Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pakaian seragam batik setiap tanggal 2 Oktober. 
Ketentuan penggunaan pakaian seragam batik sebagaimana angka 2 diatur sebagai berikut:
a. Pakaian seragam batik menunjukkan ciri khas Indonesia;
b. Jenis kain adalah batik tulis dan atau Cap (non printing).
c. Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan batik lengan
panjang;
d. Bagi pejabat administrasi, pejabat fungsonal dan pejabat pelaksana menggunakan batik lengan pendek.
Penggunaan pakaian seragam batik juga diberlakukan kepada seluruh Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni SMA, SMK, dan SLB. Dikecualikan dari ketentuan tersebut angka 2 adalah petugas/pegawai yang karena sifat kekhususannya harus tetap mengenakan pakaian khusus, antara lain petugas/pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat (misalnya : dokter, perawat, petugas patroli jalan raya, Satpol PP).
 

Surat Edaran ini menambah Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah menjadi 28 an 30 Juni 2023.

Surat Edaran ini mengubah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah yang semula 21,24,25, dan 26 April 2023 berubah menjadi 19, 20, 21, 24 dan 25 April 2023.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah ini merupakan bagian dalam menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Adapun himbauan yang ada dalam Surat Edaran ini, diantaranya meliputi:

• Perayaan hari raya keagamaan sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
• Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi
• Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id/ , Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui tautan https://gol.kpk.go.id/ atau Inspektorat selaku UPG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.13/322 Tentang Larangan Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/1731/SJ tanggal 23 Maret 2023 tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama. Adapun isi dari Surat Edaran meliputi: 

1. Meniadakan acara buka puasa bersama ASN di lingkungan perangkat daerah dan unit kerja bawahan pada bulan Ramdahan 1444 H.
2. Menerapkan pola hidup sederhana.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.0/209 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran tersebut sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Daerah. Dalam Surat Edaran Peran Kepala OPD diminta untuk sebagai berikut:
a.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenal pengeiolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perialanan dinas, mark up anggaran, penyalagunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
b.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepenlingan balk intenal maupun eksternal yang berkaitan dengan:

1. Proses dan alur dari perencanaan hingga peJaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa
3. Penguatan mekanlsme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masatah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. Penggunaan vendor management system
5. Kebijakan, regulasl, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
6. Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronlk yang sudah disiapkan.

c.    Melakukan inovasi, memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan sehingga:

1. Tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawal yang bertindak tidak sesuai aturan.
2. TIdak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan.
3. Tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak ekstenal dalam menentukan program/kegialan.

d.    Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik secara adil dan konslsten
e.    Implementasi kebijakan, regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansl.
f.    Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki, sebelum menjabat dan secara berkala.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/89 tentang Petunjuk Pelaksanaan Cuti Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran dimaksud mengatur pelaksanaan cuti bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pegawai Negeri Sipil dari instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Cuti Bagi ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis cuti bagi PNS meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting , Cuti Bersama dan Cuti di Luar Tanggungan Negara. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS. Pelanggaran terkait pelaksanaan cuti bagi PNS akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur disiplin PNS.

Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki jenis cuti meliputi Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting. PPPK yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. PPPK yang akan melaksanakan ibadah umroh dapat mengusulkan hak atas cuti tahunan apabila telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK, dengan mempertimbangkan sisa hak atas cuti tahunan yang bersangkutan. Ketentuan pelaksanaan Ibadah Haji untuk PPPK dapat mengajukan permohonan izin kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah. Pelanggaran terkait pelaksanaan cuti bagi PPPK akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur disiplin PPPK.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,  dan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1006,03,03 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023. Adapun pelaksanaan terkait dalam Surat Edaran ini, diantaranya:
a.    Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan,  telekomunikasi,  listrik, air minum, pemadam  kebakaran,  keamanan dan   ketertiban,   perbankan,   perhubungan   dan   unit   kerja/satuan    organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur  penugasan pegawai/ karyawan/pekerja  pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
b.    Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
1.    Mengatur pemberian cuti  secara  proporsional   dan  memberikan   penugasan   kepada PNS   di   lingkungan   masing-masing   sehingga   fungsi   pelayanan   langsung   kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
2.    Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
3.    Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta  efektivitas   dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
4.    Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2023;
Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama hari libur nasional Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
Hari Kamis tanggal 20 April 2023 dan 27 April 2023 sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah;
Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1445 Hijriah;
Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW;
c.    Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara    serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.