Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 81%.
• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang Non pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 82%.
• Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik yang memiliki target sebesar 54%.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2024 meliputi:
1. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memiliki target sebesar 90%.
• Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang memiliki target sebesar 81%.
• Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik yang memiliki target sebesar 80%.

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja berupa:

• Capaian pelaksanaan APBD yang memiliki target sebesar 98,7%.
• Capaian pelaksanaan APBN yang memiliki target sebesar 95,5%.
• Persentase realisasi bantuan keuangan yang memiliki target sebesar 85%.
• Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki target sebesar 85%.
• Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi yang memiliki target sebesar 100%.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang memiliki target sebesar 100%.
• Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan indikator kinerja berupa:
• Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SETDA yang memiliki target sebesar 90%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya kualitas kerjasama daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Tingkat efektivitas kerjasama daerah yang memiliki target sebesar 95%.

2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti yang memiliki target sebesar 95%.

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki target sebesar 95%.

4. Meningkatnya kualitas IKM Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan asisten yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Hukum untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Hukum pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan yang memiliki target sebesar 96%.

2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum kabupaten/kota dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji yang memiliki target sebesar 96%.

3. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas bantuan hukum dan sengketa hukum dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase bantuan hukum dan penegakan hukum yang tertangani yang memiliki target sebesar 96%.

4. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas kabupaten/kota peduli HAM dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase kabupaten/kota peduli HAM yang memiliki target sebesar 96%.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Organisasi untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi yang memiliki target sebesar 66%.
• Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya yang memiliki target sebesar 85,71%.
• Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif yang memiliki target sebesar 89,8%.

2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A yang memiliki target sebesar 74%.
• Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB yang memiliki target sebesar 14,29%.
• Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A yang memiliki target sebesar 66,67%.

3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan  yang memiliki target sebesar 90%.
• Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan yang memiliki target sebesar 88,73%.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Perekonomian untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan yang memiliki target sebesar 83%.

2. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan yang memiliki target sebesar 78%.

3. Meningkatnya capaian kinerja BUMD Jasa Keuangan dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan yang memiliki target sebesar 85%.

4. Meningkatnya capaian kinerja BLUD dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase nilai kemandirian BLUD yang memiliki target sebesar 55%.

5. Meningkatnya capaian kinerja BUMD Jasa Produksi dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha yang memiliki target sebesar 81%.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase capaian kinerja program bidang pertanian yang memiliki target sebesar 87%.
• Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan yang memiliki target sebesar 85%.
• Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur yang memiliki target sebesar 85%.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan asisten Ekbang dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan asisten Ekbang yang memiliki target sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Umum untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Umum pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Rumah Tangga SETDA dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Rumah Tangga SETDA yang memiliki target sebesar 100%.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan yang memiliki target sebesar 100%.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol yang memiliki target sebesar 100%.