Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 49 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2.163.926.000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Pengadaan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 26 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 4.382.302.000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 52 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 523,877,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 20 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2,438,602,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 70 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,151,214,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 19 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,613,586,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 90 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,573,098,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Pengadaan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 20 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 3,048,994,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 43 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,059,385,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Pengadaan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 18 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,660,383,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 35 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,028,625,000. Skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan langsung. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 18 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,283,479,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 421 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 49,911,494,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 51 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 16,531,023,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 58 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 1,180,039,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 22 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2.022.230.000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 37 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 725,599,000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 17 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2,068,689,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 751 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 66,851,764,000. Pada skema ini terdapat 4 (empat) metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 961,456,000. Pada skema ini terdapat 2 metode pemilihan yaitu E-Purchasing dan Pengadaan Langsung, Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 76 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,614,783,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 701,686,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 61 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,728,176,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 56 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,123,114,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 40 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 778,988,000. Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama  dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,702,906,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 45 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,900,000 . Pada skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 299 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 56,410,755,000. Pada skema ini terdapat 4 metode pemilihan yaitu Pengadaan Langsung, E-purchasing, Dikecualikan, Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 19,080,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 210 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 38,529,867,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi
1.    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2.    Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
3.    Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4.    Fasilitasi Keprotokolan;
5.    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6.    Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
7.    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8.    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
10.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
11.    Fasilitasi Kerjasama Daerah;
12.    Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
13.    Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14.    Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
15.    Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
16.    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
17.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
18.    Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
19.    Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
20.    Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
21.    Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
22.    Fasilitasi Bantuan Hukum;
23.    Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
24.    Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
25.    Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26.    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
27.    Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
28.    Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 18 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,329,217,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administasi Pembangunan Daerah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 23 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,321,970,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,081,981,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Fasilitasi Bantuan Hukum, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Insfrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 21 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,398,603,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 17 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 4,948,320,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 22 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,970,332,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 32 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,641,580,000. Pada skema ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 26 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,510,080,000. Pada skema ini terdapat 3 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 30 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 15,327,784,000. Pada skema ini terdapat 8 kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 273 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 9,898,989,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan, yaitu Dikecualikan, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 479 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 138,162,263,000. Pada skema ini terdapat lima metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, Penunjukan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 292 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 452,861,659,000. Adapun sumber dana berasal dari APBD. Pada skema ini terdapat 28 kegiatan yang menjadi dasar paket, meliputi

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
6. Fasilitasi Keprotokolan;
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
10. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
11. Fasilitasi Bantuan Hukum;
12. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
15. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
16. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
17. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
18. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
19. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
20. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
21. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
22. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
23. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
24. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
25. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
26. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
27. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
28. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 48 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 17,458,544,000. Pada skema ini terdapat delapan kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 147 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 39,468,677,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, Tender, E-purchasing, dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Umum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,774,386,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 15 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 679,755,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 22 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 910,981,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Perekonomian dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 30 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 499,244,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 53 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 784,023,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Pengadaan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,657,935,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket, yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 44 paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,153,208,000. Pada skema ini terdapat satu pemilihan, yaitu dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 829,263,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 806,456,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Organisasi dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 41 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 653,397,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 686,125,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung, dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 14 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 260,026,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 424,866,933,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 34 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 93,712,899,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Dikecualikan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 3,223,194,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Infrastruktur dan SDA (ISDA) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 42 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 2,658,872,000. Pada skema ini terdapat tiga metode pemilihan yaitu Dikecualikan, Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 38 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,832,900,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Biro Hukum dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 52 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 460,862,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Hukum dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 500,225,000. Pada skema ini terdapat satu metode pemilihan yaitu Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,294,242,000. Pada skema ini terdapat empat kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Administrasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 88 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,238,415,000. Pada skema ini terdapat empat metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung, E-Purchasing, Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 26 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,209,843,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Dikecualikan dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia Dalam Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 39 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 587,823,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan Penunjukan langsung. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Penyedia untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 28 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 672,983,000. Pada skema ini terdapat dua metode pemilihan yaitu Pengadaan langsung dan E-Purchasing. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) dengan skema Swakelola untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 25 Paket. Total pagu yang digunakan untuk pembiayaan keseluruhan paket senilai Rp. 1,041,700,000. Pada skema ini terdapat tiga kegiatan yang menjadi dasar paket yaitu Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD), Administrasi PD dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber dana berasal dari APBD.