Hotline Center / PPID : (024) 8311023
Media Sosial  :

PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SALAM TRANSPARANSI

INFORMASI BERKALA

No Judul Keterangan File Foto File Dokumen
1 Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023
2 2023-Laporan Keuangan-Aset Tahun 2022

Tahun 2022

 Unduh
3 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 95,58% dan realisasi keuangan sebesar 73,38%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 97,27% dan realisasi keuangan sebesar 73,74%.

 Unduh
4 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,80%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.

 Unduh
5 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 98,24% dan realisasi keuangan sebesar 97,98%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,64%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,36%.

 Unduh
6 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,55%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,97%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,88%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,66%.

 Unduh
7 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,82%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,96%

 Unduh
8 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,47%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,71%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,28%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,70%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,47%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,74%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,00%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,78%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,90%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,40%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,46%.

 Unduh
9 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,79%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,92%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,18%.

 Unduh
10 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%.

 Unduh
11 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Desember

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,37%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,87%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,65%.

 Unduh
12 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 75,21% dan realisasi keuangan sebesar 15,21%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,08% dan realisasi keuangan sebesar 80,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 87,68% dan realisasi keuangan sebesar 51,47%.

 Unduh
13 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,19% dan realisasi keuangan sebesar 84,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,53% dan realisasi keuangan sebesar 92,75%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 93,14% dan realisasi keuangan sebesar 94,45%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 93,16 % dan realisasi keuangan sebesar 81,69%.

 Unduh
14 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,22% dan realisasi keuangan sebesar 92,21%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 86,57%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 85,81% dan realisasi keuangan sebesar 80,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 96,28% dan realisasi keuangan sebesar 75,21%.

 Unduh
15 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,50% dan realisasi keuangan sebesar 87,10%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 88,10%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,33% dan realisasi keuangan sebesar 74,48%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 81,79% dan realisasi keuangan sebesar 73,28%.

 Unduh
16 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,82% dan realisasi keuangan sebesar 58,66%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,00% dan realisasi keuangan sebesar 77,37%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 95,39% dan realisasi keuangan sebesar 89,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 96,02% dan realisasi keuangan sebesar 88,32%

 Unduh
17 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 88,65%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 93,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,86%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 91,69% dan realisasi keuangan sebesar 83,64%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,19% dan realisasi keuangan sebesar 77,93%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,08% dan realisasi keuangan sebesar 89,25%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,47% dan realisasi keuangan sebesar 72,86%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 79,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 93,95% dan realisasi keuangan sebesar 88,71%.

 Unduh
18 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,35% dan realisasi keuangan sebesar 92,97%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Realisasi fisik sebesar 95,91% dan realisasi keuangan sebesar 89,96%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Realisasi fisik sebesar 98,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,92%.

 Unduh
19 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,79% dan realisasi keuangan sebesar 92,46%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 90,89% dan realisasi keuangan sebesar 84,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 93,39% dan realisasi keuangan sebesar 76,78%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 86,00% dan realisasi keuangan sebesar 79,28%.

 Unduh
20 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan November

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 89,06% dan realisasi keuangan sebesar 86,68%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 91,31% dan realisasi keuangan sebesar 85,44%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,51% dan realisasi keuangan sebesar 92,40%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,22% dan realisasi keuangan sebesar 87,96%.

 Unduh
21 2023-Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 tercatat memiliki realisasi pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 616.000.000 atau 74,04% dari target rencana pendapatan anggaran tahun 2022 yakni sebesar Rp 832.000.000. Sedangkan realisasi Belanja Daerah tercatat memiliki realisasi Belanja Operasi sebesar 97,70% atau Rp 609.709.620.380 dan Belanja Modal sebesar 98,47% atau Rp 4.677.328.174

 Unduh
22 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 27,18% dan realisasi keuangan sebesar 9,45%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,33% dan realisasi keuangan sebesar 66,29%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Realisasi fisik sebesar 78,77% dan realisasi keuangan sebesar 43,99%.

 Unduh
23 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,01% dan realisasi keuangan sebesar 62,44%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,16% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Realisasi fisik sebesar 86,08% dan realisasi keuangan sebesar 78,26%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi fisik sebesar 87,29% dan realisasi keuangan sebesar 70,31%.

 Unduh
24 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 97,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,45%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Realisasi fisik sebesar 63,64% dan realisasi keuangan sebesar 61,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 83,65% dan realisasi keuangan sebesar 75,09%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Realisasi fisik sebesar 92,22% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

 Unduh
25 2023-Laporan Operasional (LO) Tahun 2022

Tahun 2022

 Unduh
26 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 94,46% dan realisasi keuangan sebesar 75,24%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,60% dan realisasi keuangan sebesar 76,01%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,25% dan realisasi keuangan sebesar 65,76%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Realisasi fisik sebesar 67,84% dan realisasi keuangan sebesar 61,67%.

 Unduh
27 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 99,60% dan realisasi keuangan sebesar 48,84%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,39% dan realisasi keuangan sebesar 63,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
Realisasi fisik sebesar 82,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,86%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
Realisasi fisik sebesar 85,42% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%

 Unduh
28 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,35% dan realisasi keuangan sebesar 81,70%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 52,22% dan realisasi keuangan sebesar 37,40%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 82,06% dan realisasi keuangan sebesar 81,78%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,98% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 51,33% dan realisasi keuangan sebesar 12,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,38% dan realisasi keuangan sebesar 75,53%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi fisik sebesar 85,79% dan realisasi keuangan sebesar 71,17%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi fisik sebesar 83,80% dan realisasi keuangan sebesar 81,12%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Realisasi fisik sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 57,05%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Realisasi fisik sebesar 83,69% dan realisasi keuangan sebesar 69,61%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
Realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 72,10%.

 Unduh
29 2023-Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Tahun 2022

 Unduh
30 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,15% dan realisasi keuangan sebesar 74,42%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 89,14% dan realisasi keuangan sebesar 81,18%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 90,98% dan realisasi keuangan sebesar 51,23%.

 Unduh
31 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 82,07%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 81,31% dan realisasi keuangan sebesar 78,58%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 69,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,26%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 77,32% dan realisasi keuangan sebesar 68,07%.

 Unduh
32 2023-Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2022

Tahun 2022

 Unduh
33 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Oktober

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 87,96% dan realisasi keuangan sebesar 71,34%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Realisasi fisik sebesar 88,78% dan realisasi keuangan sebesar 79,38%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 90,90% dan realisasi keuangan sebesar 86,16%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
Realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 84,03%.

 Unduh
34 2023-Catatan Atas Laporan KeuanganTahun 2022

Tahun 2022

 Unduh
35 2023-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditentukan dengan dikategorikan “Baik”.

Hal yang mendukung pencapaian kinerja Biro Umum didukung oleh beberapa faktor meliputi: 
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan capaian 100%
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menghasilkan capaian 100% atau lebih, hal ini dapat diartikan capaian masuk kedalam kategori baik.
3. Hasil dari membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada tahun 2023 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah tercapai.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat menghasilkan capaian 100%.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menghasilkan capaian 97,78% yang dapat dikategorikan Baik.
6. Analisis program/kegiatan yang sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

 Unduh
36 SETDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 751 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 66,851,764,000. Pada skema ini terdapat 4 (empat) metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
37 Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 961,456,000. Pada skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
38 Biro APBJ-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
39 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 701,686,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
40 Biro ISDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 61 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,728,176,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
41 Biro Kesra-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,123,114,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
42 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 40 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 778,988,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
43 Biro Pemotdaks-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama  dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,702,906,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
44 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 45 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,900,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
45 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 299 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 56,410,755,000. Pada skema ini terdapat 4 metode pemilihan yaitu Pengadaan Langsung, E-purchasing, Dikecualikan, Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
46 Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 19,080,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
47 SETDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
1.    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2.    Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3.    Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4.    Fasilitasi Keprotokolan;
5.    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6.    Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
7.    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8.    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
10.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
11.    Fasilitasi Kerjasama Daerah;
12.    Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
13.    Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14.    Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
15.    Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
16.    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
17.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
18.    Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
19.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
20.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
21.    Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
22.    Fasilitasi Bantuan Hukum;
23.    Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
24.    Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
25.    Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26.    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
27.    Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
28.    Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

 Unduh
48 Biro APBJ-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
49 Biro Bangda-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 23 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,321,970,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
50 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,081,981,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Fasilitasi Bantuan Hukum, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
51 Biro ISDA-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,398,603,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
52 Biro Kesra-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 17 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 4,948,320,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
53 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 22 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,970,332,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
54 Biro Pemotdaks-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 32 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,641,580,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD

 Unduh
55 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 26 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,510,080,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
56 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 30 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 15,327,784,000. Pada skema ini terdapat 8 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
57 2023-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Februari

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 96 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 61 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 rilis kegiatan.

 Unduh
58 2023-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Januari

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2023. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 103 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 65 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 rilis kegiatan.

 Unduh
59 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Desember

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Desember Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 126 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 62 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 35 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan.

 Unduh
60 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode November

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan November Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 144 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 91 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 rilis kegiatan.

 Unduh
61 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Oktober

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Oktober Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 116 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 24 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 rilis kegiatan.

 Unduh
62 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode September

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan September Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 119 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 29 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 14 rilis kegiatan.

 Unduh
63 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Agustus

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Agustus Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 120 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 81 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 27 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 12 rilis kegiatan.

 Unduh
64 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Juli

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juli Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 131 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 84 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan.

 Unduh
65 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Juni

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Juni Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 63 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 33 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 22 rilis kegiatan.

 Unduh
66 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Mei

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Mei Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 80 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 60 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 7 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 13 rilis kegiatan.

 Unduh
67 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode April

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan April Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 97 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 76 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 15 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 rilis kegiatan.

 Unduh
68 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Maret

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Maret Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 118 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 51 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 50 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 rilis kegiatan.

 Unduh
69 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Februari

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Februari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 86 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 41 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 38 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 7 rilis kegiatan.

 Unduh
70 2022-Laporan Rilis Agenda Kegiatan Pimpinan Periode Januari

Laporan ini menyajikan rangkuman rilis terkait agenda kegiatan Pimpinan yang telah dilakukan selama bulan Januari Tahun 2022. Secara keseluruhan pada periode dimaksud terdapat 85 rilis kegiatan. Adapun rilis tersebut meliputi Gubernur Jawa Tengah sebanyak 45 rilis kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30 rilis kegiatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 rilis kegiatan.

 Unduh
71 2023-Sumber Anggaran SKPD SETDA Provinsi Jawa Tengah

Dalam dokumen pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 950.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan dari bulan januari sampai november sebesar Rp 79.166.000 per bulannya. Sedangkan rencana realisasi penerimaan di bulan desember sebesar Rp 79.174.000. Selain itu, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alokasi Belanja Daerah senilai Rp 665.672.541.000 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 659.812.541.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 5.860.000.000.

 Unduh
72 Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp 197.979.219.000 untuk Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud dialokasikan pada satu program yakni Program Administrasi Umum. Program Administrasi Umum pada Biro Umum memiliki kegiatan meliputi:
a.    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 75.000.000
  • Pelaksanaan Penatausahaan dan PenujianVerifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 307.209.000
  • Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.000.000.000
  • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran senilai Rp 98.139.776.000

b.    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 202.500.000
  • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 375.000.000

c.    Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
d.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.000.000
  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 25.000.000
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 36.000.000
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
  • Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 120.000.000
  • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran senilai Rp 425.000.000
  • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 500.718.000
  • Penyediaan Komonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 402.437.000
  • Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran senilai Rp 4.400.000.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.491.594.000

e.    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 5.560.000.000
  • Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

f.    Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 15.950.000.000
  • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp 831.213.000
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran senilai Rp 6.200.000.000
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran senilai Rp 30.000.000

g.    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 412.500.000
  • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 4.063.908.000 
  • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.250.000.000
  • Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran senilai Rp 62.500.000
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.875.000.000
  • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250.000.000

h.    Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 26.865.770.000
  • Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000
  • Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 160.000.000
  • Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 243.094.000

i.    Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.100.000.000
  • Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.750.000.000
  • Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.950.000.000

j.    Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.800.000.000
  • Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 15.750.000.000
  • Penyiapan Materi Pimpinan dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

k.    Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:

  • Pengelolaan Hubungan Keprotokolan dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
  • Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 80.000.000
  • Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.345.000.000
 Unduh
73 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 441.081.484.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kesejahteraan Rakyat. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 400.259.000;
  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 140.000.000.

Sedangkan Program Kesejahteraan Rakyat  memiliki kegiatan terdiri atas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar. 
a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 435.272.850.000;
  • Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.930.875.000.

b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran senilai Rp 310.000.000;
  • Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 415.000.000;
  • Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan alokasi anggaran senilai Rp 320.000.000.

c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:

  • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran senilai Rp 302.500.000;
  • Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran senilai Rp 990.000.000.
 Unduh
74 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.347.206.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 56.076.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 455.000.000

Sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki kegiatan meliputi:
a. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.050.000.000
  • Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
  • Fasilitasi Penataan Wilayah dengan alokasi anggaran senilai Rp 195.790.000

b. Kegiatan Pelaksaan Otonomi Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan alokasi anggaran senilai Rp 640.000.000
  • Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dengan alokasi anggaran senilai Rp 223.890.000
  • Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000

c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah dengan alokasi anggaran senilai Rp 571.450.000
  • Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan alokasi anggaran senilai Rp 250.000.000
  • Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan alokasi anggaran senilai Rp 380.000.000
 Unduh
75 Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Penataan Organiasi. Program Administrasi Umum pada Biro Organisasi memiliki meliputi:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran senilai Rp 142.000.000
  • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran senilai Rp 43.000.000

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 60.000.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 249.300.000

Sedangkan Program Penataan Organiasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi dengan alokasi anggaran senilai Rp 271.000.000
  • Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran senilai Rp 200.150.000
  • Penataan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 229.550.000

b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran senilai Rp 397.000.000
  • Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran senilai Rp 391.000.000
  • Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan alokasi anggaran senilai Rp 412.000.000
  • Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan alokasi anggaran senilai Rp 355.000.000
 Unduh
76 Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.339.980.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum pada Biro Perekonomian memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan yang meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.000.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 259.980.000

Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi: 
a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dengan alokasi anggaran senilai Rp 480.000.000
  • Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan alokasi anggaran senilai Rp 715.000.000

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.300.000.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dengan alokasi anggaran senilai Rp 300.000.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan dengan alokasi anggaran senilai Rp 150.000.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan dengan alokasi anggaran senilai Rp 50.000.000
 Unduh
77 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 100.000.000
  • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 150.000.000

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 51.006.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 319.000.000

Sedangkan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi: 
a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan alokasi anggaran senilai Rp 637.500.000
  • Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan alokasi anggaran senilai Rp 390.000.000
  • Penendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan alokasi anggaran senilai Rp 859.500.000 

b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 200.000.000
  • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 496.000.000
  • Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 100.000.000
 Unduh
78 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.135.939.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas: 
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 800.000.000
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 41.659.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 377.780.000

Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan alokasi anggaran senilai Rp 2.405.200.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran senilai Rp 611.300.000
  • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan alokasi anggaran senilai Rp 900.000.000
 Unduh
79 Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.785.707.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Program Administrasi Umum pada Biro Hukum memiliki kegiatan yang terdiri atas: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp 350.000.000
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 31.707.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 220.000.000

Sedangkan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sendiri memiliki kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perudang-Undangan terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan alokasi anggaran senilai Rp 602.000.000
  • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan alokasi anggaran senilai Rp 110.000.000
  • Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dengan alokasi anggaran senilai Rp 437.000.000
  • Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran senilai Rp 745.000.000

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dengan alokasi anggaran senilai Rp 965.000.000 
  • Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dengan alokasi anggaran senilai Rp 325.000.000
 Unduh
80 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA)

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.950.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Administrasi Umum memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi: 

  • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.233.000
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 336.498.000

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 400.000.000
  • Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.219.200.000
  • Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 315.327.000

b. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
  • Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 246.481.000
  • Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 252.261.000

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

  • Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran senilai Rp 290.000.000
  • Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 450.000.000
  • Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 180.000.000
 Unduh
81 Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 86 permohonan pada tahun 2021. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama.

Dari 86 permohonan tersebut, 77 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik. Selain itu, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga menerima 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang yang sudah memiliki hasil putusan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

 
 Unduh
82 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya Pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2022.

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 86 permohonan dengan rata-rata 7 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Selain itu, terdapat 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang diterima selama tahun 2022.Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.

 

 Unduh
83 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPPA)

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.677.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 311.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.366.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan desember sebesar Rp 187.316.000.

 
 Unduh
84 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,54% dan realisasi keuangan sebesar 75,98%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 89,16% dan realisasi keuangan sebesar 77,62%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,97% dan realisasi keuangan sebesar 76,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 89,49% dan realisasi keuangan sebesar 77,73%.

 
 Unduh
85 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,03% dan realisasi keuangan sebesar 95,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 74,81% dan realisasi keuangan sebesar 73,69%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 66,34% dan realisasi keuangan sebesar 66,34%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,63% dan realisasi keuangan sebesar 62,22%.

 

 
 Unduh
86 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daera
    Realisasi fisik sebesar 72,36% dan realisasi keuangan sebesar 65,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 86,61% dan realisasi keuangan sebesar 85,56%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 92,44% dan realisasi keuangan sebesar 51,34%.

 

 
 Unduh
87 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,05% dan realisasi keuangan sebesar 72,24%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 53,97% dan realisasi keuangan sebesar 53,36%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,56% dan realisasi keuangan sebesar 71,15%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,53%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,80% dan realisasi keuangan sebesar 51,80%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,12% dan realisasi keuangan sebesar 68,51%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 77,98% dan realisasi keuangan sebesar 67,39%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 75,53% dan realisasi keuangan sebesar 74,80%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 76,63% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 75,55% dan realisasi keuangan sebesar 61,90%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 84,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,01%.

 

 Unduh
88 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,12% dan realisasi keuangan sebesar 55,47%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 79,60% dan realisasi keuangan sebesar 75,33%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 80,37% dan realisasi keuangan sebesar 74,64%

 

 Unduh
89 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 88,69% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,34% dan realisasi keuangan sebesar 64,06%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,68% dan realisasi keuangan sebesar 78,81%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,01% dan realisasi keuangan sebesar 56,71%.

 

 
 Unduh
90 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 93,68% dan realisasi keuangan sebesar 84,06%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 63,46% dan realisasi keuangan sebesar 62,50%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,40% dan realisasi keuangan sebesar 61,34%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 83,30% dan realisasi keuangan sebesar 64,90%.

 

 
 Unduh
91 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.

 

 
 Unduh
92 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan September

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 12,20% dan realisasi keuangan sebesar 8,17%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 81,41% dan realisasi keuangan sebesar 54,74%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 68,04% dan realisasi keuangan sebesar 42,23%.

 
 Unduh
93 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,91% dan realisasi keuangan sebesar 73,43%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 83,47% dan realisasi keuangan sebesar 71,36%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 74,40% dan realisasi keuangan sebesar 66,31%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 82,19% dan realisasi keuangan sebesar 72,69%.
 

 Unduh
94 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,21% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 69,76% dan realisasi keuangan sebesar 68,93%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 55,39% dan realisasi keuangan sebesar 55,27%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 62,38% dan realisasi keuangan sebesar 59,72%.
 

 Unduh
95 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 62,36% dan realisasi keuangan sebesar 55,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 76,68% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 80,94% dan realisasi keuangan sebesar 48,50%.
 

 Unduh
96 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,35% dan realisasi keuangan sebesar 65,39%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,63% dan realisasi keuangan sebesar 17,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 70,25% dan realisasi keuangan sebesar 59,02%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 66,82% dan realisasi keuangan sebesar 59,60%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 71,49% dan realisasi keuangan sebesar 60,55%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 67,16% dan realisasi keuangan sebesar 66,54%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,83% dan realisasi keuangan sebesar 62,94%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 68,12% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 79,44% dan realisasi keuangan sebesar 79,03%.
 

 Unduh
97 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,65% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,43% dan realisasi keuangan sebesar 47,48%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 71,02% dan realisasi keuangan sebesar 67,82%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 73,50% dan realisasi keuangan sebesar 68,56%
 

 Unduh
98 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,19% dan realisasi keuangan sebesar 69,81%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,71% dan realisasi keuangan sebesar 48,35%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,73% dan realisasi keuangan sebesar 71,61%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,19% dan realisasi keuangan sebesar 53,35%.
 

 Unduh
99 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 87,79% dan realisasi keuangan sebesar 80,85%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 53,53% dan realisasi keuangan sebesar 42,54%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 69,72% dan realisasi keuangan sebesar 56,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 73,98% dan realisasi keuangan sebesar 59,05%.
 

 Unduh
100 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 76,61% dan realisasi keuangan sebesar 58,28%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 75,29% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 71,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,77%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 71,21% dan realisasi keuangan sebesar 59,62%.
 

 Unduh
101 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Agustus

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 6,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,82% dan realisasi keuangan sebesar 49,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 61,80% dan realisasi keuangan sebesar 37,06%.
 

 Unduh
102 Rekap Data Hukuman Disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Rekap Data Hukuman Disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

 Unduh
103 SPK Pekerjaan Peralatan Gedung (Komputer dan Alat Studio) Tahun 2021 pada BIRO UMUM

Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Modal Alat Studio Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum Tahun Anggaran 2021

 Unduh
104 SPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada BIRO UMUM Tahun 2021

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Berupa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Kegiatan Administrasi Umum di BIRO UMUM

 Unduh
105 Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

 Unduh
106 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 59,02% dan realisasi keuangan sebesar 58,57%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 12,68%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 63,56% dan realisasi keuangan sebesar 63%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 61,09% dan realisasi keuangan sebesar 41,27%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,17% dan realisasi keuangan sebesar 51,54%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 62,14% dan realisasi keuangan sebesar 51,53%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 58,83% dan realisasi keuangan sebesar 58,21%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 60,51% dan realisasi keuangan sebesar 52,91%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 59,79% dan realisasi keuangan sebesar 46,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 68,78% dan realisasi keuangan sebesar 68,59%.

 Unduh
107 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 52,24% dan realisasi keuangan sebesar 42,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 63,47% dan realisasi keuangan sebesar 69,72%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 72,43% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.

 Unduh
108 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,61% dan realisasi keuangan sebesar 83,78%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,93% dan realisasi keuangan sebesar 64,19%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 49,28% dan realisasi keuangan sebesar 49,28%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 53,22% dan realisasi keuangan sebesar 51,96%.

 Unduh
109 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,47% dan realisasi keuangan sebesar 68,69%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 78,09% dan realisasi keuangan sebesar 66,59%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,70% dan realisasi keuangan sebesar 59,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 79,02% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%.

 Unduh
110 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,68% dan realisasi keuangan sebesar 90,53%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 58,13% dan realisasi keuangan sebesar 43,27%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 62,71% dan realisasi keuangan sebesar 60,14%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 68,58% dan realisasi keuangan sebesar 64,49%.

 Unduh
111 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,86% dan realisasi keuangan sebesar 54,35%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 56,47% dan realisasi keuangan sebesar 38,34%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,86% dan realisasi keuangan sebesar 62,11%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,94% dan realisasi keuangan sebesar 45,97%.

 Unduh
112 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 77,42% dan realisasi keuangan sebesar 75,57%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 52,69% dan realisasi keuangan sebesar 35,69%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 60,78% dan realisasi keuangan sebesar 49,95%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 66,58% dan realisasi keuangan sebesar 52,22%.

 Unduh
113 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,32% dan realisasi keuangan sebesar 47,18%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 70,03% dan realisasi keuangan sebesar 59,91%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 61,07% dan realisasi keuangan sebesar 63,21%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 64,39% dan realisasi keuangan sebesar 51,65%.

 Unduh
114 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juli

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 10,21% dan realisasi keuangan sebesar 3,41%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 57,77% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 59,29% dan realisasi keuangan sebesar 32,55%.

 Unduh
115 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
    Realisasi fisik sebesar 3,97% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,50% dan realisasi keuangan sebesar 21,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 47,36% dan realisasi keuangan sebesar 19,22%.

 Unduh
116 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 68,64% dan realisasi keuangan sebesar 42,02%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 48,34% dan realisasi keuangan sebesar 31,56%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,55% dan realisasi keuangan sebesar 44,03%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

 Unduh
117 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,01% dan realisasi keuangan sebesar 46,84%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 12,74% dan realisasi keuangan sebesar 11,88%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,56% dan realisasi keuangan sebesar 48,45%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,74% dan realisasi keuangan sebesar 33,50%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 40,63% dan realisasi keuangan sebesar 37,14%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 49,88% dan realisasi keuangan sebesar 43,71%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 52,44% dan realisasi keuangan sebesar 42,56%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 50,49% dan realisasi keuangan sebesar 49,82%.
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 51,72% dan realisasi keuangan sebesar 42,95%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 51,32% dan realisasi keuangan sebesar 39,49%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 59,30% dan realisasi keuangan sebesar 57,97%.

 Unduh
118 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 42,10% dan realisasi keuangan sebesar 37,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 51,01% dan realisasi keuangan sebesar 59,51%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 61,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,14%.

 Unduh
119 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,09% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 57,45% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 40,21% dan realisasi keuangan sebesar 40,12%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 42,93% dan realisasi keuangan sebesar 40,53%.

 Unduh
120 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 63,83% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 71,04% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,55% dan realisasi keuangan sebesar 42,78%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,05% dan realisasi keuangan sebesar 56,80%.

 Unduh
121 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,23% dan realisasi keuangan sebesar 29,25%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,28% dan realisasi keuangan sebesar 44,01%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 55,70% dan realisasi keuangan sebesar 43,17%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 55,63% dan realisasi keuangan sebesar 33,30%.

 Unduh
122 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,79% dan realisasi keuangan sebesar 54,53%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 34,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,41%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 52,81% dan realisasi keuangan sebesar 42,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 58,06% dan realisasi keuangan sebesar 36,88%.
 

 Unduh
123 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Juni

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 86,36% dan realisasi keuangan sebesar 83,31%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 49,83% dan realisasi keuangan sebesar 34,15%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 55,88% dan realisasi keuangan sebesar 50,74%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 54,89% dan realisasi keuangan sebesar 50,81%.

 Unduh
124 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 35,46 % dan realisasi keuangan sebesar 21,97 %.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    Realisasi fisik sebesar 36,33% dan realisasi keuangan sebesar 17,04%.

 Unduh
125 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 55,55% dan realisasi keuangan sebesar 46,28%.
b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
    Realisasi fisik sebesar 30,43% dan realisasi keuangan sebesar 33,44%.
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,71% dan realisasi keuangan sebesar 38,38%.
d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
    Realisasi fisik sebesar 45,99% dan realisasi keuangan sebesar 28,41%.

 Unduh
126 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,02% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 59,51% dan realisasi keuangan sebesar 29,77%.
c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    Realisasi fisik sebesar 45,12% dan realisasi keuangan sebesar 38,04%.
d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
    Realisasi fisik sebesar 42,70% dan realisasi keuangan sebesar 26,09%.

 Unduh
127 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 50,17% dan realisasi keuangan sebesar 48,51%.
b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    Realisasi fisik sebesar 66,42% dan realisasi keuangan sebesar 57,35%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
    Realisasi fisik sebesar 51,90% dan realisasi keuangan sebesar 39,36%.
d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
    Realisasi fisik sebesar 72,13% dan realisasi keuangan sebesar 60,49%.

 Unduh
128 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,40% dan realisasi keuangan sebesar 63,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 44,90% dan realisasi keuangan sebesar 43,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 35,38% dan realisasi keuangan sebesar 35,30%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 30,95% dan realisasi keuangan sebesar 26,94%.

 Unduh
129 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,18% dan realisasi keuangan sebesar 26,30%.
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 49,42%.
c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
    Realisasi fisik sebesar 37,63% dan realisasi keuangan sebesar 19,63%.

 Unduh
130 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 71,85% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,67% dan realisasi keuangan sebesar 26,03%.
c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
    Realisasi fisik sebesar 48,32% dan realisasi keuangan sebesar 41,54%.
d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
    Realisasi fisik sebesar 46,74% dan realisasi keuangan sebesar 44,86%.

 Unduh
131 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 60,58% dan realisasi keuangan sebesar 36,97%.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 39,08% dan realisasi keuangan sebesar 29,59%.
c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 43,50% dan realisasi keuangan sebesar 42,32%.
d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
    Realisasi fisik sebesar 33,44% dan realisasi keuangan sebesar 32,73%.
 

 Unduh
132 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Mei

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 41,66% dan realisasi keuangan sebesar 39,73%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 7,19% dan realisasi keuangan sebesar 7,17%.
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 40,77% dan realisasi keuangan sebesar 22,64%.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,58% dan realisasi keuangan sebesar 34,49%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Realisasi fisik sebesar 43,76% dan realisasi keuangan sebesar 28,81%.
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Realisasi fisik sebesar 41,54% dan realisasi keuangan sebesar 41,42%.
i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   Realisasi fisik sebesar 42,55% dan realisasi keuangan sebesar 27,59%.
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
   Realisasi fisik sebesar 41,84% dan realisasi keuangan sebesar 27,06%.
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
   Realisasi fisik sebesar 50,15% dan realisasi keuangan sebesar 49,70%.

 Unduh
133 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 50,62% dan realisasi keuangan sebesar 34,40%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 31,38% dan realisasi keuangan sebesar 23,22%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,88% dan realisasi keuangan sebesar 39,03%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 29,87% dan realisasi keuangan sebesar 28,34%.

 Unduh
134 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,22% dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,30% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,60% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 20,98% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

 Unduh
135 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,63% dan realisasi keuangan sebesar 56,03%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,37% dan realisasi keuangan sebesar 22,17%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 39,74% dan realisasi keuangan sebesar 34,81%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 35,35% dan realisasi keuangan sebesar 34,59%.

 Unduh
136 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 71,27% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,36% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Realisasi fisik sebesar 31,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,35%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 22,85% dan realisasi keuangan sebesar 8,59%.

 Unduh
137 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar - % dan realisasi keuangan sebesar - %.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 24,98% dan realisasi keuangan sebesar 14,98%.

 Unduh
138 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,81% dan realisasi keuangan sebesar 5,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 1.11% dan realisasi keuangan sebesar 0,49%.

 Unduh
139 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 48,18% dan realisasi keuangan sebesar 42,13%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 30,41% dan realisasi keuangan sebesar 30,38%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 38,21% dan realisasi keuangan sebesar 31,87%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 37,67% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

 Unduh
140 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,87% dan realisasi keuangan sebesar 29,08%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,07% dan realisasi keuangan sebesar 4,23%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,71% dan realisasi keuangan sebesar 19,43%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 19,10% dan realisasi keuangan sebesar 10,47%.

 Unduh
141 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,05% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 53,74% dan realisasi keuangan sebesar 27,81%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 39,79% dan realisasi keuangan sebesar 25,96%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 32,02% dan realisasi keuangan sebesar 17,93%.

 Unduh
142 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,43% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 42,04% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Realisasi fisik sebesar 33,99% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 17,22% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

 Unduh
143 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,38% dan realisasi keuangan sebesar 41,92%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 61,45% dan realisasi keuangan sebesar 45,86%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 39,25% dan realisasi keuangan sebesar 26,64%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 62,61% dan realisasi keuangan sebesar 49,64%.

 Unduh
144 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,91% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 49,16% dan realisasi keuangan sebesar 16,49%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 30,83% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 54,29% dan realisasi keuangan sebesar 36,27%.

 Unduh
145 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%.

 Unduh
146 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%.

 Unduh
147 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,53% dan realisasi keuangan sebesar 21,65%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 33,45% dan realisasi keuangan sebesar 38,18%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 27,77% dan realisasi keuangan sebesar 18,54%.

 Unduh
148 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,89% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 24,45% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 24,53% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

 Unduh
149 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan April

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 32,90%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,47% dan realisasi keuangan sebesar 6,48%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 40,56% dan realisasi keuangan sebesar 40,55%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 32,51% dan realisasi keuangan sebesar 18,28%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 23,71% dan realisasi keuangan sebesar 20,82%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,17% dan realisasi keuangan sebesar 27,87%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 35,08% dan realisasi keuangan sebesar 24,92%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 33,23% dan realisasi keuangan sebesar 33,14%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 34,31% dan realisasi keuangan sebesar 20,51%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangan sebesar 20,48%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 40,97% dan realisasi keuangan sebesar 40,70%.

 Unduh
150 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Maret

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 21,16%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 5,56% dan realisasi keuangan sebesar 1,05%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,80%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,29% dan realisasi keuangan sebesar 9,41%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 28,54% dan realisasi keuangan sebesar 24,65%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar 13,01%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 27,54% dan realisasi keuangan sebesar 10,09%.

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 24,93% dan realisasi keuangan sebesar 24,80%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 25,25% dan realisasi keuangan sebesar 8,47%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar 11,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 25,34% dan realisasi keuangan sebesar 24,60%.

 Unduh
151 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil kinerja Biro Umum Tahun 2021, pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 98,74% dari target yang ditentukan dan termasuk dalam kategori ”Baik”. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang, diperlukan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program/kegiatan dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum. Selain itu, terdapat beberapa target kinerja yang telah ditetapkan yang melebihi target karena ada inovasi pembuatan sistem layanan Biro Umum yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun disisi lain, ditemukannya hambatan terkait kualitas sarana dan prasarana yang semakin berkurang dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 Unduh
152 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, realisasi keuangan pada tahun 2021 mengalami deviasi sebesar -11,88 % dikarenakan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang PPKM level 3 dan 4 serta adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kunjungan lapangan hanya dilakukan secara daring. Namun, untuk capaian kinerja tercapai 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan semua sasaran, sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi sebesar 90,91%, lebih besar dari target yakni 90%. Sedangkan sasaran “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan   indikator kinerja Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian sesuai dengan target yakni sebesar 90% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi lebih rendah dari target yakni 80 %. Sehingga, apabila dilihat secara rata–rata capaian kinerja yang diperoleh sebesar 86,97% dan dapat dikategorikan “Baik”. Beberapa kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target dikarenakan tidak tercapainya beberapa kegiatan dengan adanya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak acara rakor dan kegiatan lain yang dialihkan/ditunda bahkan di tiadakan sehingga penggunaan Anggaran tahun 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi  anggaran sebesar Rp. 307.029.505 (11,88%) dari angaran yang disediakan.

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya sebagai berikut:

  1. Perlunya dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Pengolahan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan dan percepatan ekspor pengolahan sumber daya alam Jawa Tengah dengan seluruh instansi terkait, termasuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dan upaya mencari solusi atas permasalahan/hambatan yang dihadapi;
  2. Adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja. Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi asistensi, sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha, tukar menukar data dan informasi persaingan usaha, koordinasi pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.  Melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas prinsip persaingan usaha yang sehat, prinsip kemitraan, dan etika bisnis yang sehat pada pemangku kebijakan dilingkungan Pemprov Jawa Tengah, para stakeholder dan seluruh masyarakat Jawa Tengah secara umum;
  3. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah;
  4. Lebih   mengintensifkan   kegiatan-kegiatan   untuk   mengidentifikasi   dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan seluruh pemangku kebijakan dibidang Ekonomi di seluruh Jawa Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki data, informasi, pemahaman, kesadaran dan sudut pandang yang sama terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi, sehingga dalam merumuskan kebijakan dibidang ekonomi maupun bidang lain yang terkait dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat;
  5. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM agar dapat berperan maksimal   dalam   meningkatkan   pertumbuhan   ekonomi   Jawa   Tengah, termasuk pemanfaatan fasilitas pembiayaan/kredit untuk mendukung pengembangan UMKM;
  6. Optimalisasi bisnis yang ada antara lain peningkatan pangsa pasar, diversifikasi bisnis, pengembangan SDM, optimalisasi aset idle, penguatan ITserta digital marketing;
  7. Penguatan dukungan IT terhadap pengembangan produk berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan IT serta dukungan teknologi terhadap operasional usaha;
  8. Perlunya mendorong optimalisasi kinerja ekonomi kreatif di Jawa Tengah dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan berkordinasi dengan dinas teknis untuk membantu fasilitasi akses permodalan pelaku ekonomi kreatif serta mengikutsertakan industri kreatif pada event-event pameran.
 Unduh
153 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah, secara umum pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori “SANGAT BalK”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran PencapaianSasaran (PPS), yang berada pada nilai 115.6%. Capalan kinerja sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang tereallsasl dengan rata rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan  APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian  pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat  daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata­ rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori “SANGAT BalK”.

Pelaksanaan kinerja Biro (BANGDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 memang masih terbentur dengan adanya beberapa kendala. Dari kendala tersebut, kami telah melakukan evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja kedepannya, meliputi:

  1. Menjalankan program kegiatan tahun 2022 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upacaya mencegah penyebaran Covid-19;
  2. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sarna yang sinergis dengan instansi terkait dan mitra kerja dapat ditingkatkan;
  3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau user baik melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang;
  4. Melaksanakan inovasi maupun terobosan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang inovatif;
  5. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem perencanaan dengan memanfaatkan data kinerja yang ada agar perencanaan program kegiatan kedepan lebih efektif dan efisien;
  6. Meningkatkan koordinasi internal Biro yang lebih efektif;

 

 Unduh
154 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 49,54%, sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran. Biro ISDA sendiri memiliki tiga sasaran sesuai dengan Renstra SETDA 2018-2023 meliputi Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah, Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan SETDA.

Efisiensi anggaran sebesar sebesar 12.04% dan anggaran DBHCHT dari pagu teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT. Setelah dilakukan verifikasi validasi data yang yang diusulkan oleh Kab/Kota, didapat 62.898 penerima BLT. Untuk selanjutnya dilakukan proses cleansing bersama PT. POS, diperoleh hasil 61.677 penerima BLT. Realisasi penyaluran BLT sejumlah 60.712 penerima BLT (98,44% dari data hasil cleansing) dengan penyaluran sebesar 36.427.200.000 (49,76%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 41.277.067.394 atau sebesar 51.69 %. Adapun kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target, dikarenakan pemberlakuan  PMK  206/PMK.07/2020  tentang  Penggunaan,  Pemantauan  dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana ketentuan penggunaannya berubah  dengan  prioritas  pemulihan perekonomian  di Daerah  disamping bidang kesehatan,  sedangkan  pemulihan  perekonomian  di  Daerah  diprioritaskan  pada bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, sementara waktu pelaksanaannya begitu pendek (kurang dari 2 bulan) dan BLT yang tidak tersalurkan dari hasil cleansing sebanyak 965 penerima BLT dikarenakan antara lain KPM alamat tidak di temukan, KPM di luar kota, KPM Meninggal KK Tua dan KPM Pindah alamat. Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro ISDA SETDA Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik

 Unduh
155 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum bahwa pada tahun anggaran 2021 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuruan Pencapaian Sasaran (PPS) yang mencapai pada nilai 100% baik untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maupun Program Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah. Sedangkan kinerja keuangan memiliki capaian sebesar 96.91% untuk Tahun Anggaran 2021. Sehingga, terdapat efisiensi keuangan sebesar 3,09% atau Rp. 11.968.031.027,-. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapai kinerja keuangan sebagai berikut:

  1. Adanya efesiensi pembelian perlengkapan Alat Tulis Kantor;
  2. Efesiensi pembelian makan minum rakor karena pembatasan pertemuan/rapat di alihkan pada kegiatan rakor lewat Zoom meeting/daring;
  3. Pembatasan perjalan dinas dalam dan luar daerah selama periode 2021 berdasarkan Surat Edaran Setda Provinsi Jawa Tengah;
  4. Masih terdapat beberapa lembaga yang ternyata masih mendapatkan alokasi hibah ditahun 2021, padahal di tahun tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan yang sama;
  5. Terdapat lembaga yang persyaratanya pencairannya tidak lengkap, termasuk terdapat 164 lembaga tidak didukung dengan proposal yang lengkap;
  6. Evaluasi selisih standarisasi pada penerimaan Hibah;
  7. Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan atau sebanyak 664 orang pengajar.

Dalam rangka mendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagia berikut:

  1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai;
  2. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga pencapai target kinerja keuangan dapat terpenuhi;
  3. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- sayarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan.

 

 Unduh
156 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori “Sangat Tinggi” disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya:

  1. Membangun aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah;
  2. Pengembangan website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (https://birohukum.jatengprov.go.id) dan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (https://jdih.jatengprov.go.id) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
  3. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dan jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu/miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

  1. OPD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
  2. Bagian Hukum Kabupaten/Kota agar dapat melakukan koordinasi secara intensif, baik kepada DPRD Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, serta proses pemberian Nomor Register dapat berjalan baik dan tepat waktu;
  3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan secara menyeluruh;
  4. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Perlunya legalitas Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya secara adil dan merata.
  6. Diperlukannya sinergitas OPD dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan SDM Biro Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.

 

 Unduh
157 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dikatakan telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik”.  Hal itu dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” sebesar 130.35% apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 105,15% dari target akhir Tahun Renstra 2023. Adapun permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain:

  • Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi;
  • Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas;
  • Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment;
  • Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa  mendatang, diperlukan adanya strategi daiam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh, meliputi:

  1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih flesibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja;
  2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan;
  3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem atau Aplikasi yang telah ada;
  5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

 

 Unduh
158 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaaan Barang dan Jasa (APBJ)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat secara umum telah memperlihatkan pencapatan kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut sesuai dengan data capaian kinerja sasaran strategls yakni "Meningkatnya Efektifttas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa telah tercapai 103,41% dengan kategori "Sangat Baik" dari hasil realisasi sebesar 67,22% atas target sebesar 65% pada tahun 2021. Selain itu, apabila dibandingkan pada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, Efektivitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap darnpak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya rnenunjukkan konsistensi hasil yang sarna yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan optimalisasi usaha dalam melaksanakan seluruh program serta evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala sehingga permasalahan yang timbul daiam usaha pencapaian target kinerja bisa diatasi dengan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan adanya strategi, adapun strategi yang akan dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

  • Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di lingkup Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  • Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan integritas;
  • Perlunya tindakan antisipasi terhadap adanya kebijakan refocusing terhadap anggaran sehingga tidak mengganggu target kinerja setelah ditetapkan;
  • Pemenuhan sarana dan prasana pendukung kinerja proses pengadaan;
  • Perlu kepatuhan dari setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan Pemerintah.
 Unduh
159 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan akuntabilitas. Laporan tersebut juga sebagai komitmen dan tekad dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil berupa output maupun outcomes. Disisi lain, laporan ini juga bisa digunakan data atau acuan dalam mengukur tingkat efektifitas dan efisien kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pada tahun 2021, capaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebesar 104,5%. Capaian tersebut sama dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020. Berdasarkan capaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikategorikan dalam pencapaian kinerja yang Sangat Baik.  Adapun hasil tersebut dicapai berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:

  • Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase hasil rkomendasi kebijakan      Bidang Pemerintahan yang terealisasi realisasi capaiannya sebesar 117% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Derah" dengan indikator kinerja Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatkan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja          Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan          Kab/Kota capaiannya sebesar 100% sehinga dikategorikan Sangat Baik;
  • Sasaran "Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan Sangat Baik;
  • Hasil capaian realisasi anggaran Sangat Baik (99,34%) dengan rincian Program Pemerintahan dan Kesra dicapai 99,34% atau Sangat Baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama akan lebih  mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak­pihak terkait untuk  perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

 Unduh
160 Progres Kegiatan dan Anggran per Triwulan Tahun Anggaran (TA) 2022
 Unduh
161 2022-Laporan Operasional (LO) Tahun 2021
 Unduh
162 2022-Laporan Keuangan-Aset Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
163 2022-Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Akhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020, Realisasi Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 485.600.000 untuk realisasi 2021. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar dari realisasi 2020 yang memperoleh pendapatan sebesar Rp 440.106.000. Jika dibandingkan dengan rencana anggaran pendapatan 2021 sebesar 812.600.000, maka untuk realisasi 2021 mencapai 59,76%. Sedangkan untuk belanja Daerah, SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran Belanja Daerah di tahun 2021 sebesar Rp 644.715.876.000. Realisasi Belanja Daerah 2021 sebesar Rp 588.580.305.652 atau mencapai 91,29%. Belanja Daerah tersebut kedalam dua jenis belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja Operasi 2021 sebesar Rp 584.603.803.452 atau mencapai 91,25% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 640.691.373.000. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp 3.976.502.200 atau mencapai 98,81% dari anggaran belanja operasi 2021 sebesar Rp 4.024.503.000.

 Unduh
164 2022-Catatan Atas Laporan KeuanganTahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
165 2022-Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
166 2022-Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2021

Tahun 2021

 Unduh
167 2022-Laporan Akuntabilitas Kinerja-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SETDA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 bahwa dalam pencapaian target memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 32 indikator, yang tercapai sebanyak 31 indikator dalam kategori “sangat baik” dan 1 indikator dalam kategori “baik”. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: pelaksanaan penyusunan kebijakan yang mampu dikoordinasikan secara sinergis dengan stakeholders terkait; pengendalian kinerja yang efektif mengawal target-target kinerja perangkat daerah; dan adanya kepuasan pengguna layanan umum Sekretariat Daerah. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2019 sebesar 100,84%, tahun 2020   sebesar   101,97%   dan tahun 2021   sebesar 107,47%. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun belum lebih tinggi dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2021 memiliki tingkat capaian lebih dari 60% sehingga terhadap target akhir tahun 2023, diprediksi seluruhnya akan tercapai.

Sekretariat   Daerah   Provinsi   Jawa   Tengah   melaksanakan   pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional. Kinerja Tujuan dan Sasaran yang tercapai 100% atau lebih adalah sebanyak 29 indikator (90,63%) dan sebanyak 3 indikator (9,37%) tidak tercapai 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan stakeholders terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam melakukan koordinasi, fasilitasi mengawal kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak Rp.644.790.076.000,- yang terealisasi sebesar Rp.588.580.305.652,- atau 91,28%  sehingga  terdapat  efisiensi  sebesar  Rp.56.209.770.348,-  atau 8,72%. Hal tersebut disebabkan adanya sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima.

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi regional maupun global melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Setda.
  2. Biro-Biro meningkatkan sinergi dan koaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
  3. Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2023 sebagai akhir RPJMD.
  4. Biro-Biro   melaksanakan   agenda   dan    kebijakan   pembangunan   yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.
  5. Biro-Biro meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan E-Controlling Kinerja sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
  6. Biro-Biro   mengoptimalkan   pemanfaatan   E-Controlling APBD   sebagai instrumen pengendalian penggunaan anggaran agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
  7. Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.

 

 Unduh
168 2022-Kerangka Acuan Kerja (KAK)-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum)

Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya. Industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Cukai hasil tembakau sendiri sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum. Rencana Anggaran Belanja Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 sebesarRp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikelola oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Untuk Hasil keluaran berupa terlaksananya sosialisasi regulasi bidang DBHCHT sesuai aturan yang berlaku dan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan cukai hasil tembakau.

 Unduh
169 Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.289.116.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.195.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,12% dan september sebesar 82,60%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 48,11% dan september sebesar 82,58%.

2.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.294.116.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 1,98%, juni 44,18% dan september sebesar 68,53%.

3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 525.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,02%, juni 56,74% dan september sebesar 80,90%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 14,54%, juni 59,55% dan september sebesar 80,89%.

4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.275.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,83% dan september sebesar 79,44%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,85%, juni 54,82,55% dan september sebesar 79,42%.

 Unduh
170 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 10,08%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0,71%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 15,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,24%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,58% dan realisasi keuangan sebesar 6,71%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,03% dan realisasi keuangan sebesar 3,25%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 16,53%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 1,77%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 16,66% dan realisasi keuangan sebesar 5,26%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 16,37% dan realisasi keuangan sebesar 15,85%.

 Unduh
171 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 10,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,63%

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 12,13% dan realisasi keuangan sebesar 12,78%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 13,06% dan realisasi keuangan sebesar 10,78%.

 Unduh
172 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 19,89% dan realisasi keuangan sebesar 18,59%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 24,34% dan realisasi keuangan sebesar 15,55%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 16,42% dan realisasi keuangan sebesar 12,08%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 43,40% dan realisasi keuangan sebesar 11,76%.

 Unduh
173 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,26% dan realisasi keuangan sebesar 3,86%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisasi fisik sebesar 0,65% dan realisasi keuangan sebesar 0,37%.

 Unduh
174 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%.

 Unduh
175 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,91% dan realisasi keuangan sebesar 14,68%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,05% dan realisasi keuangan sebesar 0,02%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realisasi fisik sebesar 8,29% dan realisasi keuangan sebesar 18.01%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 13,48% dan realisasi keuangan sebesar 6,63%.

 Unduh
176 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 21,67 % dan realisasi keuangan sebesar 10,30%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 11,15% dan realisasi keuangan sebesar 9,57%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 18,32% dan realisasi keuangan sebesar 18,45%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,82% dan realisasi keuangan sebesar 10,97%.

 Unduh
177 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,53%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 17,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,83%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 20,55% dan realisasi keuangan sebesar 11,34%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 14,26% dan realisasi keuangan sebesar 8,29%.

 Unduh
178 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Februari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 13,62% dan realisasi keuangan sebesar 4,28%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,34% dan realisasi keuangan sebesar 12,69%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisasi fisik sebesar 24,13% dan realisasi keuangan sebesar 18,58%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 8,49%.

 Unduh
179 2022-Sumber Anggaran-Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 850.000.000. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp 70.833.000

 Unduh
180 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Umum Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 7,07%.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,83% dan realisasi keuangan sebesar 0,32%.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,35% dan realisasi keuangan sebesar 3,40%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0,57%

h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,27%.

i.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi fisik sebesar 8,33% dan realisasi keuangan sebesar 1,36%.

k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Realisasi fisik sebesar 8,17% dan realisasi keuangan sebesar 3,94%.

 Unduh
181 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,11% dan realisasi keuangan sebesar 2,46%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4,11% dan realisasi keuangan sebesar 4,10%.

c. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,79% dan realisasi keuangan sebesar 9,37%.

d. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Realsaisi fisik sebesar 3,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.

 Unduh
182 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 4,70% dan realisasi keuangan sebesar 2,14%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Realisi fisik sebesar 0,32% dan realisasi keuangan sebesar 0,16%.

 Unduh
183 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Organisasi Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisi fisik sebesar 3,88% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Realisi fisik sebesar 5.09% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Realisi fisik sebesar 3,77% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

 Unduh
184 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 7,61% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Realisasi fisik sebesar 0,02% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 

Realsaisi fisik sebesar 3,12% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

 Unduh
185 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (PEMOTDAKS) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,41% dan realisasi keuangan sebesar 11,64%.

b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Realisasi fisik sebesar 8,82% dan realisasi keuangan sebesar 5,89%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Realisasi fisik sebesar 6,24% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

d. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Realisasi fisik sebesar 9,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,46%.

 Unduh
186 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%.

 Unduh
187 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Hukum Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 6,31%.

c. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan 

Realisasi fisik sebesar 9,22% dan realisasi keuangan sebesar 5,50%.

d. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Realisasi fisik sebesar 7,14% dan realisasi keuangan sebesar 4,35%.

 Unduh
188 2022-Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)-Biro Perekonomian Bulan Januari

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 4.94% dan realisasi keuangan sebesar 5,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Realisasi fisik sebesar 1,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,25%.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 5,65%.

 Unduh
189 Biro Kesejahteraan Rakyat-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 425.820.284.000 Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.349.674.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,34%, juni 50,04% dan september sebesar 78,82%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 5,83%, juni 48,54% dan september sebesar 78,10%.

2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 423.955.610.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 46,12% dan september sebesar 43,23%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.02%, juni 45,96% dan september sebesar 46,07%.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 765.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,11%, juni 35,32% dan september sebesar 59,85%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0%, juni 31,52% dan september sebesar 57,82%.

4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,20%, juni 48,55% dan september sebesar 75,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,200%, juni 48,55% dan september sebesar 75,66%.

 Unduh
190 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Insrastruktur dan SDA (ISDA) Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 99.600.965.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 2 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.261.230.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,49% dan september sebesar 81,41%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,69%, juni 49,50% dan september sebesar 81,41%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 99.339.735.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 0.35%, juni 73,43% dan september sebesar 98,37%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 0.34%, juni 73.42% dan september sebesar 98,34%.

 Unduh
191 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.597.206.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 271.076.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,31% dan september sebesar 76,72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,97%, juni 50,30% dan september sebesar 76,71%.

2. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 870.790.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,93% dan september sebesar 85.28%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,60%, juni 53,96% dan september sebesar 85,31%.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp1.223.890.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,62%, juni 51,34% dan september sebesar 78,11%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,63%, juni 51,34% dan september sebesar 78,14%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.231.450.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8,70%, juni 75,03% dan september sebesar 91,02%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 29,01%, juni 76,29% dan september sebesar 91,14%.

 Unduh
192 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.900.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,42%, juni 47,10% dan september sebesar 75,24%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,69%, juni 47,26% dan september sebesar 75,32%.

3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 875.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%.

4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 675.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,41%, juni 43,73% dan september sebesar 70,08%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,70%, juni 38,75% dan september sebesar 64,23%.

 Unduh
193 Biro Perekonomian-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Perekonomian Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.089.980.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.214.980.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,93%, juni 42,06% dan september sebesar 71,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,02%, juni 27,09% dan september sebesar 63,02%.

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 780.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,87%, juni 47,39% dan september sebesar 79,48%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 4,03%, juni 55,54% dan september sebesar 81,22%.

3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.095.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,71%, juni 53,80% dan september sebesar 86,61%.

 Unduh
194 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.303.006.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.250.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 7,11%, juni 62,91% dan september sebesar 83,06%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 4,88%, juni 57,66% dan september sebesar 78,05%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 78.006.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 1,77%, juni 46,71% dan september sebesar 73,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1.77%, juni 46,70% dan september sebesar 73,63%.

3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.925.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,52%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 9,43%, juni 52,95% dan september sebesar 72,53%.

4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 750.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,98% dan september sebesar 50,49%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,12%, juni 31,99% dan september sebesar 50,52%.

 Unduh
195 Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Operasional Biro Hukum Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.796.707.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,31%, juni 92.60.% dan september sebesar 96,95%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 3,33%, juni 92,60% dan september sebesar 96,95%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 181.707.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 8.00%, juni 48.00% dan september sebesar 73.72%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 3,24%, juni 43,82% dan september sebesar 71,78%.

3. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp.1.400.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 9,05%, juni 50,44%, september sebesar 75,69%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 6,45%, juni 46,47% dan september sebesar 75,05%.

4. Fasilitas Bantuan Hukum

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 915.000.000. Program ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,64% dan september sebesar 73,62%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 7,00%, juni 46,66 % dan september sebesar 73,66%.

 Unduh
196 2022-Penerimaan Pegawai-Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022

Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Formasi Tahun 2021 sudah memasuki Tahap Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah. Untuk selanjutnya, bagi peserta yang lolos akan memasuki tahap berikutnya yakni pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Adapun jumlah peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 299 orang.

Untuk Peserta yang dnyatakan lolos ke tahapan pemberkasan wajib mengumpulkan semua dokumen sesuai yang telah diinfomasikan melalui Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800/17 tanggal 4 Januari 2022. Panitia Seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan peserta apabila mengajukan pengunduran diri, peserta yang dianggap mengundurkan diri disebabkan tidak mengirimkan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tertentu, terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.

 Unduh
197 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000.

 Unduh
198 Biro Instrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000.

 Unduh
199 Biro Organisasi-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000.

 Unduh
200 Biro Hukum-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000.

 Unduh
201 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000.

 Unduh
202 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000.

 Unduh
203 Biro Perekonomian-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000.

 Unduh
204 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000.

 Unduh
205 Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:

  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan
  11.  Fasilitasi Keprotokolan.

Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000.

 Unduh
206 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000.

 Unduh
207 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000.

 Unduh
208 Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000.

 Unduh
209 Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000.

 Unduh
210 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000.

 Unduh
211 Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000.

 Unduh
212 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA)

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.

 

 Unduh
213 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia Dalam Swakelola

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 273 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 9,898,989,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan, yaitu Dikecualikan, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
214 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Penyedia

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 479 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 138,162,263,000. Pada skema ini terdapat lima metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
215 SETDA Provinsi Jawa Tengah-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Skema Swakelola

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi

  1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
  2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
  4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
  5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  6. Fasilitasi Keprotokolan;
  7. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  9. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
  10. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
  11. Fasilitasi Bantuan Hukum;
  12. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  13. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  14. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
  15. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
  16. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
  17. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
  18. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
  19. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  20. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  21. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
  22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  23. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
  24. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  25. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  26. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
  27. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  28. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 Unduh
216 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 48 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 17,458,544,000. Pada skema ini terdapat delapan kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
217 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 147 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 39,468,677,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
218 Biro Umum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,774,386,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
219 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 15 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 679,755,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
220 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 22 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 910,981,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
221 Biro Perekonomian-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 30 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 499,244,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
222 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 53 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 784,023,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
223 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,657,935,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
224 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 44 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,153,208,000. Pada skema ini terdapat satu pemilihan, yaitu dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
225 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,263,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
226 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 806,456,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
227 Biro Organisasi-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 41 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 653,397,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
228 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 686,125,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
229 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 260,026,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
230 Biro Kesehateraan Rakyat (KESRA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 424,866,933,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
231 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 93,712,899,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
232 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,223,194,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
233 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 42 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,658,872,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
234 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 38 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,832,900,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
235 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 52 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 460,862,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
236 Biro Hukum-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 500,225,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
237 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
238 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
239 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
240 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 587,823,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
241 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 28 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 672,983,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
242 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 25 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,041,700,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD), Administrasi PD dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

 Unduh
243 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah terdapat 61 permohonan dengan rata-rata 5 permohonan dalam sebulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan selama 1 hari. Secara teknis, proses pelayanan tidak mengalami kendala. Namun, masih perlu ditingkat kembali agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan prima.

 Unduh
244 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
245 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
246 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
247 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
248 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
249 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
250 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
251 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
252 Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021.

PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 61 permohonan pada tahun 2021.

Dari 61 permohonan tersebut, 52 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak karena informasi yang diminta bukan wewenang PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah.

 Unduh
253 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2021
 Unduh
254 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
255 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
256 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
257 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
258 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
259 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
260 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
261 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
262 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2021
 Unduh
263 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
264 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
265 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
266 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
267 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
268 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
269 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
270 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
271 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021
 Unduh
272 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
273 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
274 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
275 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
276 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
277 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
278 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
279 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
280 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2021
 Unduh
281 Dukungan Anggaran PPID
 Unduh
282 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
283 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
284 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
285 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
286 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
287 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
288 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
289 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
290 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
291 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
292 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
293 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
294 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
295 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
296 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
297 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
298 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
299 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
300 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
301 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
302 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
303 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
304 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
305 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
306 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
307 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
308 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
309 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
310 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
311 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
312 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
313 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
314 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
315 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
316 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021
 Unduh
317 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021
 Unduh
318 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II TA 2021
 Unduh
319 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
320 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021
 Unduh
321 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
322 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021
 Unduh
323 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018-Per 31 Desember 2018
 Unduh
324 Profil Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Per 1 September 2021
 Unduh
325 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juli Tahun Anggaran 2021
 Unduh
326 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
327 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
328 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
329 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
330 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
331 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
332 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
 Unduh
333 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021
 Unduh
334 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan April Tahun Anggaran 2021
 Unduh
335 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
336 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Surat Pemberitahuan Nomor 800/0173 perihal Penyebarluasan Pengumuman Pelaksanaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
337 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan PPPK GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
338 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan PPPK NON GURU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
339 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2021 Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 Unduh
340 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Tahun 2020
 Unduh
341 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2020
 Unduh
342 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun Anggaran 2021
 Unduh
343 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun 2020
 Unduh
344 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Tahun 2020
 Unduh
345 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Tahun 2020
 Unduh
346 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
347 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
348 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
349 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
350 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
351 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
352 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
353 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
354 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021
 Unduh
355 KAK (Kerangka Acuan Kerja) Biro Pemotda Tahun 2021 Kegiatan Paket Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) TA 2021
 Unduh
356 Program kegiatan penanggulangan covid-19 Informasi terkait alokasi anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan penanggulangan covid-19 TA 2021
 Unduh
357 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2020
 Unduh
358 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun 2020
 Unduh
359 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Tahun 2020
 Unduh
360 Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah
 Unduh
361 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Menyajikan informasi terkait dengan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah
 Unduh
362 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun 2020
 Unduh
363 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020
 Unduh
364 Laporan Keuangan-Aset Tahun 2020
 Unduh
365 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
366 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
367 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
368 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
369 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
370 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
371 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
372 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
373 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
374 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
375 Laporan Operasional (LO) Tahun 2020
 Unduh
376 Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon atau Alamat yang dapat dihubungi Tahun 2021-Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
377 Nama Program dan Kegiatan Tahun 2021-Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Unduh
378 Sumber Anggaran Tahun Anggaran 2021
 Unduh
379 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-Per 31 Desember 2020
 Unduh
380 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
381 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
382 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
383 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
384 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
385 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
386 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
387 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
388 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021
 Unduh
389 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  4.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.850.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.350.000.000.

 Unduh
390 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  6.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 5.697.888.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 502.112.000

 Unduh
391 Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 188.165.081.000  untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum berupa kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum dan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 49.736.393.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Administrasi Keuangan, kegiatan Administrasi Umum, dan kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp 138.428.688.000.

 Unduh
392 Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp.  5.012.815.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Penataan Organisasi memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.101.040.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa Kegiatan Administrasi Umum dan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 911.775.000

 Unduh
393 Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  391.154.100.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 390.739.100.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 415.000.000.

 Unduh
394 Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp.  4.898.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan Perekonomian memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.640.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 258.000.000'

 Unduh
395 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.320.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Evaluasi Admnistrasi Pembangunan memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.650.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 670.000.000

 Unduh
396 Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.240.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.995.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 245.000.000

 Unduh
397 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA)

Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.400.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan berupa kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.415.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 985.000.000.

 Unduh
398 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020
 Unduh
399 Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas Tahun 2020
 Unduh
400 Laporan Keuangan-Neraca Tahun 2020
 Unduh
401 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Organisasi
 Unduh
402 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
403 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Umum
 Unduh
404 Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun Anggaran 2021
 Unduh
405 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)
 Unduh
406 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
407 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2021 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi Kegiatan Gubernur Bulan Januari
 Unduh
408 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro APBJ
 Unduh
409 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Bangda
 Unduh
410 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
411 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
412 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Organisasi
 Unduh
413 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
414 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Perekonomian
 Unduh
415 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Detail Biro Umum
 Unduh
416 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia Dalam Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
417 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
418 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Umum
 Unduh
419 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
420 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Organisasi
 Unduh
421 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Hukum
 Unduh
422 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
423 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro APBJ
 Unduh
424 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Perekonomian
 Unduh
425 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Bangda
 Unduh
426 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Penyedia- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
427 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
428 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
429 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
430 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
431 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Desember Tahun Anggaran 2018
 Unduh
432 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2018
 Unduh
433 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
434 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
435 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
436 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
437 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
438 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
439 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
440 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
441 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
442 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
443 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Bangda
 Unduh
444 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
445 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
446 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
447 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Perekonomian
 Unduh
448 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
449 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Insfrastruktur dan SDA (ISDA)
 Unduh
450 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
451 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
452 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro APBJ
 Unduh
453 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
454 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
455 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
456 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
457 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
458 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Hukum
 Unduh
459 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
460 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
461 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Organisasi
 Unduh
462 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
463 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
464 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
465 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
466 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
467 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 Unduh
468 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
469 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
470 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
471 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan September Tahun Anggaran 2019
 Unduh
472 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
473 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola- Detail Biro Umum
 Unduh
474 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Swakelola-Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
475 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
476 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
477 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
478 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
479 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
480 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
481 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
482 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
483 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
484 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan September Tahun Anggaran 2019
 Unduh
485 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
486 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
487 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juli Tahun Anggaran 2019
 Unduh
488 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
489 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
490 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
491 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
492 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
493 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
494 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2019
 Unduh
495 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2019
 Unduh
496 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019
 Unduh
497 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
498 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
499 aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
500 aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
501 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
502 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
503 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
504 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019
 Unduh
505 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Juni Tahun Anggaran 2019
 Unduh
506 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Mei Tahun Anggaran 2019
 Unduh
507 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan April Tahun Anggaran 2019
 Unduh
508 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Februari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
509 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Januari Tahun Anggaran 2019
 Unduh
510 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Maret Tahun Anggaran 2019
 Unduh
511 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
512 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
513 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
514 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
515 Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi
 Unduh
516 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
517 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)
 Unduh
518 Register Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2020
 Unduh
519 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
520 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Perekonomian
 Unduh
521 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Hukum
 Unduh
522 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2021 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)
 Unduh
523 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan Desember Tahun Anggaran 2020
 Unduh
524 Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 Penerimaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
525 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
526 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
527 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
528 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
529 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
530 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
531 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
532 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
533 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Infrastruktur dan SDA (Isda) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
534 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Organisasi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
535 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
536 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Perekonomian Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
537 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
538 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Umum Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020
 Unduh
539 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan November 2019
 Unduh
540 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan November 2019
 Unduh
541 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Desember 2019
 Unduh
542 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Bulan Desember 2019
 Unduh
543 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Sekretaris Daerah Bulan Desember 2019
 Unduh
544 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan November 2020
 Unduh
545 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020
 Unduh
546 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Wakil Gubernur Januari 2020
 Unduh
547 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Pimpinan Sekretaris Daerah Bulan Januari 2020
 Unduh
548 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Bulan Januari 2020
 Unduh
549 Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2020 Berisi tentang tanggal, waktu, uraian dan link publikasi kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bulan November 2020
 Unduh
550 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
551 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 Berisi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Hukum Bulan November Tahun Anggaran 2020
 Unduh
552 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
553 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
 Unduh
554 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan Terpadu
 Unduh
555 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian - Rekapitulasi
 Unduh
556 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
557 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
558 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
559 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
560 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan
 Unduh
561 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
562 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
563 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
564 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
 Unduh
565 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perindustrian, Perdagangan
 Unduh
566 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan
 Unduh
567 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
568 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan bidang Penanaman modal dan Pariwiasta
 Unduh
569 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM
 Unduh
570 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 Unduh
571 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 Unduh
572 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
 Unduh
573 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa Produksi
 Unduh
574 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan
 Unduh
575 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
576 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Perekonomian- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
577 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Rekapitulasi
 Unduh
578 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 Unduh
579 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
 Unduh
580 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
581 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
 Unduh
582 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
583 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
 Unduh
584 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 Unduh
585 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
 Unduh
586 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 Unduh
587 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 Unduh
588 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaa/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 Unduh
589 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
 Unduh
590 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
 Unduh
591 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 Unduh
592 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas./ Oprasional
 Unduh
593 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas/ Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
 Unduh
594 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pembuatan Naskah dan himpunan Sambutan / Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah
 Unduh
595 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
 Unduh
596 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
597 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 Unduh
598 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Liputan Pemimpin Daerah
 Unduh
599 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Keprotokolan
 Unduh
600 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum- Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
601 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 Unduh
602 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Umum-Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 Unduh
603 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
604 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian,Perkebunan dam Peternakan
 Unduh
605 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi PD Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
606 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
607 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
608 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Keluatan dan Perikanan
 Unduh
609 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
610 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
611 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
612 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
613 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
614 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
615 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebiijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
616 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 Unduh
617 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
 Unduh
618 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Unduh
619 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
 Unduh
620 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Unduh
621 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
 Unduh
622 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
 Unduh
623 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 Unduh
624 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
625 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
626 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
627 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Rekapitulasi
 Unduh
628 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 Unduh
629 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
 Unduh
630 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
 Unduh
631 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
 Unduh
632 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
 Unduh
633 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
 Unduh
634 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi
 Unduh
635 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
 Unduh
636 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 Unduh
637 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 Unduh
638 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 Unduh
639 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Unduh
640 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Unduh
641 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 Biro Organisasi-Rekapitulasi