Surat Edaran ini berisi langkah·langkah dan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman Megathrust beserta dampak ikutannya

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi., Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 menginstruksikan bahwa PPKM di wilayah Provinsi Jawa Tengah dihentikan sejak tanggal 30 Desember 2022. Selain itu, Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk tetap melakukan sosialisasi risiko penularan covid-19, memastikan cakupan vaksinasi, tetap mengaktifkan satgas covid-19 dan lain-lain

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 7 November 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 6 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi tetap mengaktifkan satgas jogo tonggo, mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat keramaian, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi mengurangi interaksi dan kerumunan, mengoptimalkan layanan call center di masing-masing dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 29 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), melakukan pemantauan PTM secara ketat dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 32 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), melakukan pemantauan PTM secara ketat dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 8 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 27 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), kegiatan vaksinasi di bulan ramadan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 30 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), kegiatan vaksinasi di bulan ramadan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 9 Kabupaten yang masuk ke dalam kategori Level 2 dan 25 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3 serta 1 Kota masuk ke dalam kategori Level 4. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), sosialiasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 19 Kabupaten yang masuk ke dalam kategori Level 2 dan 16 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), sosialiasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 1 Kabupaten yang masuk ke dalam kategori Level 2, 33 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3 dan 1 Kota masuk ke dalam kategori Level 4. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), sosialiasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2 dan 28 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3 dan level 4 terdapat 2 Kota . Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), mengurangi interaksi dan kerumunan, dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 26 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2 dan 9 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), mengurangi interaksi dan kerumunan, dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 8 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 11 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1, 23 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 2 dan 1 Kota masuk ke dalam kategori Level 3. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), percepatan vaksinasi dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 Kabupaten yang masuk ke dalam kategori Level 2, 30 Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori Level 3 dan 3 Kota masuk ke dalam kategori Level 4. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), sosialiasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 1 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 13 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 22 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Working From Home (WFH), percepatan vaksinasi dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31Januari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 16 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 19 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Working From Home (WFH), percepatan vaksinasi dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 12 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 23 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Working From Home (WFH), percepatan vaksinasi dan arahan lainnya.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasanan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 1 dan 31 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori Level 2. Selain hal tersebut, Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 juga menjelaskan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meliputi kententuan Work From Home (WFH), percepatan vaksinasi dan arahan lainnya.