Periode Februari 2023, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 950 surat. Untuk surat masuk sebanyak 354 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 596 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Periode Januari 2023, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 1083 surat. Untuk surat masuk sebanyak 410 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 673 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 32 Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2022. Salah satunya, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah. Informasi lengkap terkait Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui laman https://jdih.jatengprov.go.id/.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 Peraturan Daerah (PERDA) pada tahun 2022. Salah satunya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Informasi lengkap terkait Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui laman https://jdih.jatengprov.go.id/.

Pada tahun anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Belanja Daerah sebesar Rp. 665.672.541.000. Belanja Daerah tersebut terbagi ke dalam dua alokasi belanja yakni Belanja Operasi sebesar Rp. 659.812.541.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 5.860.000.000. Sedangkan untuk rencana penarikan dana pada bulan januari tahun 2023 sebesar Rp. 53.053.763.500. Keseluruhan Belanja Daerah yang ada dikelola oleh 9 Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi Belanja Daerah tersebut yakni:
•    Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp. 441.081.484.000
•    Biro Umum sebesar Rp. 197.979.219.000 
•    Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sebesar Rp. 3.950.000.000
•    Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sebesar Rp. 4.347.206.000
•    Biro Organisasi sebesar Rp. 2.750.000.000
•    Biro Perekonomian sebesar Rp. 3.339.980.000
•    Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sebesar Rp. 3.303.006.000 
•    Biro Hukum sebesar Rp. 3.785.707.000
•    Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) sebesar Rp. 5.135.939.000

Dilansir dari buku “PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023”, yang telah dirilis oleh BKD Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 523  orang  yang meliputi Pegawai Laki-Laki sebanyak 333 orang dan Perempuan sebanyak 190 orang. Dari keseluruhan pegawai yang dimaksud, apabila dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai yang ada terdiri atas 4 orang Golongan I, 75 orang Golongan II, 353 orang Golongan III, dan 91 orang Golongan IV. Sedangkan jika berdasarkan usia, PNS yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 105 orang menjadi mayoritas pada kategori dimaksud.

Selain itu, pendidikan jenjang Strata 1 (S1) menjadi mayoritas pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat dari agama yang dianut, agama islam menjadi mayoritas yang dianut lalu diikuti protestan dan katolik yang berada di urutan ketiga. Selain pendidikan dan agama, jika dirinci berdasarkan jenis jabatan, pegawai yang ada terdiri atas 36 pegawai menduduki jabatan struktural, 365 pegawai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebanyak 122 pegawai. Berdasarkan data tersebut, jabatan pelaksana merupakan jabatan yang diduduki oleh pegawai yang berkerja di SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pada tahun 2023, terdapat PNS yang memasuki masa pensiun.  Adapun jumlahnya terdiri atas pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 3 orang dan fungsional sebanyak 1 orang. Selanjutnya, pegawai yang menduduki jabatan pelaksana sebanyak 27 orang. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.0/209 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran tersebut sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Daerah. Dalam Surat Edaran Peran Kepala OPD diminta untuk sebagai berikut:
a.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenal pengeiolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perialanan dinas, mark up anggaran, penyalagunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
b.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepenlingan balk intenal maupun eksternal yang berkaitan dengan:

1. Proses dan alur dari perencanaan hingga peJaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa
3. Penguatan mekanlsme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masatah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. Penggunaan vendor management system
5. Kebijakan, regulasl, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
6. Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronlk yang sudah disiapkan.

c.    Melakukan inovasi, memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan sehingga:

1. Tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawal yang bertindak tidak sesuai aturan.
2. TIdak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan.
3. Tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak ekstenal dalam menentukan program/kegialan.

d.    Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik secara adil dan konslsten
e.    Implementasi kebijakan, regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansl.
f.    Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki, sebelum menjabat dan secara berkala.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/89 tentang Petunjuk Pelaksanaan Cuti Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran dimaksud mengatur pelaksanaan cuti bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pegawai Negeri Sipil dari instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Cuti Bagi ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis cuti bagi PNS meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting , Cuti Bersama dan Cuti di Luar Tanggungan Negara. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS. Pelanggaran terkait pelaksanaan cuti bagi PNS akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur disiplin PNS.

Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki jenis cuti meliputi Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting. PPPK yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. PPPK yang akan melaksanakan ibadah umroh dapat mengusulkan hak atas cuti tahunan apabila telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK, dengan mempertimbangkan sisa hak atas cuti tahunan yang bersangkutan. Ketentuan pelaksanaan Ibadah Haji untuk PPPK dapat mengajukan permohonan izin kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah. Pelanggaran terkait pelaksanaan cuti bagi PPPK akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur disiplin PPPK.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,  dan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1006,03,03 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023. Adapun pelaksanaan terkait dalam Surat Edaran ini, diantaranya:
a.    Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan,  telekomunikasi,  listrik, air minum, pemadam  kebakaran,  keamanan dan   ketertiban,   perbankan,   perhubungan   dan   unit   kerja/satuan    organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur  penugasan pegawai/ karyawan/pekerja  pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
b.    Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
1.    Mengatur pemberian cuti  secara  proporsional   dan  memberikan   penugasan   kepada PNS   di   lingkungan   masing-masing   sehingga   fungsi   pelayanan   langsung   kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
2.    Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
3.    Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta  efektivitas   dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
4.    Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2023;
Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama hari libur nasional Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
Hari Kamis tanggal 20 April 2023 dan 27 April 2023 sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah;
Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1445 Hijriah;
Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW;
c.    Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara    serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/0014266 perihal Himbauan. Adapun uraian himbauan dimaksud yakni:
1. Menjaga Netralitas ASN seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Meneruskan himbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan OPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan pegawai dan mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas, diberikan fleksibilitas ketentuan jam kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fleksibilitas ketentuan jam kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: 
a. Fleksibilitas waktu masuk kerja diberikan setiap hari selama 60 menit terhitung dari ketentuan jam masuk kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Pegawai yang menggunakan fleksibilitas waktu masuk kerja wajib mengganti waktu keterlambatan pada saat waktu kepulangan setelah jam kerja sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan dan terpenuhi jumlah jam kerja dalam hari tersebut sesuai rentang waktu 60 (enam puluh) menit.
c. Pegawai yang masuk kerja melebihi fleksibilitas waktu masuk kerja yang diberikan, maka yang bersangkutan akan memiliki kekurangan waktu kerja dan akan diakumulasikan setiap kekurangan waktu kerja 7,5 jam = tidak masuk kerja 1 hari.
d. Pegawai yang menggunakan fleksibilitas waktu masuk kerja, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan penggantian setelah jam kerja, maka yang bersangkutan akan memiliki kekurangan waktu kerja dan akan diakumulasikan setiap kekurangan waktu kerja 7,5 jam = tidak masuk kerja 1 hari.
e. Bagi pegawai yang melakukan presensi hanya sekali yaitu masuk atau pulang kerja dihitung memiliki kekurangan waktu kerja selama setengah hari kerja.
f. Pegawai yang melaksanakan jam kerja selain dalam ketentuan jam masuk kerja pukul 07.00 WIB, toleransi dan penggantian jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan ini.
g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
h. Pengaturan fleksibilitas sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada: 
      1. Rumah Sakit Daerah.
      2. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
      3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT.
      4. Unit Pelayanan Pendidikan.
      5. Unit Pelayanan Perizinan.
      6. Unit kerja pelayanan lainnya. 
i. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Tahun 2021

Dalam Surat Edaran ini menginformasikan bahwa Program Blangkon Jateng dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja dengan nilai sampai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung dengan proses negosiasi apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace memiliki fitur negosiasi;
2. Belanja dengan diatas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan melakukan negosiasi harga pada fitur negosiasi PPMSE;
3. Invoice transaksi diatas Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), wajib bermaterai;
4. Jenis Barang dan Jasa yang dapat dibelanjakan melalui Program Blangkon Jateng dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring;
5. Barang yang dibelanjakan harus merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Pastikan dalam pembuatan Surat Pesanan, pajak-pajak pembelian barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat Edaran ini mengubah Surat Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 852/0018107/2021 Perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. Adapun perubahan yang dimaksud pada penambahan cuti bersama pada tanggal 29 April, dan 4 hingga 6 Mei 2022.

Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) . Selain itu, Pegawai Negeri juga diharuskan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya serta melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan Cuti Tahunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Cuti Tahunan dengan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dan akuntanbel sesuai dengan peraturan yang berlaku.Para ASN yang melakukan  kegiatan perjalanan ke luar daerah atau mudik tetap harus memperhatikan protokol perjalanan. 

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Belanja Daerah sebesar Rp 710.697.772.000. Belanja Daerah tersebut terbagi ke dalam dua alokasi belanja yakni Belanja Operasi sebesar Rp 709.715.272.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp 982.500.000. Sedangkan untuk rencana penarikan dana pada bulan januari tahun 2022 sebesar Rp 21.805.668.000. Keseluruhan Belanja Daerah yang ada dikelola oleh 9 Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi Belanja Daerah tersebut yakni:

• Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 425.820.284.000
• Biro Umum sebesar Rp. 168.450.508.000
• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sebesar Rp. Rp. 3.750.000.000
• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sebesar Rp. 3.597.206.000.
• Biro Organisasi sebesar Rp 2.289.116.000
• Biro Perekonomian sebesar Rp. 2.089.980.000
• Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sebesar Rp. 2.303.006.000
• Biro Hukum sebesar Rp. 2.796.707.000
• Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) sebesar Rp. 99.600.965.000

Buku Inventaris Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2022 melalui SKB 3 Menteri. SKB tersebut merupakan keputusan bersama Menteri Agama nomor 375 tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 963 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 dan nomor 4 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Dalam perubahan tersebut, Pemerintah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei 2022.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun keempat pencapaian Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, penjabaran RKPD tahun 2022, dan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengikuti prinsip money follows program dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target–target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka setiap Biro di lingkup SETDA perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2022 diharapkan mampu menciptakan pondasi yang kuat bagi pencapaian target kinerja tahun 2022 dan mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 92 Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2021. Salah satunya, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Talent Management Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi lengkap terkait Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui laman https://jdih.jatengprov.go.id/.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 12 Peraturan Daerah (PERDA) pada tahun 2021. Salah satunya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Informasi lengkap terkait Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui laman https://jdih.jatengprov.go.id/.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 (dua) jenis kerja sama dalam negeri yakni Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.  Sinergi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki 41 Kerja sama yang dikerjasamakan dengan berbagai mitra kerja dan bentuk kerja sama seperti Nota Kesepakatan, Rencana Kerja/Matrik dan Rencana Kerja Narasi. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain memliki 36 Kerja sama yang memiliki bentuk kerja sama seperti Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Sedangkan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga memiliki 11 Kerjasama yang memiliki bentuk kerja sama seperti Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) jenis kerja sama luar negeri yakni Kerja Sama Provinsi Bersaudara dan Kerja Sama Luar Negeri dengan International Organization. Untuk Kerja sama Provinsi Bersaudara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Negara Bagian Queensland (Australia), Fujian (Republik Rakyat Tiongkok) dan Chung Cheong Buk Do (Korea Selatan). Sedangkan kerja sama dengan International Organization, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan ASB, OISCA INT, USAID MADANI, JHPHIEGO, CFI DAN PRISMA.

Periode Februari 2022, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 791 surat. Untuk surat masuk sebanyak 289 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 502 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Periode Januari 2022, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 718 surat. Untuk surat masuk sebanyak 349 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 369 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1667 Tahun 2022 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jam Kerja ASN selama Bulan Ramadhan 1443 H sebagai berikut:

Unit Organisasi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yakni:

• Senin-Kamis pukul 07.30-15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00-12.30 WIB)
• Jumat pukul 07.30-13.30 WIB (Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB)

Unit Organisasi yang melaksanakan 6 (lima) hari kerja yakni:

• Senin-Kamis pukul 07.30-14.00 WIB (Istirahat pukul 12.00-12.30 WIB)
• Jumat pukul 07.30-11.30 WIB
• Sabtu pukul 073.0-12.00 WIB

Aturan dimaksud tetap mengikuti jam kerja efektif selama 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu dan berlaku bagi ASN yang melaksanakan WFH maupun WFO.

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor  800/1544 ini memberikan pelonggaran bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan perjalanan luar negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan protokol perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19. Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri agar terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Surat ini juga mencabut Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/320 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Penundaan cuti Ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 sekaligus dinyatakan tidak berlaku.

Dilansir dari Buku “PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022" yang dirilis oleh BKD Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 546 orang. Jumlah tersebut terdiri atas perempuan sebanyak 186 orang dan laki-laki sebanyak 360 orang. Berdasarkan Golongan, PNS yang ada terdiri dari Golongan I berjumlah 5 orang, Golongan II berjumlah 79 orang, Golongan III berjumlah 365 orang, dan Golongan IV berjumlah 97 orang. Sedangkan jika dilihat dari jenis jabatan, PNS yang menduduki jabatan Fungsional sebanyak 132 orang, jabatan Pelaksana sebanyak 374 orang dan jabatan Struktural sebanyak 40 orang.

Berdasarkan kategori usia, PNS dilingkup SETDA Provinsi Jawa Tengah terdiri atas usia 21-25 tahun sebanyak 6 orang, usia 26-30 tahun sebanyak 55 orang, usia 31-35 tahun sebanyak 40 orang, usia 36-40 tahun sebanyak 62 tahun, usia 41-45 tahun sebanyak 77 orang, usia 46-50 tahun sebanyak 61 orang, usia 51-55 tahun sebanyak 120 orang dan usia lebih dari 55 tahun sebanyak 125 orang. Sedangkan berdasarkan agama yang dianut, PNS beragama Islam sebanyak 517 orang, Protestan sebanyak 16 orang dan Katolik sebanyak 13 orang. Untuk kategori bedasarkan pendidikan formal yang dimiliki, PNS dilingkup SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 9 orang, SMP sebanyak 14 orang, SMA sebanyak 95 orang, D3 sebanyak 24 orang, D4 sebanyak 43 orang, SM.Ak terdapat 1 orang, S1 sebanyak 211 orang, S2 sebanyak 148 orang dan S3 sebanyak 1 orang.

Tahun 2020