Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Adapun Rencana Kerja Tahunan Biro Hukum pada tahun 2024 meliputi:
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah dengan indikator persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum kabupaten/kota dengan indikator persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas bantuan hukum dan sengketa hukum dengan indikator persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas kabupaten/kota peduli HAM dengan indikator persentase kabupaten/kota peduli HAM memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum memiliki target sebesar 100%.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Adapun Rencana Kerja Tahunan Biro Hukum pada tahun 2024 meliputi:
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah dengan indikator persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum kabupaten/kota dengan indikator persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas bantuan hukum dan sengketa hukum dengan indikator persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas kabupaten/kota peduli HAM dengan indikator persentase kabupaten/kota peduli HAM memiliki target sebesar 96%.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum memiliki target sebesar 100%.
