unduh
21 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 49,16% dan realisasi keuangan sebesar 16,49%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 54,29% dan realisasi keuangan sebesar 36,27%.

 Unduh
22 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%.

 Unduh
23 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%.

 Unduh
24 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,53% dan realisasi keuangan sebesar 21,65%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 33,45% dan realisasi keuangan sebesar 38,18%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 27,77% dan realisasi keuangan sebesar 18,54%.

 Unduh
25 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,89% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 24,45% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

 Unduh
26 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 32,90%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,47% dan realisasi keuangan sebesar 6,48%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 32,51% dan realisasi keuangan sebesar 18,28%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,17% dan realisasi keuangan sebesar 27,87%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 35,08% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,23% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 34,31% dan realisasi keuangan sebesar 20,51%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 20,48%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 40,97% dan realisasi keuangan sebesar 40,70%.

 Unduh
27 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 21,16%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 5,56% dan realisasi keuangan sebesar 1,05%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,80%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,29% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 28,54% dan realisasi keuangan sebesar 24,65%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 13,01%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,54% dan realisasi keuangan sebesar 10,09%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,93% dan realisasi keuangan sebesar 24,80%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,25% dan realisasi keuangan sebesar 8,47%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 25,34% dan realisasi keuangan sebesar 24,60%.

 Unduh
28 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja Biro Umum Tahun 2021, pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 98,74% dari target yang ditentukan dan termasuk dalam kategori ”Baik”. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang, diperlukan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program/kegiatan dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum. Selain itu, terdapat beberapa target kinerja yang telah ditetapkan yang melebihi target karena ada inovasi pembuatan sistem layanan Biro Umum yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun disisi lain, ditemukannya hambatan terkait kualitas sarana dan prasarana yang semakin berkurang dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 Unduh
29 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, realisasi keuangan pada tahun 2021 mengalami deviasi sebesar -11,88 % dikarenakan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang PPKM level 3 dan 4 serta adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kunjungan lapangan hanya dilakukan secara daring. Namun, untuk capaian kinerja tercapai 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan semua sasaran, sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi sebesar 90,91%, lebih besar dari target yakni 90%. Sedangkan sasaran “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan   indikator kinerja Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian sesuai dengan target yakni sebesar 90% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi lebih rendah dari target yakni 80 %. Sehingga, apabila dilihat secara rata–rata capaian kinerja yang diperoleh sebesar 86,97% dan dapat dikategorikan “Baik”. Beberapa kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target dikarenakan tidak tercapainya beberapa kegiatan dengan adanya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak acara rakor dan kegiatan lain yang dialihkan/ditunda bahkan di tiadakan sehingga penggunaan Anggaran tahun 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi  anggaran sebesar Rp. 307.029.505 (11,88%) dari angaran yang disediakan.

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya sebagai berikut:

  1. Perlunya dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Pengolahan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan dan percepatan ekspor pengolahan sumber daya alam Jawa Tengah dengan seluruh instansi terkait, termasuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dan upaya mencari solusi atas permasalahan/hambatan yang dihadapi;
  2. Adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja. Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi asistensi, sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha, tukar menukar data dan informasi persaingan usaha, koordinasi pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.  Melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas prinsip persaingan usaha yang sehat, prinsip kemitraan, dan etika bisnis yang sehat pada pemangku kebijakan dilingkungan Pemprov Jawa Tengah, para stakeholder dan seluruh masyarakat Jawa Tengah secara umum;
  3. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah;
  4. Lebih   mengintensifkan   kegiatan-kegiatan   untuk   mengidentifikasi   dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan seluruh pemangku kebijakan dibidang Ekonomi di seluruh Jawa Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki data, informasi, pemahaman, kesadaran dan sudut pandang yang sama terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi, sehingga dalam merumuskan kebijakan dibidang ekonomi maupun bidang lain yang terkait dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat;
  5. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM agar dapat berperan maksimal   dalam   meningkatkan   pertumbuhan   ekonomi   Jawa   Tengah, termasuk pemanfaatan fasilitas pembiayaan/kredit untuk mendukung pengembangan UMKM;
  6. Optimalisasi bisnis yang ada antara lain peningkatan pangsa pasar, diversifikasi bisnis, pengembangan SDM, optimalisasi aset idle, penguatan ITserta digital marketing;
  7. Penguatan dukungan IT terhadap pengembangan produk berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan IT serta dukungan teknologi terhadap operasional usaha;
  8. Perlunya mendorong optimalisasi kinerja ekonomi kreatif di Jawa Tengah dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan berkordinasi dengan dinas teknis untuk membantu fasilitasi akses permodalan pelaku ekonomi kreatif serta mengikutsertakan industri kreatif pada event-event pameran.
 Unduh
30 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah, secara umum pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori “SANGAT BalK”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran PencapaianSasaran (PPS), yang berada pada nilai 115.6%. Capalan kinerja sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang tereallsasl dengan rata rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan  APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian  pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat  daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata­ rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”.

Pelaksanaan kinerja Biro (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 memang masih terbentur dengan adanya beberapa kendala. Dari kendala tersebut, kami telah melakukan evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja kedepannya, meliputi:

  1. Menjalankan program kegiatan tahun 2022 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upacaya mencegah penyebaran Covid-19;
  2. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sarna yang sinergis dengan instansi terkait dan mitra kerja dapat ditingkatkan;
  3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau user baik melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang;
  4. Melaksanakan inovasi maupun terobosan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang inovatif;
  5. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem perencanaan dengan memanfaatkan data kinerja yang ada agar perencanaan program kegiatan kedepan lebih efektif dan efisien;
  6. Meningkatkan koordinasi internal Biro yang lebih efektif;

 

 Unduh
31 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 49,54%, sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran. Biro ISDA sendiri memiliki tiga sasaran sesuai dengan Renstra SETDA 2018-2023 meliputi Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah, Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan SETDA.

Efisiensi anggaran sebesar sebesar 12.04% dan anggaran DBHCHT dari pagu teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT. Setelah dilakukan verifikasi validasi data yang yang diusulkan oleh Kab/Kota, didapat 62.898 penerima BLT. Untuk selanjutnya dilakukan proses cleansing bersama PT. POS, diperoleh hasil 61.677 penerima BLT. Realisasi penyaluran BLT sejumlah 60.712 penerima BLT (98,44% dari data hasil cleansing) dengan penyaluran sebesar 36.427.200.000 (49,76%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 41.277.067.394 atau sebesar 51.69 %. Adapun kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target, dikarenakan pemberlakuan  PMK  206/PMK.07/2020  tentang  Penggunaan,  Pemantauan  dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana ketentuan penggunaannya berubah  dengan  prioritas  pemulihan perekonomian  di Daerah  disamping bidang kesehatan,  sedangkan  pemulihan  perekonomian  di  Daerah  diprioritaskan  pada bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, sementara waktu pelaksanaannya begitu pendek (kurang dari 2 bulan) dan BLT yang tidak tersalurkan dari hasil cleansing sebanyak 965 penerima BLT dikarenakan antara lain KPM alamat tidak di temukan, KPM di luar kota, KPM Meninggal KK Tua dan KPM Pindah alamat. Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro ISDA SETDA Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik

 Unduh
32 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum bahwa pada tahun anggaran 2021 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuruan Pencapaian Sasaran (PPS) yang mencapai pada nilai 100% baik untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maupun Program Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah. Sedangkan kinerja keuangan memiliki capaian sebesar 96.91% untuk Tahun Anggaran 2021. Sehingga, terdapat efisiensi keuangan sebesar 3,09% atau Rp. 11.968.031.027,-. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapai kinerja keuangan sebagai berikut:

  1. Adanya efesiensi pembelian perlengkapan Alat Tulis Kantor;
  2. Efesiensi pembelian makan minum rakor karena pembatasan pertemuan/rapat di alihkan pada kegiatan rakor lewat Zoom meeting/daring;
  3. Pembatasan perjalan dinas dalam dan luar daerah selama periode 2021 berdasarkan Surat Edaran Setda Provinsi Jawa Tengah;
  4. Masih terdapat beberapa lembaga yang ternyata masih mendapatkan alokasi hibah ditahun 2021, padahal di tahun tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan yang sama;
  5. Terdapat lembaga yang persyaratanya pencairannya tidak lengkap, termasuk terdapat 164 lembaga tidak didukung dengan proposal yang lengkap;
  6. Evaluasi selisih standarisasi pada penerimaan Hibah;
  7. Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan atau sebanyak 664 orang pengajar.

Dalam rangka mendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagia berikut:

  1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai;
  2. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga pencapai target kinerja keuangan dapat terpenuhi;
  3. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- sayarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan.

 

 Unduh
33 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori “Sangat Tinggi” disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya:

  1. Membangun aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah;
  2. Pengembangan website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (https://birohukum.jatengprov.go.id) dan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (https://jdih.jatengprov.go.id) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
  3. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dan jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu/miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

  1. OPD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
  2. Bagian Hukum Kabupaten/Kota agar dapat melakukan koordinasi secara intensif, baik kepada DPRD Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, serta proses pemberian Nomor Register dapat berjalan baik dan tepat waktu;
  3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan secara menyeluruh;
  4. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Perlunya legalitas Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya secara adil dan merata.
  6. Diperlukannya sinergitas OPD dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan SDM Biro Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.

 

 Unduh
34 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dikatakan telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik”.  Hal itu dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” sebesar 130.35% apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 105,15% dari target akhir Tahun Renstra 2023. Adapun permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain:

  • Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi;
  • Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas;
  • Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment;
  • Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa  mendatang, diperlukan adanya strategi daiam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh, meliputi:

  1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih flesibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja;
  2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan;
  3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem atau Aplikasi yang telah ada;
  5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

 

 Unduh
35 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaaan Barang dan Jasa (APBJ)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat secara umum telah memperlihatkan pencapatan kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut sesuai dengan data capaian kinerja sasaran strategls yakni "Meningkatnya Efektifttas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa telah tercapai 103,41% dengan kategori "Sangat Baik" dari hasil realisasi sebesar 67,22% atas target sebesar 65% pada tahun 2021. Selain itu, apabila dibandingkan pada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap darnpak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya rnenunjukkan konsistensi hasil yang sarna yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan optimalisasi usaha dalam melaksanakan seluruh program serta evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala sehingga permasalahan yang timbul daiam usaha pencapaian target kinerja bisa diatasi dengan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan adanya strategi, adapun strategi yang akan dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

  • Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di lingkup Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  • Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan integritas;
  • Perlunya tindakan antisipasi terhadap adanya kebijakan refocusing terhadap anggaran sehingga tidak mengganggu target kinerja setelah ditetapkan;
  • Pemenuhan sarana dan prasana pendukung kinerja proses pengadaan;
  • Perlu kepatuhan dari setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan Pemerintah.
 Unduh
36 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan akuntabilitas. Laporan tersebut juga sebagai komitmen dan tekad dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil berupa output maupun outcomes. Disisi lain, laporan ini juga bisa digunakan data atau acuan dalam mengukur tingkat efektifitas dan efisien kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pada tahun 2021, capaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebesar 104,5%. Capaian tersebut sama dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020. Berdasarkan capaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikategorikan dalam pencapaian kinerja yang Sangat Baik.  Adapun hasil tersebut dicapai berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:

  • Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase hasil rkomendasi kebijakan      Bidang Pemerintahan yang terealisasi realisasi capaiannya sebesar 117% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Derah" dengan indikator kinerja Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatkan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja          Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan          Kab/Kota capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
  • Hasil capaian realisasi anggaran Sangat Baik (99,34%) dengan rincian Program Pemerintahan dan Kesra dicapai 99,34% atau Sangat Baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama akan lebih  mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak­pihak terkait untuk  perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

 Unduh
37 Progres Kegiatan dan Anggran per Triwulan Tahun Anggaran (TA) 2022
 Unduh
38 2022-Laporan Operasional (LO) Tahun 2021
 Unduh
39 2022-Laporan Keuangan-Aset Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
40 2022-Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020, Realisasi Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 485.600.000 untuk realisasi 2021. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar dari realisasi 2020 yang memperoleh pendapatan sebesar Rp 440.106.000. Jika dibandingkan dengan rencana anggaran pendapatan 2021 sebesar 812.600.000, maka untuk realisasi 2021 mencapai 59,76%. Sedangkan untuk belanja Daerah, SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran Belanja Daerah di tahun 2021 sebesar Rp 644.715.876.000. Realisasi Belanja Daerah 2021 sebesar Rp 588.580.305.652 atau mencapai 91,29%. Belanja Daerah tersebut kedalam dua jenis belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja Operasi 2021 sebesar Rp 584.603.803.452 atau mencapai 91,25% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 640.691.373.000. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp 3.976.502.200 atau mencapai 98,81% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 4.024.503.000.

 Unduh
41 2022-Catatan Atas Laporan KeuanganTahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
42 2022-Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
43 2022-Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
44 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SETDA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 bahwa dalam pencapaian target memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 32 indikator, yang tercapai sebanyak 31 indikator dalam kategori “sangat baik” dan 1 indikator dalam kategori “baik”. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: pelaksanaan penyusunan kebijakan yang mampu dikoordinasikan secara sinergis dengan stakeholders terkait; pengendalian kinerja yang efektif mengawal target-target kinerja perangkat daerah; dan adanya kepuasan pengguna layanan umum Sekretariat Daerah. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2019 sebesar 100,84%, tahun 2020   sebesar   101,97%   dan tahun 2021   sebesar 107,47%. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun belum lebih tinggi dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2021 memiliki tingkat capaian lebih dari 60% sehingga terhadap target akhir tahun 2023, diprediksi seluruhnya akan tercapai.

Sekretariat   Daerah   Provinsi   Jawa   Tengah   melaksanakan   pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional. Kinerja Tujuan dan Sasaran yang tercapai 100% atau lebih adalah sebanyak 29 indikator (90,63%) dan sebanyak 3 indikator (9,37%) tidak tercapai 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan stakeholders terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam melakukan koordinasi, fasilitasi mengawal kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak Rp.644.790.076.000,- yang terealisasi sebesar Rp.588.580.305.652,- atau 91,28%  sehingga  terdapat  efisiensi  sebesar  Rp.56.209.770.348,-  atau 8,72%. Hal tersebut disebabkan adanya sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima.

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi regional maupun global melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Setda.
  2. Biro-Biro meningkatkan sinergi dan koaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
  3. Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2023 sebagai akhir RPJMD.
  4. Biro-Biro   melaksanakan   agenda   dan    kebijakan   pembangunan   yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.
  5. Biro-Biro meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan E-Controlling Kinerja sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
  6. Biro-Biro   mengoptimalkan   pemanfaatan   E-Controlling APBD   sebagai instrumen pengendalian penggunaan anggaran agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
  7. Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.

 

 Unduh
45 2022-Kerangka Acuan Kerja (KAK)-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum)

Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya. Industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Cukai hasil tembakau sendiri sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum. Rencana Anggaran Belanja Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 sebesarRp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikelola oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Untuk Hasil keluaran berupa terlaksananya sosialisasi regulasi bidang DBHCHT sesuai aturan yang berlaku dan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan cukai hasil tembakau.

 Unduh
46 Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.289.116.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.195.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,12% dan september sebesar 82,60%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,11% dan september sebesar 82,58%.

2.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.294.116.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%.

3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 525.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,02%, juni 56,74% dan september sebesar 80,90%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 14,54%, juni 59,55% dan september sebesar 80,89%.

4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.275.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,83% dan september sebesar 79,44%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,82,55% dan september sebesar 79,42%.

 Unduh
47 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 10,08%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0,71%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 15,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,24%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,58% dan realisasi keuangan sebesar 6,71%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,03% dan realisasi keuangan sebesar 3,25%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 16,53%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 1,77%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 5,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 15,85%.

 Unduh
48 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 10,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 12,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 13,06% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

 Unduh
49 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 19,89% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 24,34% dan realisasi keuangan sebesar 15,55%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,42% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,40% dan realisasi keuangan sebesar 11,76%.

 Unduh
50 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,86%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,37%.

 Unduh
51 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%.

 Unduh
52 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,91% dan realisasi keuangan sebesar 14,68%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,05% dan realisasi keuangan sebesar 0,02%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realisasi fisik sebesar 8,29% dan realisasi keuangan sebesar 18.01%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,48% dan realisasi keuangan sebesar 6,63%.

 Unduh
53 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,67 % dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,15% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,32% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,82% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

 Unduh
54 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,53%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 20,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,34%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 14,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,29%.

 Unduh
55 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,62% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,34% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisasi fisik sebesar 24,13% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

 Unduh
56 2022-Sumber Anggaran-Rekapitulasi Anggaran Kas

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Belanja Daerah sebesar Rp 710.697.772.000. Belanja Daerah tersebut terbagi ke dalam dua alokasi belanja yakni Belanja Operasi sebesar Rp 709.715.272.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp 982.500.000. Sedangkan untuk rencana penarikan dana pada bulan januari tahun 2022 sebesar Rp 21.805.668.000. Keseluruhan Belanja Daerah yang ada dikelola oleh 9 Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi Belanja Daerah tersebut yakni:

  • Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 425.820.284.000
  • Biro Umum sebesar Rp. 168.450.508.000
  • Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sebesar Rp. Rp. 3.750.000.000
  • Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sebesar Rp. 3.597.206.000.
  • Biro Organisasi sebesar Rp 2.289.116.000
  • Biro Perekonomian sebesar Rp. 2.089.980.000
  • Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sebesar Rp. 2.303.006.000
  • Biro Hukum sebesar Rp. 2.796.707.000
  • Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) sebesar Rp. 99.600.965.000
 Unduh
57 2022-Sumber Anggaran-Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 850.000.000. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp 70.833.000

 Unduh
58 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 7,07%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,83% dan realisasi keuangan sebesar 0,32%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,35% dan realisasi keuangan sebesar 3,40%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,57%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,27%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 1,36%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 8,17% dan realisasi keuangan sebesar 3,94%.

 Unduh
59 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,11% dan realisasi keuangan sebesar 2,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,11% dan realisasi keuangan sebesar 4,10%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,79% dan realisasi keuangan sebesar 9,37%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realsaisi fisik sebesar 3,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.

 Unduh
60 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 4,70% dan realisasi keuangan sebesar 2,14%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisi fisik sebesar 0,32% dan realisasi keuangan sebesar 0,16%.

 Unduh
61 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 3,88% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisi fisik sebesar 5.09% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisi fisik sebesar 3,77% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

 Unduh
62 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,02% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realsaisi fisik sebesar 3,12% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

 Unduh
63 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,41% dan realisasi keuangan sebesar 11,64%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 8,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,89%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,46%.

 Unduh
64 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%.

 Unduh
65 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 6,31%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 9,22% dan realisasi keuangan sebesar 5,50%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 7,14% dan realisasi keuangan sebesar 4,35%.

 Unduh
66 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4.94% dan realisasi keuangan sebesar 5,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 1,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 5,65%.

 Unduh
67 Biro Kesejahteraan Rakyat-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 425.820.284.000 Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.349.674.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,34%, juni 50,04% dan september sebesar 78,82%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 5,83%, juni 48,54% dan september sebesar 78,10%.

2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 423.955.610.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 46,12% dan september sebesar 43,23%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 45,96% dan september sebesar 46,07%.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 765.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,11%, juni 35,32% dan september sebesar 59,85%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 31,52% dan september sebesar 57,82%.

4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,20%, juni 48,55% dan september sebesar 75,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,200%, juni 48,55% dan september sebesar 75,66%.

 Unduh
68 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Insrastruktur dan SDA (ISDA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 99.600.965.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 2 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.261.230.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,49% dan september sebesar 81,41%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,50% dan september sebesar 81,41%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 99.339.735.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.35%, juni 73,43% dan september sebesar 98,37%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.34%, juni 73.42% dan september sebesar 98,34%.

 Unduh
69 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.597.206.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 271.076.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,31% dan september sebesar 76,72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,30% dan september sebesar 76,71%.

2. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 870.790.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,93% dan september sebesar 85.28%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,96% dan september sebesar 85,31%.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp1.223.890.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,62%, juni 51,34% dan september sebesar 78,11%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,63%, juni 51,34% dan september sebesar 78,14%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.231.450.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8,70%, juni 75,03% dan september sebesar 91,02%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 29,01%, juni 76,29% dan september sebesar 91,14%.

 Unduh
70 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.900.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,42%, juni 47,10% dan september sebesar 75,24%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,69%, juni 47,26% dan september sebesar 75,32%.

3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 875.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%.

4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 675.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,41%, juni 43,73% dan september sebesar 70,08%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,70%, juni 38,75% dan september sebesar 64,23%.

 Unduh
71 Biro Perekonomian-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Perekonomian Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.089.980.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.214.980.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,93%, juni 42,06% dan september sebesar 71,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,02%, juni 27,09% dan september sebesar 63,02%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 780.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,87%, juni 47,39% dan september sebesar 79,48%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 4,03%, juni 55,54% dan september sebesar 81,22%.

3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.095.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,61%.

 Unduh
72 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.303.006.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.250.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,11%, juni 62,91% dan september sebesar 83,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,88%, juni 57,66% dan september sebesar 78,05%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 78.006.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,77%, juni 46,71% dan september sebesar 73,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1.77%, juni 46,70% dan september sebesar 73,63%.

3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.925.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,52%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,53%.

4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,98% dan september sebesar 50,49%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,99% dan september sebesar 50,52%.

 Unduh
73 Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Hukum Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.796.707.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,31%, juni 92.60.% dan september sebesar 96,95%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,33%, juni 92,60% dan september sebesar 96,95%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 181.707.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8.00%, juni 48.00% dan september sebesar 73.72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,24%, juni 43,82% dan september sebesar 71,78%.

3. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.1.400.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,05%, juni 50,44%, september sebesar 75,69%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,45%, juni 46,47% dan september sebesar 75,05%.

4. Fasilitas Bantuan Hukum

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 915.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,64% dan september sebesar 73,62%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,66 % dan september sebesar 73,66%.

 Unduh
74 2022-Penerimaan Pegawai-Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022

Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Formasi Tahun 2021 sudah memasuki Tahap Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah. Untuk selanjutnya, bagi peserta yang lolos akan memasuki tahap berikutnya yakni pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Adapun jumlah peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 299 orang.

Untuk Peserta yang dnyatakan lolos ke tahapan pemberkasan wajib mengumpulkan semua dokumen sesuai yang telah diinfomasikan melalui Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022. Panitia Seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan peserta apabila mengajukan pengunduran diri, peserta yang dianggap mengundurkan diri disebabkan tidak mengirimkan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tertentu, terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.

 Unduh
75 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000.

 Unduh
76 Biro Instrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000.

 Unduh
77 Biro Organisasi-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000.

 Unduh
78 Biro Hukum-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000.

 Unduh
79 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000.

 Unduh
80 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000.

 Unduh
81 Biro Perekonomian-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000.

 Unduh
82 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000.

 Unduh
83 Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:

  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan
  11.  Fasilitasi Keprotokolan.

Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000.

 Unduh
84 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000.

 Unduh
85 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000.

 Unduh
86 Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000.

 Unduh
87 Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000.

 Unduh
88 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000.

 Unduh
89 Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000.

 Unduh
90 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.

 

 Unduh
91 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia Dalam Swakelola

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 273 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 9,898,989,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan, yaitu Dikecualikan, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
92 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 479 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 138,162,263,000. Pada skema ini terdapat lima metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
93 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Swakelola

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi

  1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
  2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
  4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
  5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  6. Fasilitasi Keprotokolan;
  7. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  9. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
  10. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
  11. Fasilitasi Bantuan Hukum;
  12. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  13. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  14. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
  15. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
  16. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
  17. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
  18. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
  19. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  20. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  21. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
  22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  23. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
  24. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  25. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  26. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
  27. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  28. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 Unduh
94 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 48 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 17,458,544,000. Pada skema ini terdapat delapan kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
95 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 147 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 39,468,677,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
96 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,774,386,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
97 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 15 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 679,755,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
98 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 22 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 910,981,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
99 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 30 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 499,244,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
100 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 53 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 784,023,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
101 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,657,935,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
102 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 44 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,153,208,000. Pada skema ini terdapat satu pemilihan, yaitu dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
103 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,263,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
104 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 806,456,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
105 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 41 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 653,397,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
106 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 686,125,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
107 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 260,026,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
108 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 424,866,933,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
109 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 93,712,899,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
110 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,223,194,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
111 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 42 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,658,872,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
112 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 38 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,832,900,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
113 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 52 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 460,862,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
114 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 500,225,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
115 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
116 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
117 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
118 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 587,823,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
119 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 28 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 672,983,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
120 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 25 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,041,700,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD), Administrasi PD dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
121 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 61 permohonan dengan rata-rata 5 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.

 Unduh
122 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
123 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
124 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
125 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
126 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
127 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
128 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
129 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
130 Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021.

PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 61 permohonan pada tahun 2021.

Dari 61 permohonan tersebut, 52 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak karena informasi yang diminta bukan wewenang PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah.

 Unduh
131 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
132 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
133 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
134 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
135 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
136 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
137 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
138 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
139 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
140 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
141 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
142 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
143 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
144 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
145 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
146 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
147 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
148 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
149 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
150 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
151 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
152 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
153 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
154 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
155 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
156 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
157 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
158 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
159 Dukungan Anggaran PPID
 Unduh
160 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
161 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
162 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
163 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
164 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
165 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
166 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
167 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
168 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
169 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
170 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
171 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
172 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
173 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
174 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
175 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
176 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
177 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
178 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
179 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
180 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
181 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
182 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
183 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
184 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
185 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
186 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
187 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
188 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
189 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
190 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
191 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
192 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
193 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
194 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
195 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021
 Unduh
196 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II TA 2021
 Unduh
197 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
198 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021
 Unduh
199 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
200 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021
 Unduh
201 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018-Per 31 Desember 2018
 Unduh
202 Profil Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Per 1 September 2021
 Unduh
203 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
204 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
205 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
206 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
207 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
208 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
209 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
210 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
211 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
212 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
213 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
214 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Surat Pemberitahuan Nomor 800/0173 perihal Penyebarluasan Pengumuman Pelaksanaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
215 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan PPPK GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
216 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan PPPK NON GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
217 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
218 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Tahun 2020
 Unduh
219 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2020
 Unduh
220 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
221 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun 2020
 Unduh
222 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Tahun 2020
 Unduh
223 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Tahun 2020
 Unduh
224 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
225 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
226 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
227 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
228 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
229 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
230 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
231 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
232 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
233 KAK (Kerangka Acuan Kerja) Biro Pemotda Tahun 2021 Kegiatan Paket Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) TA 2021
 Unduh
234 Program kegiatan penanggulangan covid-19 Informasi terkait alokasi anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan penanggulangan covid-19 TA 2021
 Unduh
235 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2020
 Unduh
236 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun 2020
 Unduh
237 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Tahun 2020
 Unduh
238 Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah
 Unduh
239 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah
 Unduh
240 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun 2020
 Unduh
241 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020
 Unduh
242 Laporan Keuangan-Aset Tahun 2020
 Unduh
243 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
244 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
245 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
246 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
247 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
248 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
249 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
250 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
251 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
252 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
253 Laporan Operasional (LO) Tahun 2020
 Unduh
254 Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon atau Alamat yang dapat dihubungi Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
255 Nama Program dan Kegiatan Tahun 2021-Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
256 Sumber Anggaran Tahun Anggaran 2021
 Unduh
257 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-Per 31 Desember 2020
 Unduh
258 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
259 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
260 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
261 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
262 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
263 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
264 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
265 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
266 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
267 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
268 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
269 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Tahun Anggaran 2021
 Unduh
270 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021
 Unduh
271 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
272 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021
 Unduh
273 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
274 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Tahun Anggaran 2021
 Unduh
275 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Infrastruktur dan SDA Tahun Anggaran 2021
 Unduh
276 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020
 Unduh
277 Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2020
 Unduh
278 Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2020
 Unduh
279 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Organisasi
 Unduh
280 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
281 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Umum
 Unduh
282 Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun Anggaran 2021
 Unduh
283 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)
 Unduh
284 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
285 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2021 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi Kegiatan Gubernur Bulan Januari
 Unduh
286 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro APBJ
 Unduh
287 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Bangda
 Unduh
288 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
289 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
290 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Organisasi
 Unduh
291 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
292 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Perekonomian
 Unduh
293 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Umum
 Unduh
294 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
295 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
296 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Umum
 Unduh
297 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
298 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Organisasi
 Unduh
299 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Hukum
 Unduh
300 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
301 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro APBJ
 Unduh
302 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Perekonomian
 Unduh
303 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Bangda
 Unduh
304 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
305 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
306 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
307 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
308 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
309 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Desember Tahun Anggaran 2018
 Unduh
310 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2018
 Unduh
311 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
312 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
313 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
314 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
315 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
316 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
317 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
318 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
319 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
320 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
321 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Bangda
 Unduh
322 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
323 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
324 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
325 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Perekonomian
 Unduh
326 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
327 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
328 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
329 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
330 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro APBJ
 Unduh
331 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
332 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
333 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
334 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
335 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
336 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Hukum
 Unduh
337 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
338 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
339 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Organisasi
 Unduh
340 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
341 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
342 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
343 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
344 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
345 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
346 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
347 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
348 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
349 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2019
 Unduh
350 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
351 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Umum
 Unduh
352 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
353 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
354 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
355 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
356 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
357 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
358 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
359 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
360 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
361 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
362 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2019
 Unduh
363 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
364 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
365 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
366 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
367 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
368 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
369 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
370 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
371 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
372 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
373 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
374 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
375 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
376 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
377 aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
378 aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
379 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
380 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
381 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
382 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
383 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
384 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
385 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
386 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
387 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
388 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
389 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
390 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
391 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
392 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
393 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
394 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
395 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
396 Register Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2020
 Unduh
397 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
398 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Perekonomian
 Unduh
399 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Hukum
 Unduh
400 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)
 Unduh
401 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
402 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 Penerimaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
403 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
404 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
405 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
406 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
407 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
408 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
409 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
410 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
411 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
412 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
413 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
414 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
415 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
416 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
417 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan November 2019
 Unduh
418 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan November 2019
 Unduh
419 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Desember 2019
 Unduh
420 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan Desember 2019
 Unduh
421 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan Desember 2019
 Unduh
422 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan November 2020
 Unduh
423 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020
 Unduh
424 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Januari 2020
 Unduh
425 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan Januari 2020
 Unduh
426 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Januari 2020
 Unduh
427 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020
 Unduh
428 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
429 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
430 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
431 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
 Unduh
432 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan Terpadu
 Unduh
433 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian - Rekapitulasi
 Unduh
434 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
435 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
436 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
437 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
438 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan
 Unduh
439 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
440 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
441 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
442 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
443 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perindustrian, Perdagangan
 Unduh
444 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan
 Unduh
445 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
446 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Penanaman modal dan Pariwiasta
 Unduh
447 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
448 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
449 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
450 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
451 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa Produksi
 Unduh
452 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan
 Unduh
453 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
454 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
455 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Rekapitulasi
 Unduh
456 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 Unduh
457 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
 Unduh
458 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
459 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
 Unduh
460 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
461 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
 Unduh
462 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 Unduh
463 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
 Unduh
464 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 Unduh
465 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 Unduh
466 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaa/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 Unduh
467 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
 Unduh
468 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
 Unduh
469 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 Unduh
470 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas./ Oprasional
 Unduh
471 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas/ Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
472 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pembuatan Naskah dan himpunan Sambutan / Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
473 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
 Unduh
474 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
475 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 Unduh
476 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Liputan Pemimpin Daerah
 Unduh
477 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Keprotokolan
 Unduh
478 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
479 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 Unduh
480 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 Unduh
481 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
482 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian,Perkebunan dam Peternakan
 Unduh
483 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi PD Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
484 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
485 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
486 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Keluatan dan Perikanan
 Unduh
487 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
488 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
489 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
490 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
491 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
492 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
493 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebiijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
494 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 Unduh
495 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
496 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
497 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
498 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
499 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
500 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
501 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
502 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
503 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
504 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
505 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rekapitulasi
 Unduh
506 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 Unduh
507 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
 Unduh
508 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
 Unduh
509 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
 Unduh
510 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
 Unduh
511 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
 Unduh
512 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi
 Unduh
513 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
 Unduh
514 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
515 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
516 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
517 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Unduh
518 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Unduh
519 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Rekapitulasi
 Unduh
520 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Rekapitulasi
 Unduh
521 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
 Unduh
522 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset
 Unduh
523 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
524 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
 Unduh
525 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
 Unduh
526 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
527 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 Unduh
528 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
529 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
530 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
531 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Unduh
532 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Unduh
533 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
534 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rekapitulasi
 Unduh
535 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
536 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
537 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
 Unduh
538 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
539 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
 Unduh
540 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
541 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
542 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
543 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
544 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)- Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
545 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Rekapitulasi
 Unduh
546 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
547 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
548 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
549 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
 Unduh
550 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
 Unduh
551 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
 Unduh
552 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah
 Unduh
553 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
 Unduh
554 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Hukum- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
 Unduh
555 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Rekapitulasi
 Unduh
556 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
 Unduh
557 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 Unduh
558 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
 Unduh
559 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Unduh
560 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unduh
561 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil
 Unduh
562 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
 Unduh
563 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 Unduh
564 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan
 Unduh
565 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan
 Unduh
566 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Unduh
567 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unduh
568 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unduh
569 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minun Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
570 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan
 Unduh
571 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Rekapitulasi
 Unduh
572 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
573 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
574 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
575 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD
 Unduh
576 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Unduh
577 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
 Unduh
578 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah
 Unduh
579 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri
 Unduh
580 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
 Unduh
581 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotda)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
 Unduh
582 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
583 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Unduh
584 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
 Unduh
585 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unduh
586 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
 Unduh
587 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
 Unduh
588 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 Unduh
589 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
590 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
591 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
 Unduh
592 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan Oktober 2020
 Unduh
593 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan Oktober 2020
 Unduh
594 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan September 2020
 Unduh
595 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan September 2020
 Unduh
596 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Bulan September 2020
 Unduh
597 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan Agustus 2020
 Unduh
598 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan Agustus 2020
 Unduh
599 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 Unduh
600 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
 Unduh
601 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
 Unduh
602 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
 Unduh
603 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
 Unduh
604 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
 Unduh
605 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi
 Unduh
606 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
 Unduh
607 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
608 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
609 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
610 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Unduh
611 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Unduh
612 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum -Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
 Unduh
613 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
 Unduh
614 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
615 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab Kota
 Unduh
616 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pengelolaan JDIH serta Perpustakaan Setda
 Unduh
617 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan PPK
 Unduh
618 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Penyelengaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
 Unduh
619 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Rakor dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
620 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 Pengumuman Nomor: 800/3006 Tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 Dan Persiapan Pengusulan NIP Bagi CPNS Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat
 Unduh
621 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
622 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
623 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
624 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
625 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
626 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
627 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
628 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
629 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
630 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
631 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
632 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
633 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
634 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020
 Unduh
635 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan September Tahun Anggaran 2020
 Unduh
636 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
637 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
638 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
639 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
640 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
641 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
642 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
643 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
644 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
645 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
646 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Keluatan dan Perikanan
 Unduh
647 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
648 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 Pengumuman Nomor: 001/Pansel/X/2020 terkait Pendaftaran Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
649 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unduh
650 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
651 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebiijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
652 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
653 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
654 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 Unduh
655 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
656 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
657 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian,Perkebunan dam Peternakan
 Unduh
658 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
659 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
660 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unduh
661 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
662 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
 Unduh
663 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset
 Unduh
664 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
 Unduh
665 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
 Unduh
666 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
667 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 Unduh
668 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
669 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
670 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
671 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Unduh
672 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Unduh
673 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Sekretariat Daerah-Rincian Belanja
 Unduh
674 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Sekretariat Daerah-Rincian Pendapatan
 Unduh
675 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Rekapitulasi Anggaran
 Unduh
676 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Rekapitulasi Anggaran
 Unduh
677 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
678 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
679 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
680 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
 Unduh
681 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
 Unduh
682 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah
 Unduh
683 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
 Unduh
684 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
 Unduh
685 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Hukum-Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
 Unduh
686 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
687 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
688 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
 Unduh
689 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 Unduh
690 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 Unduh
691 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 Unduh
692 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 Unduh
693 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 Unduh
694 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
695 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
696 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 Unduh
697 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 Unduh
698 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
699 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
 Unduh
700 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
 Unduh
701 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah
 Unduh
702 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
 Unduh
703 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
 Unduh
704 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
 Unduh
705 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
 Unduh
706 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 Unduh
707 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Keprotokolan
 Unduh
708 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 Unduh
709 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pembuatan Naskah dan Himpunan Sambutan/Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
710 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 8-Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan
 Unduh
711 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 7-Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 Unduh
712 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 6-Rencana Pengeluaran Anggaran
 Unduh
713 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 5-Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan
 Unduh
714 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 4-Nama Program dan Kegiatan
 Unduh
715 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Bagian 1-3 - Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan
 Unduh
716 Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2020 Biro Umum/Cover
 Unduh
717 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
718 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
719 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset
 Unduh
720 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Unduh
721 R
722 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Unduh
723 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 Unduh
724 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
 Unduh
725 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
 Unduh
726 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
727 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
728 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
729 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
 Unduh
730 Laporan Realisasi Anggaran Setda-Tri Wulan 3 Tahun Anggaran 2020
 Unduh
731 Laporan Realisasi Anggaran Setda-Tri Wulan 2 Tahun Anggaran 2020
 Unduh
732 Laporan Realisasi Anggaran Setda-Tri Wulan 1 Tahun Anggaran 2020
 Unduh
733 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
734 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
735 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
 Unduh
736 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
 Unduh
737 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
738 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
739 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
740 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
741 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
742 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 Unduh
743 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
 Unduh
744 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
 Unduh
745 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 Unduh
746 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
747 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
748 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
 Unduh
749 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT
 Unduh
750 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
751 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
752 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
753 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
754 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan
 Unduh
755 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
756 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
757 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
758 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
759 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan
 Unduh
760 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan
 Unduh
761 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
762 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
763 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
764 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan
 Unduh
765 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
766 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
767 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) TA 2020 Biro Perekonomian-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh