Rencana Kerja dan Anggaran Biro Hukum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.785.707.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada empat program yaitu pertama, Program Administrasi Umum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 601.707.000 dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 350.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 251.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.184.000.000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.894.000.000 dan Fasilitasi Bantuan Hukum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.290.000.000. Ketiga, Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 251.707.000. Keempat, Program Meningkatnya efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Bantuan Hukum, yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.290.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) memiliki alokasi APBD pada Tahun Anggaran 2023 dengan tiga program yaitu, pertama Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 370.006.000. Kedua, Program Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 796.000.000 dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.887.000.000. Ketiga, Program Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 250.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi memiliki dana alokasi sebesar Rp. 2.750.000.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Administrasi Umum yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 494.300.000, dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 185.000.000 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 309.300.000. Sedangkan yang kedua yaitu Program Penataan Organisasi yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 2.255.700.000, dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki dana alokasi sebesar Rp. 700.700.000 dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.555.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi APBD pada Tahun Anggaran 2023 dengan Program Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa empat kegiatan yaitu, pertama Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.045.000.000. Kedua, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.292.500.000. Ketiga, Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki dana alokasi sebesar Rp. 540.259.000. Dan keempat, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 438.203.725.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD sebesar Rp. 3.950.000.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dilakokasikan secara keseluruhan pada kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Umum memiliki dana alokasi sebesar Rp. 197.979.219.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 99.521.985.000
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 577.500.000
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 20.000.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 7.660.749.000
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 5.860.000.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 23.011.213.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 7.913.908.000
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 27.318.864.000
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 5.800.000.000
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 18.850.000.000
11. Fasilitasi Keprotokolan, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 1.445.000.000

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perekonomian memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.339.980.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki dana alokasi sebesar Rp. 294.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 3.045.000.000