Laporan ini menyajikan informasi terkait layanan pengelolaan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. Informasi dimaksud berupa gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik yang meliputi kebijakan, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola, anggaran dan kegiatan tertuang dalam laporan berikut ini. Selain itu, terdapat informasi terkait proses pelayanan dan jenis informasi serta rincian pelayanan informasi selama tahun 2023. 

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima 41 permohonan informasi dengan rata-rata 3 permohonan dalam satu bulan. Selain itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan yakni selama 2 hari. Selama tahun 2023, PPID Pelaksana SETDA Provinsi tidak menerima permohonan terkait keberatan atas informasi dan sengketa informasi. Proses pelayanan informasi yang diberikan tidak mengalami kendala yang cukup dominan.Namun, masih perlu adanya optimalisasi pelayanan informasi agar kegiatan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan prima. 
 

Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2020

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2024. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 2 permohonan pada Tri Wulan II tahun 2024. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum. Dari 4 permohonan tersebut, 2 permohonan terpenuhi dan 2 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 49 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2.163.926.000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Pengadaan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 26 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 4.382.302.000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 418,019,778,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 495,553,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23,32%, triwulan II bulan Juni sebesar 48,62%, triwulan III bulan September sebesar 73,74%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23,31%, triwulan II bulan Juni sebesar 48,61%, triwulan III bulan September sebesar 73,73%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 416,024,225,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0,52%, triwulan II bulan Juni sebesar 37,72%, triwulan III bulan September sebesar 59,84%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0,52%, triwulan II bulan Juni sebesar 37,97%, triwulan III bulan September sebesar 60,30%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 750,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 16,81%, triwulan II bulan Juni sebesar 38,29%, triwulan III bulan September sebesar 67,75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19,46%, triwulan II bulan Juni sebesar 40,95%, triwulan III bulan September sebesar 68,85%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 750,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 26,68%, triwulan II bulan Juni sebesar 56,09%, triwulan III bulan September sebesar 80,66%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 26,67%, triwulan II bulan Juni sebesar 56,04%, triwulan III bulan September sebesar 80,62%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
 

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp 418,019,778,000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan yang terdiri atas:
1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000

2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran senilai Rp 225,000,000
• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran senilai Rp 525,000,000

3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 412,116,350,000
• Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 3,907,875,000

Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 350,000,000
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 145,553,000
   

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (PEMOTDAKS) memiliki alokasi APBD senilai Rp. 3.677.206.000 untuk Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang dimaksud dialokasikan pada dua program. Pertama, Program Administrasi Umum dengan bentuk kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 311.076.000. Kedua, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan bentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah, memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 3.366.130.000. Untuk rencana realisasi penerimaan per bulan sebesar Rp.0 sedangkan rencana realisasi penarikan pada bulan desember sebesar Rp 187.316.000.

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi sebesar Rp 418,019,778,000 pada Tahun 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Kesejahteraan Rakyat yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 417,524,225,000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, dan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual memiliki dana sebesar Rp. 416,024,225,000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 495,553,000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Adapun Rencana Kerja Tahunan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator berupa:

• Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 90%.
• Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 81%.
• Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik memiliki target sebesar 80%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 81%.
• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang Non pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 82%.
• Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik yang memiliki target sebesar 54%.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat yang memiliki target sebesar 100%.

Buku Inventaris Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Silahkan klik/copy tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1oe34iYo5VfUCzhGQZu-M5h9gEfiLOCUF?usp=sharing

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran PPPK Tahun 2024 dengan total 4181 Formasi yang terdiri atas 1191 PPPK Teknis dan 2990 PPPK Guru. Pendaftaran PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 00.01 s.d. 20 Oktober 2024 Pukul 23.59. Helpdesk pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui whatsapp chat 081296400029 pada jam kerja (tidak menerima telepon). Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga disampaikan melalui akun twitter resmi BKD Provinsi Jawa Tengah. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi pra sanggah sebagai berikut terdiri atas pelamar memenuhi syarat sebanyak 6734 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 624 orang. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat namun merasa ada ketidaksesuaian dengan keputusan panitia, Panitia memberikan kesempatan kepada pelamar untuk melakukan sanggah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa sanggah dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2024 Pukul 00.01 WIB s.d 22 September 2024 Pukul 23.59;
2. Materi sanggah mencakup dokumen yang telah diunggah oleh pelamar pada saat pendaftaran dan TIDAK DIPERKENANKAN mengunggah dokumen baru, MENAMBAHKAN INFORMASI maupun MEMPERBAIKI DOKUMEN yang telah diunggah sebelumnya;
3. Sanggah dilakukan secara online melalui akun SSCASN masing-masing pelamar;
4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia dapat merubah keputusan yang semula Tidak Memenuhi Syarat / Tidak Lulus menjadi Memenuhi Syarat / Lulus Seleksi Administrasi dan sebaliknya;
5. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan yang BUKAN berasal dari pelamar