Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi sebesar Rp 418,019,778,000 pada Tahun 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Kesejahteraan Rakyat yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 417,524,225,000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, dan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual memiliki dana sebesar Rp. 416,024,225,000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 495,553,000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki dana alokasi sebesar Rp. 4.623.452.000 pada Tahun 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.783.000.000 dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan memiliki dana sebesar Rp. 980.000.000, Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dana sebesar Rp. 1.630.000.000, Fasilitasi Kerjasama Daerah memiliki dana sebesar Rp. 1.173,000.000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 840.452.000.
 

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD sebesar Rp 3.211.789.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.400.194.000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki dana alokasi sebesar Rp 811,595,000 dengan bentuk kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 400.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 411.595.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD sebesar Rp 2.766.800.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.505.000.000 dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki dana alokasi sebesar Rp 644.000.000, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.355.000.000, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 506.000.000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan bentuk kegiatan berupa kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 261.800.000.
 

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.723.168.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Penataan Organisasi yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.710.656.000, dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki dana alokasi sebesar Rp 543.970.000 dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.166.686.000. Sedangkan yang kedua yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.012.512.000, dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 475.855.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 536.657.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) memiliki alokasi APBD sebesar Rp 2.312.104.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 437.104.000 dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 190.000.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 570.000.000 dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.115.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perekonomian memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.802.448.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 290.000.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.350.000.000 dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.162.448.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Umum memiliki dana alokasi sebesar Rp 204.516.947.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan bentuk kegiatan berupa: 

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 108.940.940.000
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 742.000.000
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 20.000.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 8.408.996.000
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 4.025.500.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 24.411.213.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 7.858.908.000
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 29.738.390.000
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp 4.390.000.000
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, memiliki dana alokasi sebesar Rp 13.730.753.000
11. Fasilitasi Keprotokolan, memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.250.247.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi dana sebesar Rp 2.965.199.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu pertama, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.438.990.000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.465.914.000 dan Fasilitasi Bantuan Hukum memiliki dana alokasi sebesar Rp 973.076.000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki alokasi dana sebesar Rp 526.209.000 dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 350.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp 176.209.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.785.707.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada empat program yaitu pertama, Program Administrasi Umum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 601.707.000 dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 350.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 251.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.184.000.000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.894.000.000 dan Fasilitasi Bantuan Hukum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.290.000.000. Ketiga, Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 251.707.000. Keempat, Program Meningkatnya efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Bantuan Hukum, yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.290.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) memiliki alokasi APBD pada Tahun Anggaran 2023 dengan tiga program yaitu, pertama Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 370.006.000. Kedua, Program Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 796.000.000 dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.887.000.000. Ketiga, Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 250.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki dana alokasi sebesar Rp. 2.750.000.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Administrasi Umum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 494.300.000, dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 185.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 309.300.000. Sedangkan yang kedua yaitu Program Penataan Organisasi yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 2.255.700.000, dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki dana alokasi sebesar Rp. 700.700.000 dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.555.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi APBD pada Tahun Anggaran 2023 dengan Program Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa empat kegiatan yaitu, pertama Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.045.000.000. Kedua, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.292.500.000. Ketiga, Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 540.259.000. Dan keempat, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 438.203.725.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD sebesar Rp. 3.950.000.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dilakokasikan secara keseluruhan pada kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Umum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 197.979.219.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 99.521.985.000
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 577.500.000
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 20.000.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 7.660.749.000
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 5.860.000.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 23.011.213.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 7.913.908.000
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 27.318.864.000
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 5.800.000.000
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 18.850.000.000
11. Fasilitasi Keprotokolan, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.445.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perekonomian memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.339.980.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 294.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.045.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000.

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000.

Rencana Kerja dan Anggaran pada Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000.