Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota memiliki ruang lingkup, diantaranya:
1. Pengkajian dan pembahasan rancangan produk hukum daerah dalam rangka fasilitasi dan evaluasi;
2. Konsultasi/koordinasi/rapat/pemantauan terkait produk hukum daerah kabupaten/kota;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Untuk keluaran dari sub kegiatan ini berupa:
1. Rekomendasi Gubernur terhadap pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
2. Surat pemberian nomor register;
3. Laporan konsultasi/koordinasi/rapat terkait produk hukum daerah kabupaten/kota;
4. Laporan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
5. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah:

• Meningkatkan kualitas produk hukum daerah kabupaten/kota;
• Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
• Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan;
• Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan HAM;
• Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
   

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 8 permohonan pada Tri Wulan IV tahun 2023. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 6 permohonan tersebut, 5 permohonan terpenuhi dan 1 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik dan data tidak tersedia.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 8 permohonan pada Tri Wulan III tahun 2023. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 8 permohonan tersebut, 6 permohonan terpenuhi dan 2 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik dan data tidak tersedia.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 13 permohonan pada Tri Wulan II tahun 2023. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 13 permohonan tersebut, 11 permohonan terpenuhi dan 2 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik dan terdapat data pemohon yang tidak lengkap.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 14 permohonan pada Tri Wulan I tahun 2023. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 14 permohonan tersebut, 8 permohonan terpenuhi dan 4 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik dan terdapat data pemohon yang tidak lengkap

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 86 permohonan pada tahun 2021. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama.

Dari 86 permohonan tersebut, 77 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik. Selain itu, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga menerima 2 keberatan informasi dan 1 sengketa informasi yang yang sudah memiliki hasil putusan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori “Sangat Tinggi” disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya:

1. Membangun aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah;
2. Pengembangan website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (https://birohukum.jatengprov.go.id) dan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (https://jdih.jatengprov.go.id) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dan jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu/miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. OPD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
2. Bagian Hukum Kabupaten/Kota agar dapat melakukan koordinasi secara intensif, baik kepada DPRD Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, serta proses pemberian Nomor Register dapat berjalan baik dan tepat waktu;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan secara menyeluruh;
4. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Perlunya legalitas Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya secara adil dan merata.
6. Diperlukannya sinergitas OPD dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan SDM Biro Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021.

PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 61 permohonan pada tahun 2021.

Dari 61 permohonan tersebut, 52 permohonan terpenuhi dan 9 permohonan ditolak karena informasi yang diminta bukan wewenang PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2020

Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2017

Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2018

Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2019