INFORMASI BERKALA

2024-Perjanjian Kinerja Biro Hukum



Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Hukum untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Hukum pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan yang memiliki target sebesar 96%.

2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum kabupaten/kota dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji yang memiliki target sebesar 96%.

3. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas bantuan hukum dan sengketa hukum dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase bantuan hukum dan penegakan hukum yang tertangani yang memiliki target sebesar 96%.

4. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas kabupaten/kota peduli HAM dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase kabupaten/kota peduli HAM yang memiliki target sebesar 96%.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum yang memiliki target sebesar 100%.


INFORMASI BERKALA

No Judul Keterangan File Foto File Dokumen
1 2024-Perjanjian Kinerja Biro Hukum

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada Biro Hukum untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Hukum pada tahun 2024 meliputi:
1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan yang memiliki target sebesar 96%.

2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum kabupaten/kota dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji yang memiliki target sebesar 96%.

3. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas bantuan hukum dan sengketa hukum dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase bantuan hukum dan penegakan hukum yang tertangani yang memiliki target sebesar 96%.

4. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas kabupaten/kota peduli HAM dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase kabupaten/kota peduli HAM yang memiliki target sebesar 96%.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum dengan indikator kinerja berupa:

  • Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum yang memiliki target sebesar 100%.
 Unduh

Link Terkait :


PPID PELAKSANA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Gedung E Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Corner : Gedung B Lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50243
Telp/ Fax. (024) 8311023
Email : ppid.psetdajateng@gmail.com

HOTLINE CENTER / PPID : (024) 8311023




© 2024 PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah