Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 45,64% dan realisasi keuangan sebesar 44,59%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 25,09% dan realisasi keuangan sebesar 18,08%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 15,39% dan realisasi keuangan sebesar 13,32%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 23,35% dan realisasi keuangan sebesar 21,34%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sekretariat Daerah sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:

• Biro Administrasi Pembangunan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 20,27% dan realisasi keuangan sebesar 15,03%.
b. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 19,55% dan realisasi keuangan sebesar 14,44%.

• Biro Kesejahteraan Rakyat 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 16,92% dan realisasi keuangan sebesar 3,76%.
b. Program Kesejahteraan Rakyat
Realisasi fisik sebesar 0,16% dan realisasi keuangan sebesar 0,04%.

• Biro Organisasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 11,79% dan realisasi keuangan sebesar 7,34%.
b. Program Penataan Organisasi
Realisasi fisik sebesar 13,63% dan realisasi keuangan sebesar 6,94%.

• Biro Umum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 14,20% dan realisasi keuangan sebesar 9,55%.

• Biro Perekonomian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 17,26% dan realisasi keuangan sebesar 13,96%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 16,60% dan realisasi keuangan sebesar 16,97%.

• Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 17% dan realisasi keuangan sebesar 7,05%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 18,28% dan realisasi keuangan sebesar 8,55%.

• Biro Hukum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 37,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,42%.
b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Realisasi fisik sebesar 19,32% dan realisasi keuangan sebesar 11,27%.

• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 16,88% dan realisasi keuangan sebesar 12,53%.
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 15,91% dan realisasi keuangan sebesar 12,55%.

• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 22,57% dan realisasi keuangan sebesar 22,57%.
b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 7,72% dan realisasi keuangan sebesar 7,63%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sekretariat Daerah sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:

• Biro Administrasi Pembangunan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 9,01% dan realisasi keuangan sebesar 8,39%.
b. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 10,02% dan realisasi keuangan sebesar 4,27%.

• Biro Kesejahteraan Rakyat 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 7,71% dan realisasi keuangan sebesar 0,53%.
b. Program Kesejahteraan Rakyat
Realisasi fisik sebesar 0,06% dan realisasi keuangan sebesar 0,1%.

• Biro Organisasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 1,39% dan realisasi keuangan sebesar 1,72%.
b. Program Penataan Organisasi
Realisasi fisik sebesar 5,37% dan realisasi keuangan sebesar 1,68%.

• Biro Umum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,92% dan realisasi keuangan sebesar 4,37%.

• Biro Perekonomian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 5,21% dan realisasi keuangan sebesar 8,60%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 7,53% dan realisasi keuangan sebesar 9,93%.

• Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,18% dan realisasi keuangan sebesar 2,91%.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi fisik sebesar 6,85% dan realisasi keuangan sebesar 4,08%.

• Biro Hukum

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 2,77% dan realisasi keuangan sebesar 1,76%.
b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Realisasi fisik sebesar 8,72% dan realisasi keuangan sebesar 5%.

• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 6,61% dan realisasi keuangan sebesar 6,52%.
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Realisasi fisik sebesar 5,89% dan realisasi keuangan sebesar 4,37%.

• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi fisik sebesar 11,46% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.
b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,02% dan realisasi keuangan sebesar 3,03%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Februari Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 22,57% dan realisasi keuangan sebesar 22,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 8,74% dan realisasi keuangan sebesar 8,72%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 6.46% dan realisasi keuangan sebesar 6.46%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 6,57% dan realisasi keuangan sebesar 6,22%.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai maksud dan tujuan untuk mengevaluasi dan memonitoring program kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kegiatan ini memiliki hasil dan keluaran berupa pemenuhan 4 laporan triwulan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses Pengadaan Barang/Jasa. Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki sub-sub kegiatan/agenda:
a. Pelaksanaan administrasi umum pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
b. Rakor evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023.
c. Rakor monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa di tahun 2024.
d. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 70 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,151,214,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 19 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,613,586,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut didukung dengan data yaitu capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa” dengan capaian sebesar  92,53% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,18% dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,82%. 

Untuk menunjang kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa yang akan datang, perlu dilakukan pencermatan terhadap usulan - usulan kebutuhan anggaran dalam rangka mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah sehingga target –target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2024 meliputi:
1. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memiliki target sebesar 90%.
• Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang memiliki target sebesar 81%.
• Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik yang memiliki target sebesar 80%.

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki target sebesar 100%.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Adapun Rencana Kerja Tahunan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator berupa:

• Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 90%.
• Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 81%.
• Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik memiliki target sebesar 80%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target sebesar 100%.

Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi sebesar Rp 2,766,800,000. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19,42%, triwulan II bulan Juni sebesar 43,96%, triwulan III bulan September sebesar 69,31%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19,36%, triwulan II bulan Juni sebesar 43,92%, triwulan III bulan September sebesar 69,24%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD sebesar Rp 2.766.800.000 pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 2.505.000.000 dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki dana alokasi sebesar Rp 644.000.000, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 1.355.000.000, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dana alokasi sebesar Rp 506.000.000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan bentuk kegiatan berupa kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp 261.800.000.
 

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp 2.766.800.000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksudkan akan dialokasikan pada dua program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi: 

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 236.800.000
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 25.000.000

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
1. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran senilai Rp 203.000.000
• Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 315.000.000
• Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 126.000.000

2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 280.000.000
• Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 853.000.000
• Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 222.000.000

3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 157.000.000
• Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 173.000.000
• Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 176.000.000
   

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fIsik sebesar 11,46% dan realisasi keuangan sebesar 11,46%.
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa    
Realisasi fisik sebesar 3,01% dan realisasi keuangan sebesar 3,03%.
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Realisasi fisik sebesar 2,66% dan realisasi keuangan sebesar 2,66%.
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Realisasi fisik sebesar 3,51% dan realisasi keuangan sebesar 3,51%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,69%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,60%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,72%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 94,80% dan realisasi keuangan sebesar 91,29%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 92,75% dan realisasi keuangan sebesar 87,79%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 80,54% dan realisasi keuangan sebesar 75,08%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 93,79% dan realisasi keuangan sebesar 84,49%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 91,35% dan realisasi keuangan sebesar 84,16%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 80,19% dan realisasi keuangan sebesar 77,46%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 72,05% dan realisasi keuangan sebesar 71,40%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 79,63% dan realisasi keuangan sebesar 78,90%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 80,04% dan realisasi keuangan sebesar 75,48%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 71,78% dan realisasi keuangan sebesar 73,40%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 65,24% dan realisasi keuangan sebesar 65,24%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 72,36% dan realisasi keuangan sebesar 64,82%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 78,79% dan realisasi keuangan sebesar 78,12%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 67,24% dan realisasi keuangan sebesar 64,75%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 44,17% dan realisasi keuangan sebesar 44,15%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 63,82% dan realisasi keuangan sebesar 58,44%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 66,54% dan realisasi keuangan sebesar 66,24%
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 60,01% dan realisasi keuangan sebesar 56,61%
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 36,25% dan realisasi keuangan sebesar 35,85%
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 55,88% dan realisasi keuangan sebesar 46,91%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 56,84% dan realisasi keuangan sebesar 56,46%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 50,26% dan realisasi keuangan sebesar 47,18%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
       Realisasi fisik sebesar 33,03% dan realisasi keuangan sebesar 32,63%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 46,27% dan realisasi keuangan sebesar  37,71%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
       Realisasi fisik sebesar 45,42% dan realisasi keuangan sebesar 45,42%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 43,36% dan realisasi keuangan sebesar 41,55%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
       Realisasi fisik sebesar 26,44% dan realisasi keuangan sebesar 26,44%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
       Realisasi fisik sebesar 34,02% dan realisasi keuangan sebesar  30,49%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan April Tahun 2023 sebagai berikut:
a.    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 37,15% dan realisasi keuangan sebesar 37,15%
b.    Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 34,46% dan realisasi keuangan sebesar 32,45%
c.    Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 24,52% dan realisasi keuangan sebesar 17,77%
d.    Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 23,75% dan realisasi keuangan sebesar  23,43%

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 36,08% dan realisasi keuangan sebesar 36,07%
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 30,63% dan realisasi keuangan sebesar 28,95%
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 19,09% dan realisasi keuangan sebesar 16,32%
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 19,39 dan realisasi keuangan sebesar 19,01%

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD sebesar Rp. 3.950.000.000 pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dilakokasikan secara keseluruhan pada kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 3,950,000,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:
1.Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 371,731,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19.56%, triwulan II bulan Juni sebesar 38.75%, triwulan III bulan September sebesar 62.94%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19.55%, triwulan II bulan Juni sebesar 38.74%, triwulan III bulan September sebesar 62.92%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1,934,527,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 30.33%, triwulan II bulan Juni sebesar 50.22%, triwulan III bulan September sebesar 73.64%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 30.42%, triwulan II bulan Juni sebesar 50.32%, triwulan III bulan September sebesar 73.72%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 920,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 16.05%, triwulan II bulan Juni sebesar 39.01%, triwulan III bulan September sebesar 74.03%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 15.89%, triwulan II bulan Juni sebesar 39.39%, triwulan III bulan September sebesar 74.87%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 723,742,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19.70%, triwulan II bulan Juni sebesar 46.99%, triwulan III bulan September sebesar 73.21%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19.19%, triwulan II bulan Juni sebesar 46.14%, triwulan III bulan September sebesar 72.14%  dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hal tersebut sesuai dengan data capaian kinerja sasaran strategis yakni "Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah tercapai 108,4% dengan kategori "Sangat Baik". Capaian tersebut, berdasarkan realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 92,14% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 85%. Meningkatnya capaian yang dimaksud, terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang menunjang hasil tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut,

• Indikator kinerja “Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi” realisasi capaiannya sebesar 90%
• Indikator kinerja “Efektifitas Pengadaan secara Elektronik” realisasi capaiannya sebesar 85%
• Indikator kinerja “Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa” realisasi capaiannya sebesar 93%
• Indikator kinerja “Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi” realisasi capaiannya sebesar 100%  

Dengan itu, untuk meningkatkan kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) SETDA Provinsi Jawa Tengah ditahun yang akan datang, terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain,

 1.Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

2.Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.

3.Perlunya peningkatan kompetensi Tenaga PBJ melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis pada SDM di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

4.Pemenuhan Sarana dan Prasana Pendukung Kinerja Proses Pengadaan Barang/Jasa.

5.Perlu kepatuhan dari setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dari Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 9,70% dan realisasi keuangan sebesar 9,70%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 10,79% dan realisasi keuangan sebesar 11,04%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 6,77% dan realisasi keuangan sebesar 4,15%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 8,98% dan realisasi keuangan sebesar 8,98%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 4,79% dan realisasi keuangan sebesar 4,79%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,37% dan realisasi keuangan sebesar 3,37%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,70%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 3,10% dan realisasi keuangan sebesar 3,09%.

Periode Februari 2023, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 950 surat. Untuk surat masuk sebanyak 354 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 596 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Periode Januari 2023, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 1083 surat. Untuk surat masuk sebanyak 410 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 673 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Pada tahun anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Belanja Daerah sebesar Rp. 665.672.541.000. Belanja Daerah tersebut terbagi ke dalam dua alokasi belanja yakni Belanja Operasi sebesar Rp. 659.812.541.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 5.860.000.000. Sedangkan untuk rencana penarikan dana pada bulan januari tahun 2023 sebesar Rp. 53.053.763.500. Keseluruhan Belanja Daerah yang ada dikelola oleh 9 Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi Belanja Daerah tersebut yakni:
•    Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp. 441.081.484.000
•    Biro Umum sebesar Rp. 197.979.219.000 
•    Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sebesar Rp. 3.950.000.000
•    Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sebesar Rp. 4.347.206.000
•    Biro Organisasi sebesar Rp. 2.750.000.000
•    Biro Perekonomian sebesar Rp. 3.339.980.000
•    Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sebesar Rp. 3.303.006.000 
•    Biro Hukum sebesar Rp. 3.785.707.000
•    Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) sebesar Rp. 5.135.939.000

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan November Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 98,79% dan realisasi keuangan sebesar 92,46%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 90,89% dan realisasi keuangan sebesar 84,50%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 93,39% dan realisasi keuangan sebesar 76,78%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 86,00% dan realisasi keuangan sebesar 79,28%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Oktober Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi fisik sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 82,07%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 81,31% dan realisasi keuangan sebesar 78,58%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Realisasi fisik sebesar 69,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,26%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Realisasi fisik sebesar 77,32% dan realisasi keuangan sebesar 68,07%.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
1.    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2.    Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3.    Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4.    Fasilitasi Keprotokolan;
5.    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6.    Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
7.    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8.    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
10.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
11.    Fasilitasi Kerjasama Daerah;
12.    Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
13.    Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14.    Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
15.    Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
16.    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
17.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
18.    Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
19.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
20.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
21.    Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
22.    Fasilitasi Bantuan Hukum;
23.    Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
24.    Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
25.    Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26.    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
27.    Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
28.    Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.0/209 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran tersebut sebagai bentuk tindaklanjut atas Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Daerah. Dalam Surat Edaran Peran Kepala OPD diminta untuk sebagai berikut:
a.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenal pengeiolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perialanan dinas, mark up anggaran, penyalagunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
b.    Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepenlingan balk intenal maupun eksternal yang berkaitan dengan:

1. Proses dan alur dari perencanaan hingga peJaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa
3. Penguatan mekanlsme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masatah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. Penggunaan vendor management system
5. Kebijakan, regulasl, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
6. Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronlk yang sudah disiapkan.

c.    Melakukan inovasi, memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan sehingga:

1. Tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawal yang bertindak tidak sesuai aturan.
2. TIdak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan.
3. Tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak ekstenal dalam menentukan program/kegialan.

d.    Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik secara adil dan konslsten
e.    Implementasi kebijakan, regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansl.
f.    Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki, sebelum menjabat dan secara berkala.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.950.000.000 untuk Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Administrasi Umum dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Program Administrasi Umum memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi: 

• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 35.233.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 336.498.000

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 400.000.000
• Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.219.200.000
• Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 315.327.000

b. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 225.000.000
• Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 246.481.000
• Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 252.261.000

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran senilai Rp 290.000.000
• Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 450.000.000
• Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran senilai Rp 180.000.000

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan September Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 96,03% dan realisasi keuangan sebesar 95,86%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 74,81% dan realisasi keuangan sebesar 73,69%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 66,34% dan realisasi keuangan sebesar 66,34%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,63% dan realisasi keuangan sebesar 62,22%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 90,21% dan realisasi keuangan sebesar 89,77%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 69,76% dan realisasi keuangan sebesar 68,93%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 55,39% dan realisasi keuangan sebesar 55,27%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 62,38% dan realisasi keuangan sebesar 59,72%.
 

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juli Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 84,61% dan realisasi keuangan sebesar 83,78%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 64,93% dan realisasi keuangan sebesar 64,19%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 49,28% dan realisasi keuangan sebesar 49,28%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 53,22% dan realisasi keuangan sebesar 51,96%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Juni Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 73,09% dan realisasi keuangan sebesar 71,67%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 57,45% dan realisasi keuangan sebesar 56,22%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 40,21% dan realisasi keuangan sebesar 40,12%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 42,93% dan realisasi keuangan sebesar 40,53%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada Bulan Mei Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    Realisasi fisik sebesar 65,40% dan realisasi keuangan sebesar 63,57%.
b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 44,90% dan realisasi keuangan sebesar 43,97%.
c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    Realisasi fisik sebesar 35,38% dan realisasi keuangan sebesar 35,30%.
d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    Realisasi fisik sebesar 30,95% dan realisasi keuangan sebesar 26,94%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan April tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 56,98% dan realisasi keuangan sebesar 56,98%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 37,47% dan realisasi keuangan sebesar 37,11%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 16,49% dan realisasi keuangan sebesar 20,27%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 19,04% dan realisasi keuangan sebesar 14,56%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 22,04% dan realisasi keuangan sebesar 29,05%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 22,55% dan realisasi keuangan sebesar 21,12%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 10,32% dan realisasi keuangan sebesar 10,32%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 15,38% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%.

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sampai pada bulan Februari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 12,18% dan realisasi keuangan sebesar 12,18%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 13,10% dan realisasi keuangan sebesar 12,65%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 6,09% dan realisasi keuangan sebesar 6,09%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 11,44% dan realisasi keuangan sebesar 5,56%.

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi Belanja Daerah sebesar Rp 710.697.772.000. Belanja Daerah tersebut terbagi ke dalam dua alokasi belanja yakni Belanja Operasi sebesar Rp 709.715.272.000 dan Belanja Modal Sebesar Rp 982.500.000. Sedangkan untuk rencana penarikan dana pada bulan januari tahun 2022 sebesar Rp 21.805.668.000. Keseluruhan Belanja Daerah yang ada dikelola oleh 9 Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi Belanja Daerah tersebut yakni:

• Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 425.820.284.000
• Biro Umum sebesar Rp. 168.450.508.000
• Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) sebesar Rp. Rp. 3.750.000.000
• Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (PEMOTDAKS) sebesar Rp. 3.597.206.000.
• Biro Organisasi sebesar Rp 2.289.116.000
• Biro Perekonomian sebesar Rp. 2.089.980.000
• Biro Administrasi Pembangunan Daerah (BANGDA) sebesar Rp. 2.303.006.000
• Biro Hukum sebesar Rp. 2.796.707.000
• Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) sebesar Rp. 99.600.965.000

Dalam menjalankan fungsi transparansi anggaran yang terkait dengan belanja operasi dan belanja modal, maka terdapat kegiatan pelaporan terkait Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi fisik sebesar 8,95% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 5,74% dan realisasi keuangan sebesar 6,85%.

c. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Realisasi fisik sebesar 1,71% dan realisasi keuangan sebesar 1,71%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi fisik sebesar 2,15% dan realisasi keuangan sebesar 2,15%.

Periode Februari 2022, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 791 surat. Untuk surat masuk sebanyak 289 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 502 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Periode Januari 2022, total keseluruhan surat yang dikelola baik surat keluar maupun surat masuk sebanyak 718 surat. Untuk surat masuk sebanyak 349 surat. Sedangkan surat keluar sebanyak 369 surat. Secara keseluruhan, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) menjadi bagian yang terbanyak dalam kegiatan surat menyurat.

Rencana Kerja Operasional Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki alokasi sebesar Rp. 3.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi:

1.Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan dicapai pada bulan januari sebesar 2,56%, juni 41,00% dan september sebesar 70,83%.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1.900.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 5,42%, juni 47,10% dan september sebesar 75,24%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 5,69%, juni 47,26% dan september sebesar 75,32%.

3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 875.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 2,27%, juni 51,34% dan september sebesar 74,65%.

4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 675.000.000. Kegiatan ini memiliki target fisik secara akumulatif pada bulan januari sebesar 6,41%, juni 43,73% dan september sebesar 70,08%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif yang akan digapai pada bulan januari sebesar 1,70%, juni 38,75% dan september sebesar 64,23%.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.750.000.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 300.000.000. Kedua, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan bentuk kegiatan berupa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.450.000.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan per bulan sebesar Rp 312.499.000.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6. Fasilitasi Keprotokolan;
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
10. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
11. Fasilitasi Bantuan Hukum;
12. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
15. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
16. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
17. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
18. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
19. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
20. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
21. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
23. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
24. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
25. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
26. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
27. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
28. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Tahun 2020

Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) memiliki alokasi APBD senilai Rp.  4.200.000.000 untuk Tahun Anggaran 2021. Anggaran dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Perekonomian Pembangunan dengan bentuk kegiatan berupa Pengadaan Barang dan Jasa memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.850.000.000. Kedua, Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan berupa Administrasi Umum yang memiliki alokasi anggaran senilai Rp.350.000.000.