No | Kategori | Judul | Tahun | Keterangan | File Foto | File Dokumen |
1 | Informasi Berkala | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp 418,019,778,000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan yang terdiri atas:
2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
2 | Informasi Berkala | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.623.452.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki kegiatan meliputi:
2. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
3 | Informasi Berkala | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp 3.211.789.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan yang terdiri atas:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
4 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.766.800.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksudkan akan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
5 | Informasi Berkala | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.723.168.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Organisasi memiliki kegiatan yang terdiri atas:
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Penataan Organisasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
6 | Informasi Berkala | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.965.199.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Hukum memiliki kegiatan yang terdiri atas:
Sedangkan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sendiri memiliki kegiatan yang meliputi:
2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
7 | Informasi Berkala | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.802.448.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Perekonomian memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan yang meliputi:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
8 | Informasi Berkala | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp 204.516.947.000 untuk Tahun Anggaran 2024 yang dimaksud dialokasikan pada satu program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Umum memiliki kegiatan meliputi:
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
10. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
11. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri atas sub-sub kegiatan berikut:
|
|
|
9 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (DPA) | 2024 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.312.104.000 untuk Tahun Anggaran 2024 yang dimaksudkan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
10 | Informasi Berkala | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp 197.979.219.000 untuk Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud dialokasikan pada satu program yakni Program Administrasi Umum. Program Administrasi Umum pada Biro Umum memiliki kegiatan meliputi:
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp 20.000.000
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
j. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
k. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri atas sub sub kegiatan berikut:
|
|
|
11 | Informasi Berkala | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 441.081.484.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kesejahteraan Rakyat. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan terdiri atas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub sub kegiatan meliputi:
|
|
|
12 | Informasi Berkala | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.347.206.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki kegiatan meliputi:
b. Kegiatan Pelaksaan Otonomi Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
13 | Informasi Berkala | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Penataan Organiasi. Program Administrasi Umum pada Biro Organisasi memiliki meliputi:
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Penataan Organiasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
14 | Informasi Berkala | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.339.980.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum pada Biro Perekonomian memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan yang meliputi:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
15 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Sedangkan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
16 | Informasi Berkala | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.135.939.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Program Administrasi Umum sendiri memiliki kegiatan yang terdiri atas:
Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
17 | Informasi Berkala | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.785.707.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Program Administrasi Umum pada Biro Hukum memiliki kegiatan yang terdiri atas: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sedangkan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sendiri memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
18 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (DPA) | 2023 | Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.950.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Administrasi Umum memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
b. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:
|
|
|
19 | Informasi Berkala | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 425.820.284.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 349.674.000. Kedua, Program Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 425.470.610.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 264.970.000. |
|
|
20 | Informasi Berkala | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 168.450.508.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada satu program. Program tersebut adalah Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan yang meliputi:
Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.70.833.000 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 12.004.935.000. |
|
|
21 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000. |
|
|
22 | Informasi Berkala | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.597.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 271.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.326.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp 329.005.000. |
|
|
23 | Informasi Berkala | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.289.116.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 489.116.000. Kedua, Program Penataan Organisasi dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.800.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 103.000.000. |
|
|
24 | Informasi Berkala | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.089.980.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 214.980.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.875.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan januari sebesar Rp. 66.209.000. |
|
|
25 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.303.006.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 628.006.000. Kedua, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.675.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 191.915.000. |
|
|
26 | Informasi Berkala | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 2.796.707.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 481.707.000. Kedua, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 2.315.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 233.056.000. |
|
|
27 | Informasi Berkala | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (DPA) | 2022 | Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 99.600.965.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 261.230.000. Kedua, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.99.339.735.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp. 0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp. 8.300.079.000.
|
|
|
28 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Hukum Tahun Anggaran 2021 |
|
|
29 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
30 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021 |
|
|
31 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
32 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021 |
|
|
33 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
34 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Refocusing Anggaran | 2021 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Tahun Anggaran 2021 |
|
|
35 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.850.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.350.000.000. |
|
|
36 | Informasi Berkala | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 6.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 5.697.888.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 502.112.000 |
|
|
37 | Informasi Berkala | Biro Umum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Umum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 188.165.081.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum berupa kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum dan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 49.736.393.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Administrasi Keuangan, kegiatan Administrasi Umum, dan kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp 138.428.688.000. |
|
|
38 | Informasi Berkala | Biro Organisasi-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Organisasi memiliki alokasi APBD senilai Rp. 5.012.815.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Penataan Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Penataan Organisasi memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.101.040.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa Kegiatan Administrasi Umum dan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 911.775.000 |
|
|
39 | Informasi Berkala | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 391.154.100.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 390.739.100.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 415.000.000. |
|
|
40 | Informasi Berkala | Biro Perekonomian-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Perekonomian memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.898.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Kebijakan Perekonomian memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 4.640.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 258.000.000' |
|
|
41 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.320.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Evaluasi Admnistrasi Pembangunan memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.650.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah berupa kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 670.000.000 |
|
|
42 | Informasi Berkala | Biro Hukum-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Hukum memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.240.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan bentuk kegiatan berupa Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.995.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 245.000.000 |
|
|
43 | Informasi Berkala | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA)-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (DPA) | 2021 | Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 4.400.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan berupa kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.415.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 985.000.000. |
|
|
44 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah |
|
|
45 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah |
|
|
46 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah |
|
|
47 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor |
|
|
48 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung kantor |
|
|
49 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |
|
|
50 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Pekantoran Perangkat Daerah |
|
|
51 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah |
|
|
52 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |
|
|
53 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum |
|
|
54 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum |
|
|
55 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas |
|
|
56 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
|
|
57 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |
|
|
58 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah |
|
|
59 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah |
|
|
60 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pembuatan Naskah Sambutan/Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah |
|
|
61 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan |
|
|
62 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
63 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
64 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah |
|
|
65 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah |
|
|
66 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA Kgt Keprotokolan |
|
|
67 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA Kgt Koordinasi dan Konsultasi dalam luar |
|
|
68 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Adm Pelayanan Keuangan |
|
|
69 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar |
|
|
70 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial |
|
|
71 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan |
|
|
72 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA Biro Umum Rekapitulasi |
|
|
73 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan |
|
|
74 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
|
|
75 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | Anggaran KAS Tahun 2020 |
|
|
76 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan |
|
|
77 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan |
|
|
78 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan |
|
|
79 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Umum 2020 | 2020 | DPA BIRO UMUM fungsi lainnya |
|
|
80 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial |
|
|
81 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan |
|
|
82 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan |
|
|
83 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
|
|
84 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan |
|
|
85 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan |
|
|
86 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan |
|
|
87 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial |
|
|
88 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan |
|
|
89 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan |
|
|
90 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masdes |
|
|
91 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan |
|
|
92 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan |
|
|
93 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
94 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
95 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan |
|
|
96 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 | Fungsi Lainnya |
|
|
97 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Anggaran Kas |
|
|
98 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Rekapitulasi DPA |
|
|
99 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota |
|
|
100 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan |
|
|
101 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi |
|
|
102 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
103 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
|
|
104 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
105 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bumd Bidang Jasa |
|
|
106 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan |
|
|
107 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian |
|
|
108 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota |
|
|
109 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal |
|
|
110 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan |
|
|
111 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
|
112 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal |
|
|
113 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pemgembangan Pelayanan Publik |
|
|
114 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan BIdang Koperasi |
|
|
115 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bumd Bidang Jasa |
|
|
116 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas |
|
|
117 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian |
|
|
118 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan |
|
|
119 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan |
|
|
120 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal |
|
|
121 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Organisasi 2020 | 2020 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Perangkat Daerah |
|
|
122 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi |
|
|
123 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang BUMD |
|
|
124 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perdangkat daerah Bidang Perindustrian |
|
|
125 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perdangkat daerah Bidang Perhubungan |
|
|
126 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perdangkat daerah Bidang Penanaman Modal |
|
|
127 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perdangkat daerah Bidang Koperasi |
|
|
128 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Keuangan |
|
|
129 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Jasa dan Produksi |
|
|
130 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum |
|
|
131 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat |
|
|
132 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | DPA Biro Perekonominan |
|
|
133 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | Anggaran Kas Tahun 2020 |
|
|
134 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Perekonomian 2020 | 2020 | REKAPITULASI DPA BIRO PEREKONOMIAN 2020 |
|
|
135 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum TA 2020 | 2020 |
|
|
|
136 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 |
|
|
|
137 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi TA 2020 | 2020 |
|
|
|
138 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Daerah TA 2020 | 2020 |
|
|
|
139 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Infrastruktur dan SDA TA 2020 | 2020 |
|
|
|
140 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian TA 2020 | 2020 |
|
|
|
141 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2020 | 2020 |
|
|
|
142 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum TA 2020 | 2020 |
|
|
|
143 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 |
|
|
|
144 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Manajemen Administrasi Pelayanan Umum |
|
|
145 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
146 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU |
|
|
147 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat |
|
|
148 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian |
|
|
149 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan |
|
|
150 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan |
|
|
151 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan |
|
|
152 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi |
|
|
153 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan |
|
|
154 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang PU |
|
|
155 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat |
|
|
156 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, peternakan |
|
|
157 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan |
|
|
158 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan perikanan |
|
|
159 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang energi Sumber daya mineral |
|
|
160 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang PU |
|
|
161 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang Perumahan rakyat |
|
|
162 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang pertanian |
|
|
163 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang lingkungan |
|
|
164 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang ketahanan pangan |
|
|
165 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrakstruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang kelautan |
|
|
166 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang energi |
|
|
167 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum |
|
|
168 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | DPA fungsi Lainnya |
|
|
169 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Insfrastruktur dan SDA 2020 | 2020 | Anggaran Kas Biro Isda |
|
|
170 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
171 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah |
|
|
172 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/ Kota |
|
|
173 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
174 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
175 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
176 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan |
|
|
177 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan |
|
|
178 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan |
|
|
179 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan |
|
|
180 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah |
|
|
181 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri |
|
|
182 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri |
|
|
183 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah |
|
|
184 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri |
|
|
185 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri |
|
|
186 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Daya Saing Daerah |
|
|
187 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Daya Saing Daerah |
|
|
188 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
189 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |
|
|
190 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |
|
|
191 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pelayanan penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
192 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK |
|
|
193 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
194 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum |
|
|
195 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Daerah |
|
|
196 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
197 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Identifikasi Ketenteraman Ketertiban dan Pertanahan Terpadu |
|
|
198 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Identifikasi Ketentraman Ketertiban dan Pertanahan Terpadu |
|
|
199 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | DPA Ringkasan Fungsi Lainnya |
|
|
200 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah |
|
|
201 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah |
|
|
202 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan Proses PAW Anggota DPRD |
|
|
203 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
204 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan Proses PAW Anggota DPRD |
|
|
205 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Biro Pemerintahan Otda Kerjasama |
|
|
206 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Makan dan Minum Rapat Perangkat Daerah |
|
|
207 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama TA 2020 | 2020 | DPA Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama |
|
|
208 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah |
|
|
209 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/ Kota |
|
|
210 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Kegiatan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah |
|
|
211 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah |
|
|
212 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | DPA Biro APBJ TA 2020 |
|
|
213 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Makan Minum Rapat |
|
|
214 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Makan Minum Rapat |
|
|
215 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan SIPBJ |
|
|
216 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan SIPBJ |
|
|
217 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan SIPBJ Secara Elektronik |
|
|
218 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan SIPBJ Secara Elektronik |
|
|
219 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
220 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Perjalanan DInas DD LD |
|
|
221 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Perjalanan DInas DD LD |
|
|
222 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK |
|
|
223 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Penyenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum |
|
|
224 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Anggaran Kas Tahun Anggaran 2020 |
|
|
225 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa |
|
|
226 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Hukum 2020 | 2020 | Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan |
|
|
227 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa |
|
|
228 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan |
|
|
229 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan |
|
|
230 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Barang Jasa |
|
|
231 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Barang Jasa |
|
|
232 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa |
|
|
233 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
234 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa |
|
|
235 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | Kegiatan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
236 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |
|
|
237 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | RAB Kegiatan Advokasi |
|
|
238 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah |
|
|
239 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APBJ TA 2020 | 2020 | DPA Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang Jasa |
|
|
240 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset |
|
|
241 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah |
|
|
242 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
243 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran |
|
|
244 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah |
|
|
245 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah |
|
|
246 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah |
|
|
247 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Administrasi Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Makan dan Minum Perangkat Daerah |
|
|
248 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Bangda 2020 | 2020 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |
|
|
249 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Bangda 2020 | 2020 | RAB (Rincian Anggaran Belanja) Kegiatan Pelaporan dan Analisi Pelaksanaan Pembangunan Biro Bangda Tahun 2020 |
|
|
250 | Informasi Berkala | DPA Biro Bangda 2020 | 2020 | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Biro Bangda 2020 |
|
|
251 | Informasi Berkala | DPAP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 | 2015 | DPAP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 |
|
|
252 | Informasi Berkala | DPA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 | 2015 | DPA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 |
|
|
253 | Informasi Berkala | DPAP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2016 | 2016 | DPAP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2016 |
|
|
254 | Informasi Berkala | DPA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2016 | 2016 | DPA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2016 |
|
|
255 | Informasi Berkala | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kegiatan PPID Pembantu Setda | 2019 | Anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan rapat-rapat, bimtek atau sejenisnya, pemeliharaan IT dan lain-lain berkaitan pelayanan informasi publik |
|
|
256 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPID Pembantu Setda Tahun 2019 | 2019 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tahun 2019 |
|
|
257 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seluruh Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 |
|
|
258 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Umum Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Umum Tahun 2019 |
|
|
259 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun 2019 |
|
|
260 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019 |
|
|
261 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Infrastruktur & SDA Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Biro Infrastruktur & SDA Tahun 2019 |
|
|
262 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Tahun 2019 |
|
|
263 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 |
|
|
264 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Tahun 2019 |
|
|
265 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2019 | 2019 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2019 |
|
|
266 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 | 2018 | DPA Tahun 2018 |
|
|
267 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 | 2017 |
|