Mengumumkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2020

Berisi kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana prasarana, SDM, anggaran dan kendala yang dihadapi

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi sebesar Rp 418,019,778,000 pada Tahun 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yaitu, pertama Program Kesejahteraan Rakyat yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 417,524,225,000 dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki dana sebesar Rp. 750.000.000, dan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual memiliki dana sebesar Rp. 416,024,225,000. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki dana alokasi sebesar Rp. 495,553,000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks)-Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Adapun Rencana Kerja Tahunan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator berupa:

• Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 90%.
• Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa memiliki target sebesar 81%.
• Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik memiliki target sebesar 80%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target sebesar 100%.

Register Permohonan Informasi Publik ini menyajikan data pelayanan permohonan informasi yang dikelola oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menerima permohonan informasi sebanyak 8 permohonan pada Tri Wulan IV tahun 2023. Permohonan informasi berasal dari mahasiswa, LSM, masyarakat umum dan PPID Utama. Dari 6 permohonan tersebut, 5 permohonan terpenuhi dan 1 permohonan ditolak atau diarah ke Badan Publik lainnya karena informasi yang diminta bukan wewenang Badan Publik dan data tidak tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 81%.
• Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang Non pelayanan dasar yang memiliki target sebesar 82%.
• Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik yang memiliki target sebesar 54%.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja berupa:

• Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat yang memiliki target sebesar 100%.

Buku Inventaris Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Silahkan klik/copy tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1oe34iYo5VfUCzhGQZu-M5h9gEfiLOCUF?usp=sharing

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi pasca sanggah sebagai berikut terdiri atas pelamar memenuhi syarat sebanyak 6139 orang. Bagi pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar. Jadwal dan Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024 akan kami informasikan lebih lanjut melalui pengumuman resmi pada website (https://bkd.jatengprov.go.id/) dan media sosial (Instagram @bkdprovjateng) resmi milik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi pra sanggah sebagai berikut terdiri atas pelamar memenuhi syarat sebanyak 6734 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 624 orang. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat namun merasa ada ketidaksesuaian dengan keputusan panitia, Panitia memberikan kesempatan kepada pelamar untuk melakukan sanggah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa sanggah dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2024 Pukul 00.01 WIB s.d 22 September 2024 Pukul 23.59;
2. Materi sanggah mencakup dokumen yang telah diunggah oleh pelamar pada saat pendaftaran dan TIDAK DIPERKENANKAN mengunggah dokumen baru, MENAMBAHKAN INFORMASI maupun MEMPERBAIKI DOKUMEN yang telah diunggah sebelumnya;
3. Sanggah dilakukan secara online melalui akun SSCASN masing-masing pelamar;
4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia dapat merubah keputusan yang semula Tidak Memenuhi Syarat / Tidak Lulus menjadi Memenuhi Syarat / Lulus Seleksi Administrasi dan sebaliknya;
5. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan yang BUKAN berasal dari pelamar

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1(satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data yaitu capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Meningkatkan sinergi kebijakan daerah” telah tercapai 99,16%. Capaian tersebut mendapat dukungan anggaran pada sasaran strategis “Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah” sebesar Rp. Rp. 438.396.990.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.304.783.126 atau terserap 97,47% sehingga mendapati efisiensi sebesar 2,53%. Selanjutnya, dukungan anggaran pada sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” sebesar Rp. 1.025.000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.018.818.146 atau terserap 99,40% sehingga mendapati efisiensi sebesar 0,60%. Selain itu, ada juga dukungan anggaran pada sasaran strategis “Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat” sebesar Rp. 1.277.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.271.679.096 atau terserap 99,54% sehingga mendapati efisiensi sebesar 0,46%. Secara keseluruhan, hasil pencapaian yang telah didapatkan juga didukung oleh capaian indikator sebagai berikut,

• Persentase hasil rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan dengan capaian sebesar 100% sehingga dikategorikan Baik.
• Persentase pelaksanaan kebijakan strategis bidang Kesejahteraan Rakyat dengan capaian sebesar 100% sehingga dikategorikan Baik.
• Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi dengan capaian sebesar 100% sehingga dikategorikan Baik.

Untuk menunjang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah di tahun yang akan datang, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja, diantaranya:
1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas. 
3. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai. 
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja proses Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
5. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga pencapaian target kinerja keuangan dapat terpenuhi. 
6. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- syarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan. 
 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan skema Penyedia dan Swakelola untuk Tahun Anggaran 2024. Pada skema Penyedia terdapat 49 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 2.163.926.000. Skema ini terdapat 3 metode pemilihan yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, dan Pengadaan Dikecualikan. Sedangkan pada skema Swakelola terdapat 26 paket dengan total pagu yang digunakan untuk pembiayaan senilai Rp 4.382.302.000. Adapun sumber dana berasal dari APBD.

Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 418,019,778,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 495,553,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23,32%, triwulan II bulan Juni sebesar 48,62%, triwulan III bulan September sebesar 73,74%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23,31%, triwulan II bulan Juni sebesar 48,61%, triwulan III bulan September sebesar 73,73%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 416,024,225,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0,52%, triwulan II bulan Juni sebesar 37,72%, triwulan III bulan September sebesar 59,84%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0,52%, triwulan II bulan Juni sebesar 37,97%, triwulan III bulan September sebesar 60,30%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 750,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 16,81%, triwulan II bulan Juni sebesar 38,29%, triwulan III bulan September sebesar 67,75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19,46%, triwulan II bulan Juni sebesar 40,95%, triwulan III bulan September sebesar 68,85%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

4. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 750,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 26,68%, triwulan II bulan Juni sebesar 56,09%, triwulan III bulan September sebesar 80,66%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 26,67%, triwulan II bulan Juni sebesar 56,04%, triwulan III bulan September sebesar 80,62%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
 

Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memiliki alokasi APBD senilai Rp 418,019,778,000 untuk Tahun Anggaran 2024. Anggaran yang dimaksud akan dialokasikan pada dua program yakni Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan yang terdiri atas:
1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000
• Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan alokasi anggaran senilai Rp 250,000,000

2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran senilai Rp 225,000,000
• Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran senilai Rp 525,000,000

3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 412,116,350,000
• Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan alokasi anggaran senilai Rp 3,907,875,000

Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kegiatan berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas sub-sub kegiatan meliputi:

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 350,000,000
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp 145,553,000