Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 751 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 66,851,764,000. Pada skema ini terdapat 4 (empat) metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 961,456,000. Pada skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 701,686,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 61 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,728,176,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,123,114,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 40 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 778,988,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama  dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,702,906,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 45 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,900,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 299 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 56,410,755,000. Pada skema ini terdapat 4 metode pemilihan yaitu Pengadaan Langsung, E-purchasing, Dikecualikan, Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 19,080,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
1.    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2.    Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3.    Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4.    Fasilitasi Keprotokolan;
5.    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6.    Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
7.    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8.    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
10.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
11.    Fasilitasi Kerjasama Daerah;
12.    Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
13.    Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14.    Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
15.    Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
16.    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
17.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
18.    Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
19.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
20.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
21.    Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
22.    Fasilitasi Bantuan Hukum;
23.    Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
24.    Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
25.    Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26.    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
27.    Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
28.    Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 23 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,321,970,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,081,981,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Fasilitasi Bantuan Hukum, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,398,603,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 17 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 4,948,320,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 22 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,970,332,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 32 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,641,580,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 26 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,510,080,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 30 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 15,327,784,000. Pada skema ini terdapat 8 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.