Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pakaian seragam batik setiap tanggal 2 Oktober. 
Ketentuan penggunaan pakaian seragam batik sebagaimana angka 2 diatur sebagai berikut:
a. Pakaian seragam batik menunjukkan ciri khas Indonesia;
b. Jenis kain adalah batik tulis dan atau Cap (non printing).
c. Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan batik lengan
panjang;
d. Bagi pejabat administrasi, pejabat fungsonal dan pejabat pelaksana menggunakan batik lengan pendek.
Penggunaan pakaian seragam batik juga diberlakukan kepada seluruh Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni SMA, SMK, dan SLB. Dikecualikan dari ketentuan tersebut angka 2 adalah petugas/pegawai yang karena sifat kekhususannya harus tetap mengenakan pakaian khusus, antara lain petugas/pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat (misalnya : dokter, perawat, petugas patroli jalan raya, Satpol PP).
 

Surat Edaran ini menambah Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah menjadi 28 an 30 Juni 2023.

Surat Edaran ini mengubah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah yang semula 21,24,25, dan 26 April 2023 berubah menjadi 19, 20, 21, 24 dan 25 April 2023.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah ini merupakan bagian dalam menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Adapun himbauan yang ada dalam Surat Edaran ini, diantaranya meliputi:

• Perayaan hari raya keagamaan sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
• Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi
• Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id/ , Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui tautan https://gol.kpk.go.id/ atau Inspektorat selaku UPG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.13/322 Tentang Larangan Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/1731/SJ tanggal 23 Maret 2023 tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama. Adapun isi dari Surat Edaran meliputi: 

1. Meniadakan acara buka puasa bersama ASN di lingkungan perangkat daerah dan unit kerja bawahan pada bulan Ramdahan 1444 H.
2. Menerapkan pola hidup sederhana.

Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/0014266 perihal Himbauan. Adapun uraian himbauan dimaksud yakni:
1. Menjaga Netralitas ASN seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Meneruskan himbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan OPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Surat Edaran ini menginformasikan bahwa Program Blangkon Jateng dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja dengan nilai sampai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung dengan proses negosiasi apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace memiliki fitur negosiasi;
2. Belanja dengan diatas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan melakukan negosiasi harga pada fitur negosiasi PPMSE;
3. Invoice transaksi diatas Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), wajib bermaterai;
4. Jenis Barang dan Jasa yang dapat dibelanjakan melalui Program Blangkon Jateng dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring;
5. Barang yang dibelanjakan harus merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Pastikan dalam pembuatan Surat Pesanan, pajak-pajak pembelian barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat Edaran ini mengubah Surat Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 852/0018107/2021 Perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. Adapun perubahan yang dimaksud pada penambahan cuti bersama pada tanggal 29 April, dan 4 hingga 6 Mei 2022.

Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) . Selain itu, Pegawai Negeri juga diharuskan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya serta melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan Cuti Tahunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Cuti Tahunan dengan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dan akuntanbel sesuai dengan peraturan yang berlaku.Para ASN yang melakukan  kegiatan perjalanan ke luar daerah atau mudik tetap harus memperhatikan protokol perjalanan. 

Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2022 melalui SKB 3 Menteri. SKB tersebut merupakan keputusan bersama Menteri Agama nomor 375 tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 963 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 dan nomor 4 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Dalam perubahan tersebut, Pemerintah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei 2022.

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor  800/1544 ini memberikan pelonggaran bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan perjalanan luar negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan protokol perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19. Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri agar terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Surat ini juga mencabut Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/320 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Penundaan cuti Ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 sekaligus dinyatakan tidak berlaku.